BUKU TAMU

Dwi Dayani Firama
Apakah lulusan D.3 Akuntansi Keuangan bisa menjadi WARA ? setahu saya persyaratan lulusan SMA.
Adi
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak kenapa lulusan jurusan IPS tidak bisa mengikuti pendaftaran Bintara PK TNI AU Tahun 2015, saya lulusa...
Naufal Farras
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Untuk lululusan SMK kejuruan Teknik Komputer, apakah mengikuti pendaftaran Bintara atau Tamtama PK TNI AU...
Katherine
Selamat malam. Apa persyaratan penggunaan gedung Puri Ardhya Garini ? terima kasih.
Pita
Apakah masyarakat bisa menggunakan pesawat Hercules sebagai alternatif transportasi udara disamping pesawat komersial ? terima kas...
Dewi
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak, apakah wanita bisa mengikuti pendaftaran Perwira PSDP Penerbang TNI ? terima kasih.
Indra Sugiharto
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Apakah penerimaan Bintara TNI AU Tahun 2016 menerima jurusan IPA saja atau IPS juga ? mohon penjelasannya...
Diki Firdaus
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Apa saja pekerjaan sarjana teknik di lingkungan TNI ? dan apakah ada perbedaan dengan lulusan lainnya bai...
Arief Uno
Selamat malam, Tanggal berapa pendaftaran Perwira PSDP TNI 2015 ? berapa kuota, mendaftar di Lanud/Ajendam mana saja yan...
Aidil Rizki Manurung
Apakah Indonesia memiliki pesawat tanpa awak tidak terdeteksi Radar dan apakah boleh Alutsista negara lain bebas melintas di NKRI...
Naufal Farras
Selamat Sore. Apakah lulusan S.1 Manajemen bisa mengikuti pendaftaran prajurit TNI AU ? terima kasih.
Maharani Lupita Putri
Apakah TNI Angkatan Udara menyelenggarakan sekolah kesehatan penerbangan ? dan apa persyaratannya ?
Agung Gumilar
Selamat Pagi. Untuk penerimaan Perwira PSDP TNI tahun ini apakah menerima lulusan SMK ? terima kasih.
Khaerul Akbar
Pada bulan berapa pendaftaran Perwira PSDP TNI tahun ini ? 
Edwin Yudo
Mohon informasi umur maksimal pendaftaran Pa PK TNI berapa Pak ? informasi tahun sebelumnya 30 tahun, apakah masih 30 tahun ? teri...

TNI AU KEDEPANKAN PENYELESAIAN TANAH LANUD PALEMBANG SECARA HUKUM

Pentak Lanud Plg - 4/03/2013

Upaya TNI AU untuk menyelesaikan permasalahan asset tanah Kemenhan Cq. TNI AU di Lanud Palembang dengan masyarakat, yang telah berjalan sekitar 8 bulan, sekarang ini masih dalam proses penyelesaian.

Asset tanah yang berlokasi menyatu dengan obyek vital dan merupakan salah satu gerbang Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ini, seharusnya menjadi clear area (wilayah aman), dari segala bentuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan operasional penerbangan, baik militer maupun penerbangan sipil.

Berkaitan dengan penanganan asset tanah Lanud Palembang, meskipun melibatkan 1 SSK pasukan dari Batalyon 462 Paskhas sebagai pasukan pengamanan, namun tidak ada istilah penggusuran paksa maupun tindakan kekerasan. Kegiatan yang dilakukan adalah operasi teritorial dengan mengedepankan pendekatan manusiawi untuk memberikan pengertian dan menyadarkan serta merelokasi warga ke tempat yang aman, tidak memberatkan dan damai dengan tetap terus memantau dan mendampinginya.

Di tempat relokasi ini berbagai fasilitas umum diberikan berupa jembatan dan mushola sebagai sarana ibadah yang masih dalam proses pengerjaan. Dengan demikian, hubungan antara TNI AU dengan warga yang berada di tempat relokasi tetap terjalin dan terjaga dengan baik.

Tindakan pengamanan terhadap aset tanah di Lanud Palembang yang diupayakan TNI AU tidak ada muatan bersifat pribadi, semua merupakan tugas dan kewajiban yang berorientasi pada kepentingan negara. TNI AU menyadari akan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai kekuatan pertahanan matra udara yang mempertahan wilayah dirgantara nasional, untuk itu TNI AU berusaha mempersiapkan diri guna menyongsong tugas kedepan dengan berbagai pertimbangan strategis dan efisiensi tanpa meninggalkan dukungan dan peran masyarakat.

Permasalahan yang terjadi banyak menyita perhatian pemerintah daerah maupun pusat serta masyarakat sarat dengan berbagai kepentingan, sehingga muncul isu bersifat positif maupun negatif yang memungkinkan timbulnya konflik berkepanjangan.

Sebagai tindak lanjutnya Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja guna menyaksikan ini secara langsung situasi di lapangan serta mencari data dan masukan-masukan dari berbagai pihak sebagai referensi untuk menyelesaikan di tingkat pusat.

Menyikapi hal tersebut, TNI AU menyambut baik dan mematuhi proses yang sedang ditempuh karena dari awal pelaksanaannya sudah menjadi komitmen bagi TNI AU bahwa penyelesaian permasalahan aset tanah di Lanud Palembang melalui jalur hukum karena negara kita negara hukum.

Menyikapi permasalahan yang krusial ini, dituntut kemampuan untuk memilah dan mengurai setiap akar permasalahan secara benar yang diiringi niat baik untuk sebuah solusi penyelesaian secara baik dan tepat.


 

follow-us

VIDEO