BUKU TAMU

Amillia UNJ
Selamat siang admin, Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Pak, bagaimana prosedur untuk penerbangan free dalam rangka pengiriman...
Agung
Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, apabila sudah memenuhi persyaratan, apakah memiliki kemungkinan besar lulus seleksi ?
Agung
Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pak, apakah lulusan SMA jurusan IPS bisa mendaftar Taruna Akademi Angkatan Udara ?
Henry Tunggul Parulian
Selamat Siang, Mengenai pembuatan pesawat tempur KFX/IFX, apakah tetap berjalan sebagamana mestinya ? dan apabila Korea memberhent...
Anggi
Salam sejahtera, Apakah menjadi militer atau tentara indentik dengan lulusan SMA, apakah lulusan SMP boleh ikut mendaftar atau tid...
Agyl Costa Rachmauli
Asalamu'alaikum Wr. Wb. Saya mahasiswa semester IV jurusan Teknik Elektro, apabila menjadi Perwira Prajurit Karier TNI AU, ak...
Rian Eza
Pak, untuk pengisian surat pendaftaran dan daftar riwayat hidup diisi menggunakan tinta warna apa ya? Mohon jawabannya. Terim...
Dian Bagus
Bagaimana cara mendapatkan surat persetujuan/ijin orang tua, surat pernyataan belum pernah menikah dan kesanggupan tidak akan meni...
Tito Sudrajat
Ass., salam hormat, Kalau SKHUN SMP hilang ingin mendaftar Pa PK TNI, apakah bisa atau tidak ? Saya sudah meminta surat kehilangan...
Frans
Pak, kelahiran tanggal 28 Maret 1992, apakah masih bisa mendaftar calon Bintara PK TNI AU ?
Tio Kory Megantara
Saya ingin mendaftar online calon Karbol AAU Tahun 2014, namun pada form isian batas lulusan tahun 2012 sedangkan saya lulusan tah...
Brian Pratama
Assalamualaikum Wr. Wb. Untuk pengisian surat pendaftaran dan daftar riwayat hidup pada saat pemanggilan calon Taruna/Taruni. Apak...
Anditia Danang Kusuma Aburisman
Assalamu'alaikum Apabila mendaftar calon Taruna AAU secara online, di formnya terdapat data nilai rata-rata dan di data nilai rata...
Nur Tri
Assalamualaikum,   Untuk persyaratan pendaftaran calon Taruna AAU dengan daftar riwayat hidup merupakan formulir dari dinas,...
Rudol
Salam hormat. Saya bertempat tinggal di Pematang Siantar, nomor telepon berapa yang bisa dihubungi untuk pendaftaran di daerah Pem...

KEPUTUSAN MENHAN

DEPARTEMEN PERTAHANAN – KEAMANAN

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN – KEAMANAN/
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA
---------------------------------------------------------------------------
Nomor : KEP / 28 / VIII / 1975

Tentang

KETENTUAN – KETENTUAN POKOK PERUMAHAN DINAS
DEPARTEMEN HANKAM

------------------

MENTERI PERTAHANAN – KEAMANAN /
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA

 

Menimbang       :              Bahwa agar tercapai adanya keseragaman dalam pengaturan dan 0standarisasi serta untuk meningkatkan tertib penggunaan rumah dinas 0Departemen 0HANKAM perlu menetapkan suatu Keputusan tentang 0Ketentuan – 0ketentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen HANKAM.

Mengingat         :    1.       Peraturan Rumah – rumah Negeri tahun 1934 (Burgelijke Wonings0regeling, Stbl. 1934 jo Stbl No. 388) ;

2.          Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela ;

3.          Keputusan Presiden R. I. No. 7 tahun 1974 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden R. I. No. 79 tahun 1969 ;

4.          Keputusan Presiden R. I. No. 80 tahun 1969 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bagian organik Departemen Pertahanan dan Keamanan beserta Tugas dan Tanggung jawabnya ;

5.          Keputusan Presiden T. I. No. 10 tahun 1974 tentang Beberapa  Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendaya – gunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup ;

6.          Keputusan Presiden R. I. No. 13 tahun 1974 tentang Perubahan / penetapan Status Rumah Negeri ;

7.          Keputusan Menteri PUTL No. 72 / 69 tentang Peraturan Sewa Rumah – rumah Negeri;

8.          Peraturan Perumahan dari Angkatan / POLRI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan      :             Keputusan Menteri Pertahanan – Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen HANKAM.


BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

(1)        Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan Perumahan Dinas adalah perumahan negeri milik DEP. HANKAM yang disediakan bagi Anggota DEP. HANKAM.

(2)        Yang dimaksud dengan anggota DEP. HANKAM ialah anggota ABRI dan pegawai Negeri Sipil di lingkungan DEP. HANKAM yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut anggota.


BAB     II

PENGGOLONGAN RUMAH DINAS

Pasal  2

(1)        Penggolongan Rumah Dinas disesuaikan dengan penggolongan Rumah Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Rumah Negeri (Burgelijke Wonings Regeling tahun 1934) yaitu terdiri dari :

a.              Rumah Dinas Golongan   I

b.              Rumah Dinas Golongan   II

c.              Rumah Dinas Golongan   II A      

(2)        Penggolongan Rumah Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima Angkatan Bersenjata.

(3)        Rumah Dinas baik Golongan I maupun Golongan II apabila dianggap perlu dapat dirubah status golongannya menjadi Rumah Negeri Golongan III, dengan Keputusan Menteri PUTL atas usul MENHANKAM / PANGAB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB     III

WEWENANG PEMBERIAN HAK MENEMPATI RUMAH DINAS

Pasal  3

Wewenang pengaturan/pemberian hak menempati Rumah Dinas ada pada MENHANKAM / PANGAB. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada :

a.          KAS ANGKATAN / KAPOLRI untuk lingkungan ANGKATAN / POLRI.

b.          PANGLIMA / GUBERNUR / KOMANDAN JENDERAL untuk Lingkungan KOTAMA OPS HANKAM / Lembaga HANKAM / Lembaga Pendidikan ABRI.

c.          DAN KORMA HANKAM untuk Lingkungan STAF DEPARTEMEN HANKAM dan LAKPUS – LAKPUS HANKAM.

 

BAB  IV

KETENTUAN TENTANG PENGGUNAAN PERUMAHAN DINAS

Pasal   4

Rumah Dinas Golongan I / Rumah Jabatan

(1)         Rumah Dinas Golongan I ialah Rumah Dinas yang diperuntukkan bagi anggota yang sedang memangku Jabatan – jabatan tersebut di bawah ini :

a.              PIMPINAN DAN PEMBANTU PIMPINAN

1)              MENHANKAM / PANGAB,

2)              WAPANGAB,

3)              KAS HANKAM dan IRJEN HANKAM,

4)              Pejabat lain yang dianggap perlu.

b.               KOTAMA OPS HANKAM

1)                    PANGLIMA KOTAMA OPS,

2)                    WAPANG KOTAMA OPS.

c.               MABES ANGKATAN / POLRI

1)                    KAS ANGKATAN dan KAPOLRI,

2)                    DEPUTY KAS ANGKATAN dan DEPUTY KAPOLRI,

3)                    K O R A N D A K.

d.               KOTAMA ANGKATAN / POLRI

TNI – AD

1)                    PANGKOSTRAD,

2)                    PANGDAM.

TNI – AL

1)                    PANGARMA,

2)                    PANGDAERAL.

TNI – AU

1)                    PANGKOPATDARA,

2)                    PANGKODAU.

P O L R I

1)                    DANJEN KOMAPTA dan DANJEN KOSERSE,

2)                    K A D A P O L.

 

(2)     Penunjukkan Rumah Jabatan diatur sebagai berikut :

a.       Yang tersebut pada ayat (1) sub a, b, dan c 1) ditetapkan dengan Surat Keputusan MENHANKAM / PANGAB.

b.       Yang tersebut pada ayat (1) sub c 2), 3) dan d, ditetapkan dengan Surat Keputusan KAS ANGKATAN / KAPOLRI.

(3)     Pejabat tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat mempergunakan hak menempati Rumah Dinas Golongan II, selama menempati rumah Jabatan.

(4)     Pengurusan, pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada Dinas.

 

Pasal     5

Rumah Dinas Golongan II

 

(1)     Rumah Dinas Golongan II ialah Rumah Dinas yang tidak termasuk golongan I yang fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan kepentingan kedinasan.

(2)     Rumah Dinas Golongan II dapat dibedakan dalam :

a.       Rumah Dinas Klas PATI

b.       Rumah Dinas Klas PAMEN

c.       Rumah Dinas Klas PAMA

d.       Rumah Dinas Klas BATI

e.       Rumah Dinas Klas B  A

f.         Rumah Dinas Klas T  A

(3)     Rumah Dinas Golongan II diperuntukkan bagi anggota yang masih berdinas aktif dengan pemberian prioritas kepada mereka yang telah berkeluarga dan belum pernah membeli rumah dengan fasilitas / bantuan pemerintah.

