BUKU TAMU

Satriono Dzikru qolbudin
Hormat. Ini sya Dzikru dari salatiga, maaf pak izin menanyakan ,thun ini sya akan daftar Bintara AU, tapi sya msih bingung pr...
Jonathan Noga
Selamat malam bapak/ibu bidang perekrutan, Saya Jonathan Noga Soeitoe, berminat untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia...
Leonny
Selamat malam,   Kami sekeluarga hadir di acara pagi tadi (Minggu, 9 April) di Halim Perdanakusuma.  Masukan dari kami:...
fendra dwi wicaksono
Assalamuallaikum Slamat pagi mohon ijin bertanya bapak atau ibu, saya mau tanya tentang pembukaan cata tni au gel 2 kira kira dibu...
Wira andhika
Assalamualaikum saya mau bertanya  pendaftaran bintara au ta 2017 apa di undur tanggal 02 mei-04 juni saya mengetahui informa...
Angga nur samudro
Assalamualaikum wr.wb Izin bertanya pak, lulusan SePapk TNI AU bisa tidak pak mendaftarkan diri jadi den bravo Paskhas, Mohon info...
Angga Nur Samudro
Assalamualaikum Wr.Wb Selamat malam pak, Izin bertanya. Untuk pemdaftaran SePapk TNI ijazahnya minimal d3 atau d4 pak, Mohon infor...
m ikhsan irsyandi
Assalamu alaikum wr.wb Sekamat siang Izin bertanya untuk lahir  tanggal 12 september 1995 apakah masih bisa ikut daftar? Teri...
Lia Wanadriani
Selamat siang, saya Lia Wanadriani, wartawan Antaranews. Saya bermaksud menulis mengenai TNI AU Indonesia, namun saya masih kekura...
Mahlul Nasution
Selamat Pagi min TNI AU,, dalam rangka memperingati HUT TNI AU 71 Tgl 9 Apr besok, apakah ada acara atraksi pespur di lanud soewon...
Muhammad Maulana
Assalamu'alaikum wr. wb. Pak saya ingin bertanya, kapan dimulainya tahapan seleksi Taruna AAU ?Terima Kasih
Ayu Kurnia
Assalamualaikum  Mau tanya, tahun ini Caba umumnya untuk wanita apakah ada?atau hanya ada yang program khusus wara pramugari?...
M.Fajar Maulana
Assalamu'alaikum maaf saya mau tanya ,, kalo gigi yang kurang rapih dan ada bolong apa masih bisa masuk ?? Terima kasih
Alfan Muhamad Rahman
Yth. Panitia Kegiatan Bulan Dirgantara 2017 Selamat siang, Mohon izin mempernalkan diri, nama saya Alfan Muhamad Rahman CEO Flying...
Siti Suhartinah Amir
Assalamu alaikum Ijin bertanya, untuk Pendaftaran PNS TNI kapan dimulai dan alamat web atau linknya apa..terima kasih sebelumnya..

Dislambangjaau

Marsma TNI Chairil Anwar
KEPALA DINAS KESELAMATAN TERBANG DAN KERJA TNI AU

Tugas Pokok

Tugas Pokok

Membina dan menyelenggarakan pembinaan keselamatan penerbangan dan kelaikan udara yang meliputi pembinaan keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikan udara dan Search and Rescue/survival.

Fungsi Dislambangjaau

  1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan Kasau dalam bidang pembinaan dan pelaksanaan keselamatan penerbangan, keselamatan kerja, kelaikan udara dan SAR/survival di lingkungan TNI AU.

  2. Merumuskan rencana dan program pembinaan dan pelaksanaan fungsi keselamatan penerbangan, keselamatan kerja, kelaikan udara, dan SAR/survival.

  3. Mengembangkan, merumuskan, dan menyiapkan petunjuk serta prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya.

  4. Melaksanakan pengujian dan evaluasi profesi awak pesawat TNI AU dalam bidang masing-masing.

  5. Melaksanakan pengujian terhadap pesawat terbang, fasilitas, instalasi dan alat peralatan tertentu lainnya, baik hasil pengadaan/pembangunan maupun hasil perbaikan/pemeliharaan untuk menentukan bahwa materiil tersebut laik terbang atau aman untuk digunakan.

  6. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan, petunjuk, ketentuan/prosedur untuk menjamin keselamatan penerbangan, keselamatan kerja, kelaikan udara dan SAR/survival.

  7. Merencanakan dan melaksanakan kebutuhan alat peralatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Visi & Misi

VISI

Terwujudnya budaya safety di lingkungan TNI Angkatan Udara, menuju tercapainya keselamatan terbang dan kerja dalam mendukung operasional TNI Angkatan Udara.

 MISI

1. Menyelenggarakan fungsi pembinaan keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikudaraan dan SAR/survival.

2. Merencanakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pembinaan keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikudaraan dan SAR/survival.

3. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan pembinaan keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikudaraan, dan SAR/survival.

4. Mengoordinasikan penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan pesawat terbang dan kecelakaan kerja, serta pembentukan Tim PPKPU (Penyelidikan Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara) dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

5. Mengoordinasikan pengujian kualifikasi awak pesawat dan personel pemeliharaan dalam rangka pembuatan legalisasi sertifikat pengujian personel penguji kelaikan alutsista udara TNI AU.

6. Mengoordinasikan kegiatan verifikasi alutsista udara dan fasilitas pemeliharaan dalam rangka legalisasi sertifikat kelaikan alutsista udara dan fasilitas pemeliharaan TNI AU, serta melaksanakan verifikasi fasilitas pemeliharaan di luar TNI AU atas permintaan inbin item.

7. Bertindak sebagai pembina maupun supervisi teknis pelaksanaan kelaikan materiil sistem senjata udara (pembina tunggal pesawat udara) dan sebagai pelaksana teknis kelaikan pesawat udara organik TNI AU dan pesawat udara hasil mobilisasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

8. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait di dalam dan di luar Dislambangjaau.

9. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Profil

Sejarah

Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), bangsa Indonesia memasuki era kekuasaanpenuh sebagai negara yang berdaulat, khususnya dari kekuasaan Belanda. KMB merupakan tindak lanjut dari semua perundingan yang telah ada, yang dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan perwakilan dari negara-negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia atau BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg).

Perundingan ini dilakukan untuk meredam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda dan dalam perundingan tersebut Belanda mengalami kegagalan. Perundingan KMB ini menjadi titik terang bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dan menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda, serta berusaha menjadi negara yang merdeka.

Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) saat itu, Menindaklanjuti hasil KMB tersebut, pada 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS dan pada tanggal 17 Desember 1949 diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno membentuk kabinet RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri.

Pada 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan RI dari pemerintah Belanda.

Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan, baik di Indonesia maupun di Belanda yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Di Belanda, penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan adalah Ratu Yuliana, PM. Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AM.J.A. Sassen, dan ketua delegasi RIS, Drs. Moh. Hatta, Sementara penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dan Ir. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam suatu upacara penyerahan kedaulatan.

Dengan penyerahan kedaulatan ini, maka secara formal Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang diserahkan setahun kemudian. Pengakuan kedaulatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan kekuasaan, baik sipil maupun militer ke tangan bangsa Indonesia, dan menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia untuk memasuki tahap konsolidasi, termasuk di lingkungan AURIS (Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat).

Di lingkungan AURIS penyerahan pangkalanpangkalan udara beserta fasilitasnya menjadi modal yang sangat berarti untuk menapak masa depan. Penyerahan dilaksanakan secara bertahap dan puncaknya adalah penyerahan Markas Besar Penerbangan Militer Belanda atau Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart (HKML) di jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat kepada AURIS pada 27 Juni 1950.

Dengan diserahkannya Markas Besar ML kepada AURIS, kemudian diresmikan menjadi Markas Besar AURIS. Direncanakan pula fasilitas dan personel ML yang dibutuhkan AURIS. Reorganisasi di dalam tubuh AURIS dibuat dengan sebaik mungkin dan susunan organisasi disesuaikan dengan kondisi saat itu, melalui pengaturan dalam menempatkan dan komposisi personel sesuai dengan kebijakan KSAU, guna menunjang tugas pokok dalam mengawal dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka organisasi AURI sebagai salah satu komponen Pertahanan Nasional juga mengalami perkembangan, sehingga bentuk organisasi yang digunakan AURI sejak tahun 1950 hingga tahun 1967 adalah menggunakan tipe Direktorat, meliputi segala bidang, diantaranya bidang Keamanan Terbang, yang mulai dibentuk pada 1960 berdasarkan Surat Keputusan KDAU Nomor 401 tanggal 9 April 1960, yaitu sebagai Asisten Direktur Operasi I/II/A-B (Nav/LLU/SAR/Op. Req./Research/Keamanan Terbang) di bawah Direktur Operasi A-B sebagai pelaksana Asisten KSAU-1 (Pa. SU).

Bersamaan dengan reorganisasi Angkatan Bersenjata 1962, sebutan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara berubah menjadi Menteri/ Panglima Angkatan Udara berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf AU Nomor: 131 tanggal 17 Juli 1962. Surat Keputusan tersebut menjelaskan bahwa Menteri/Panglima Angkatan Udara dibantu tiga orang Deputy yaitu Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi, Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Administrasi dan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya, para Deputy Menteri / Panglima Angkatan Udara dibantu oleh Direktur dan Asisten Direktur. Dari perubahan tersebut, berdasarkan penyempurnaan organisasi Angkatan Udara yang tertuang dalam Surat Keputusan Kasau Nomor 17 Tahun 1965, bidang Keamanan Terbang berdiri sendiri sebagai Asisten Direktur Keamanan Terbang yang berkedudukan dibawah Direktur Operasi sebagai staf pelaksana Deputy Menteri / Panglima Angkatan Udara Urusan Operasi. Pada era 1970 hingga 1980-an, bentuk organisasi TNI AU mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan dari sistem Staf Direktorat menjadi Staf Umum (Asisten) dan berlangsung sampai dengan tahun 1982.