(4)     Penunjukkan hak menempati Rumah Dinas ditetapkan dengan Surat Ijin Penempatan (SIP) yang dikeluarkan oleh Pejabatan – pejabat tersebut pada pasal 4 ayat (2).

(5)     Penempatan Rumah Dinas Golongan II adalah sah, apabila penghuni memiliki Surat Ijin Penempatan atas namanya sendiri.

(6)     Setiap anggota dilarang menempati lebih dari satu Rumah Dinas Golongan II.

(7)     Anggota yang menempati Rumah Dinas Golongan II diharuskan :

a.       Membayar sewa Listrik, Telepon, Air minum, Gas dan iuran – iuran / Pajak – pajak Daerah.

b.       Untuk yang berpangkat Bintara keatas selain dibebani pembayaran – pembayaran seperti tersebut dalam sub. A diharuskan pula membayar sewa rumah.

(8)     Ketentuan – ketentuan tentang Sewa Rumah di atas tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

(9)     Pengurusan dan pemeliharaan Rumah Dinas Golongan II dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada penghuni.

(10)         Kerusakan – kerusakan berat yang dapat membahayakan penghuni biaya perbaikannya dapat  dibebankan kepada dinas, setelah dibuat suatu Berita – Acara mengenai kerusakan tersebut oleh dinas yang bewenang.

 

Pasal     6

Rumah Dinas Golongan II A

 

Rumh Dinas Golongan II A ialah bangunan tempat tinggal DEP. HANKAM lainnya yang dapat dibedakan dalam :

a.       M e s s,

b.       Asrama dan rumah – rumah dinas yang berada dalam Lingkungan Ksatriaan,

c.       Rumah Peristirahatan,

d.       Rumah Flat,

e.       Guest House.

 

Pasal     7

M e s s

 

(1)     Mess adalah tempat tinggal bersama, khusus diperuntukkan bagi anggota tanpa keluarga untuk sementara waktu atau tetap.

(2)     Mess menurut penggunaannya dapat dibedakan dalam :

a.       Mess Klas PATI

b.       Mess Klas PAMEN

c.       Mess Klas PAMA

d.   Mess Klas B A  /  T A

(3)     Pengurusan, pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas.

(4)     Kepada penghuni Mess dikenakan biaya penginapan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

 

Pasal     8

M e s s

 

(1)     Asrama adalah bagian ksatrian yang merupakan bangunan tempat tinggal bagi BA / TA  dari suatu Kesatuan, bangunan mana fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan Kesatuan tersebut.

(2)     Yang dimaksudkan dengan rumah dinas yang berada dalam lingkungan ksatrian ialah rumah dinas yang diperuntukkan bagi Perwira dari suatu Kesatuan yang berada dalam Ksatrian, rumah dinas mana fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan Kesatuan tersebut.

(3)     Ksatrian adalah tempat yang dipergunakan oleh suatu Kesatuan untuk tempat bekerja dan tempat  tinggal, yang pengaturannya dilakukan oleh seorang Komandan.

(4)     Menurut penggunaannya Asrama dibedakan sebagai berikut :

a.       Asrama Bujangan

b.       Asrama Keluarga.

(5)     a. 0Pengurusan, pemeliharaan Asrama bujangan dan Asrama keluarga serta rumah – rumah dinas 000yang berada dalam Lingkungan ksatrian dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada Dinas.

b. Untuk Asrama bujangan disediakan pula perlengkapan inventaris yang dilaksanakan dan 000dibebankan kepada Dinas.

(6)     Anggota yang bertempat tinggal di Asrama tidak dapat mempergunakan hak menempati Rumah Dinas.

(7)     Kepada penghuni Asrama dan Rumah Dinas seperti tersebut pada ayat 2 tidak dikenakan sewa rumah, listrik, air minum dan gas.

 

Pasal     9

Rumah Peristirahatan

 

(1)     Rumah Peristirahatan adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan untuk keperluan istirahat atau rekreasi bagi anggota DEP. HANKAM dan keluarganya.

(2)     Rumah Peristirahatan menurut penggunaannya dapat dibedakan dalam :

a.       Rumah Peristirahatan Klas PATI

b.       Rumah Peristirahatan Klas PAMEN

c.       Rumah Peristirahatan Klas PAMA

d.   Rumah Peristirahatan Klas B A  /  T A.

(3)     Kepada pemakai rumah peristirahatan dikenakan biaya penginapan sesuai peraturan yang berlaku.

(4)     Pengurusan, pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas.

Pasal     10

Rumah Flat

(1)     Rumah Flat adalah bangunan bertingkat untuk rumah tinggal dimana tiap – tiap tingkat diperuntukkan bagi satu keluarga atau lebih.

(2)     Kepada penghuni rumah Flat dikenakan sewa rumah, listrik, air minum, gas, iuran – iuran dan pajak – pajak Daerah.

(3)     Pemeliharaan rumah Flat dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada penghuni, kecuali terhadap bagian – bagian bangunan yang bersifat umum dan vital dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas.

(4)     Ketentuan dan persyaratan lainnya berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (8), dan (10).

Pasal     11

Guest House

(1)     Guest House adalah bangunan tempat tinggal yang disediakan bagi tamu – tamu tertentu DEPHANKAM yang sedang melaksanakan suatu tugas kedinasan.

(2)     Kepada para tamu Guest House dikenakan biaya penginapa.

(3)     Pengurusan, pemeliharaan dan perlengkapan inventaris dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada dinas.

 

BAB     V

BERMULA DAN BERAKHIRNYA HAK

MENEMPATI RUMAH DINAS DAN ASRAMA

Pasal     12

Rumas Dinas Golongan I

Hak menempati rumah dinas Golongan I bermula sejak pejabat yang bersangkutan secara resmi memangku jabatan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dan berakhir apabila pejabat yang bersangkutan secara resmi tidak lagi memangku jabatan tersebut , dan selambat-selambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan harus meninggalkan rumah yang dihuninya.

Pasal     13

Rumas Dinas Golongan II dan Rumah Flat

(1)     Hak menempati rumah dinas Golongan II dan Flat bermula sejak anggota yang bersangkutan memperoleh ijin penempatan.

(2)     Hak menempati Rumah Dinas berakhir apabila terjadi hal – hal sebagai berikut :

a.       Yang bersangkutan diperhentikan dengan tidak hormat,

b.       Yang bersangkutan diperhentikan dengan hormat,

c.       Yang bersangkutan diperhentikan dengan tidak hormat, karena :

1)       Pensiun

2)       Meninggal dunia

(3)     Anggota yang diperhentikan dengan tidak hormat harus meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diperhentikan sebagai anggota DEPHANKAM.

(4)     Anggota yang diperhentikan dengan hormat,  harus meninggalkan Rumah Dinasyang dihuninya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diperhentikan sebagai anggota DEPHANKAM.

(5)     Anggota DEPHANKAM yang diperhentikan dengan hormat karena pensiun seperti tersebut pada ayat (2) c, 1 harus meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya selambat – lambatnya sejak habis berlakunya masa Persiapan pensiun / tunjangan yang bersifat pensiun / tunjangan.

(6)     Anggota yang diperhentikan dengan hormat dengan hak pensiun / tunjangan bersifat pensiun / tunjangan, tetapi tanpa menjalani masa persiapan pensiun (MPP), harus meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya selambat – lambatnya sejak habisnya jangka waktu MPP yang seharusnya dijalani.

(7)     Janda / Duda dari anggota yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c. 2, diharuskan meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak meninggalnya anggota tersebut.

(8)     Anggota yang dipindahkan, dan ditempatkan tugas yang baru telah mendapatkan Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas baru, maka hak menempati Rumah Dinas yang lama berakhir dan harus meninggalkan Rumah dinas yang dihuninya selambat – lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(9)     Terhadap mereka yang tidak mengindahkan ketentuan – ketentuan tersebut dalam ayat (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) akan diambil tindakan pengosongan secara paksa oleh dinas, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan.

(10)         Ketentuan – ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi rumah – rumah dinas yang berada dalam Ksatrian.

 

Pasal     14

Asrama dan Rumah – rumah Dinas yang berada

Dalam Lingkungan Ksatrian

 

(1)     Bermula dan berakhirnya hak menempati Asrama dan Rumah – rumah Dinas yang berada dalam Lingkungan Ksatrian diatur oleh Komandan yang bersangkutan.

(2)     Anggota yang tinggal di dalam lingkungan Ksatrian apabila dipindahkan, harus meninggalkan Asrama / Rumah Dinas yang dihuninya.