Memasuki awal tahun 1984, organisasi TNI AU menganut sistem direktorat kembali, sesuai Keputusan Pangab Nomor Kep/10/P/III/1984 tanggal tanggal 3 Maret 1984. Pada era ini, kedudukan bidang keamanan terbang tidak banyak mengalami perubahan yakni sebagai staf pelaksana di bawah Direktorat Dukungan Operasi Angkatan Udara (Ditdukopsau), yang bertugas membina dan melaksanakan fungsi dukungan operasi, meliputi pengembangan operasi, navigasi udara, meteorologi, pengawasan lalu lintas udara, keamanan terbang dan kerja, SAR, penggunaan senjata, pengetahuan nuklir, dan biokimia, serta kesiapan pangkalan udara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ditdukopsau bertanggungjawab kepada Deputy Operasi Kasau (Deops Kasau).

 

Memasuki tahun 1990-an, keberadaan bidang keamanan terbang menjadi Dinas Kelaikan Udara (Dislaikudau) bersamaan dengan Dinas Hukum, yang berkedudukan sebagai satuan kerja (satker)/organisasi baru pada badan pelaksana pusat pada tingkat Mabesau. Satker baru tersebut merupakan penjabaran dari upaya pimpinan TNI AU untuk melaksanakan penyempurnaan organisasi TNI AU, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/10/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur TNI AU.

Sebagai satker baru, Dislaikudau bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan kelaikan udara dan keselamatan penerbangan yang meliputi pembinaan kelaikan udara, keamanan terbang, keamanan kerja, dan SAR. Dislaikudau dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kasau, sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah koordinasi Delog Kasau (Deputy Logistik Kasau) di bidang kelaikan udara dan Deops Kasau (Deputy Operasi Kasau) dibidang keamanan terbang.

 

Pada perkembangan selanjutnya, melalui penyempurnaan organisasi TNI AU tahun 1997, yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/09/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang POP TNI AU, maka organisasi TNI AU mengalami perubahan menjadi sistem Asisten, dan adanya jabatan Wakil Kepala Staf (Wakasau) pada eselon pimpinan.

Perubahan pada tingkat eselon pelaksanan pusat, yaitu:

  1. Terbentuknya satuan kerja baru, yaitu Dinas Provoost (Disprov), dan Dinas Potensi Dirgantara (Dispotdirga).
  2. Perubahan nama dari Dislaikudau menjadi Dislambangjaau (Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja), Ditpamau menjadi Dispamau (Dinas Pengamanan Angkatan Udara), Ditfasbekau menjadi Disfaskonau (Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara), dan Ditrendalpersau menjadi Disminpersau (Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara).
  3. Penghapusan satuan kerja Ditopslatau. Nama Dislambangjaau sampai saat ini tidak ada perubahan, Dislambangjaau merupakan badan pelaksana pusat pada tingkat Mabesau yang berkedudukan langsung dibawah Kasau, yang bertugas membina dan menyelenggarakan pembinaan keselamatan penerbangan dan kelaikan udara yang meliputi pembinaan keselamatan terbang, keselamatan kerja, kelaikan udara dan Search and Rescue/Survival.

Save

Komandan


KADIS LAMBANGJAAU DARI MASA KE MASA


Marsma TNI Suwarso Hadisantoso
(1992-1993)

Marsma TNI IGN. Imam Basuki, S.I.P.
(1993-1997)

Marsma TNI E. Tatang Kurniadi, S.H.
(1997-2000)

Marsma TNI Pieter L.D. Wattimena, S.I.P
(2000 - 2002)

Marsma TNI Suyanto
(2002 - 2003)

Marsma TNI Surya Dharma, S.I.P
(2003 - 2004)

Marsma TNI Erry Biatmoko
(2004 -2005)

Marsma TNI Wardjoko
(2005 -2006)

Marsma TNI Rodi Suprasodjo, S.I.P
(2006-2008)

Marsma TNI I Wayan Suwitra S.I.P.
(2008-2010)

Marsma TN I M.Z. Djamhari, M.Sc
(2010 -2012)

Marsma TNI Ras Rendro Bowo, S. E.
(2012- 2014)

Marsma TNI Dr.D.Herly Dwiyanto, S.T.,M.M.,M.Si(Han)
(2014 -2015)

Marsma TNI Chairil Anwar
(2016 -....)


(-)

 

Save

_________________________________________________________________________

 

follow-us

VIDEO