 

BAB     VI

KLASIFIKASI RUMAH DINAS

Pasal     15

 

(1)       Klarifikasi perumahan dinas ditentukan atas dasar kepangkatan / jabatan seperti tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.

(2)       Ketentuan gambar standarisasi akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

(3)       Penggunaan bahan – bahan bangunan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan berpedoman pada ketentuan –ketentuan yang tercantum dalam lampiran II.

(4)       Untuk indeks harga bangunan dipergunakan Pedoman yang dikeluarkan oleh BAPPENAS.

Pasal     16

 

Apabila sebuah rumah tidak memenuhi segenap syarat –syarat yang telah ditetapkan untuk suatu klarifikasi sesuai yang tercantum dalam pasal 15 maka rumah tersebut dimasukkan ke dalam klasifikasi dengan syarat –syarat yang hampir sama.

 

BAB     VII

KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal     17

 

(1)     Setiap anggota yang telah mengakhiri masa jabatannya / penugasannya baik di dalam maupun di luar Lingkungan DEPHANKAM dan telah meninggalkan rumah jabatan / dinas yang dihuninya, apabila ditempat penugasannya yang baru belum memperoleh perumahan dinas, kepadanya diberikan fasilitas perumahan lain yang diusahakan oleh dinas.

(2)     Selain rumah seperti yang dimaksud dalam pasal 5 terdapt pula rumah bangunan tempat tinggal di lingkungan DEPHANKAM yang diperlukan sebagai rumah dinas, yaitu:

a.       Rumah – rumah dan bangunan tempat tinggal yang berada di bawah penguasaan DEPHANKAM yang digunakan sebagai tempat tinggal anggota.

b.       Rumah – rumah bukan milik DEPHANKAM yang digunakan sebagai tempat tinggal anggota berdasarkan suatu perjanjian antara DEPHANKAM dengan pemilik rumah yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal     18

(1)     Setiap penghuni perumahan dinas dilarang :

a.       Mengubah, menambah atau mengurangi rumah yang dihuni.

b.       Menyerahkan / menyewakan sebagian / seluruhnya kepada orang lain.

c.       Menggunakan sebagian / seluruhnya untuk kepentingan lain selain untuk tempat tinggal.

(2)     Terhadap mereka yang melanggar larangan – larangan dalam ayat (1), setelah diberi peringatan tetap melanjutkan sikap melanggar, akan diambil tindakan berupa pencabutan Surat Ijin Penempatannya.

 

Pasal     19

 

Apabila pemegang SIP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Ijin belum juga menempati rumah dinas yang diperntukkan kepadanya, tanpa memberikan alasan – alasan yang dapat diterima oleh dinas maka ijin penempatannya dinyatakan batal.

 

Pasal     20

 

Hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan –ketentuan Keputusan ini diatur sebagai berikut :

a.       Untuk Lingkungan ANGKATAN / POLRI oleh KAS ANGKATAN / KAPOLRI.

b.       Untuk tingkat DEPARTEMEN (kecuali eselon MABES ANGKATAN / POLRI dan KOTAMA OPS HANKAM oleh pejabat yang ditunjuk MENHANKAM / PANGAB.

 

BAB     VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal     21

 

(1)      Penempatan anggota dalam rumah dinas yang klasifikasinya belum sesuai dengan kepangkatan tetap dapat dibenarkan, sampai dinas mampu menyediakan perumahan dinas yang sesuai dengan kepangkatan.

(2)      Penempatan baru sejak berlakunya Keputusan ini, sedapat mungkin klasifikasinya diusahakan sesuai dengan kepangkatannya.

(3)      Anggota yang menempati rumah dinas seperti tersebut dalam ayat (1) diatas, karena keadaan memaksa dan rumah dinas yang dihuninya tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan standarisasi rumah dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 15 dan lampiran II Keputusan ini, dengan seijin dinas dapat mengadakan perubahan / penambahan, yang pembiayaannya dapat diatur dengan sepengetahuan dinas.

 

BAB     IX

PENUTUP

Pasal     22

 

(1)      Semua ketentuan – ketentuan yang mengatur Rumah Dinas DEPHANKAM yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

(2)      Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

(3)      Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 – 08 – 1975
-----------------------------------------------------------

MENTERI PERTAHANAN – KEAMANAN /
PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA

 

Cap/ttd

 

M. PANGGABEAN
JENDERAL TNI

 

VIDEO