BUKU TAMU

Satriono Dzikru qolbudin
Hormat. Ini sya Dzikru dari salatiga, maaf pak izin menanyakan ,thun ini sya akan daftar Bintara AU, tapi sya msih bingung pr...
Jonathan Noga
Selamat malam bapak/ibu bidang perekrutan, Saya Jonathan Noga Soeitoe, berminat untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia...
Leonny
Selamat malam,   Kami sekeluarga hadir di acara pagi tadi (Minggu, 9 April) di Halim Perdanakusuma.  Masukan dari kami:...
fendra dwi wicaksono
Assalamuallaikum Slamat pagi mohon ijin bertanya bapak atau ibu, saya mau tanya tentang pembukaan cata tni au gel 2 kira kira dibu...
Wira andhika
Assalamualaikum saya mau bertanya  pendaftaran bintara au ta 2017 apa di undur tanggal 02 mei-04 juni saya mengetahui informa...
Angga nur samudro
Assalamualaikum wr.wb Izin bertanya pak, lulusan SePapk TNI AU bisa tidak pak mendaftarkan diri jadi den bravo Paskhas, Mohon info...
Angga Nur Samudro
Assalamualaikum Wr.Wb Selamat malam pak, Izin bertanya. Untuk pemdaftaran SePapk TNI ijazahnya minimal d3 atau d4 pak, Mohon infor...
m ikhsan irsyandi
Assalamu alaikum wr.wb Sekamat siang Izin bertanya untuk lahir  tanggal 12 september 1995 apakah masih bisa ikut daftar? Teri...
Lia Wanadriani
Selamat siang, saya Lia Wanadriani, wartawan Antaranews. Saya bermaksud menulis mengenai TNI AU Indonesia, namun saya masih kekura...
Mahlul Nasution
Selamat Pagi min TNI AU,, dalam rangka memperingati HUT TNI AU 71 Tgl 9 Apr besok, apakah ada acara atraksi pespur di lanud soewon...
Muhammad Maulana
Assalamu'alaikum wr. wb. Pak saya ingin bertanya, kapan dimulainya tahapan seleksi Taruna AAU ?Terima Kasih
Ayu Kurnia
Assalamualaikum  Mau tanya, tahun ini Caba umumnya untuk wanita apakah ada?atau hanya ada yang program khusus wara pramugari?...
M.Fajar Maulana
Assalamu'alaikum maaf saya mau tanya ,, kalo gigi yang kurang rapih dan ada bolong apa masih bisa masuk ?? Terima kasih
Alfan Muhamad Rahman
Yth. Panitia Kegiatan Bulan Dirgantara 2017 Selamat siang, Mohon izin mempernalkan diri, nama saya Alfan Muhamad Rahman CEO Flying...
Siti Suhartinah Amir
Assalamu alaikum Ijin bertanya, untuk Pendaftaran PNS TNI kapan dimulai dan alamat web atau linknya apa..terima kasih sebelumnya..

Penjelasan Atas Keputusan Menhankam Pangab Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perumdis Dephankam

DEPARTEMEN PERTAHANAN – KEAMANAN

 
 
PENJELASAN

ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN – KEAMANAN /

PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA
---------------------------------------------------------------------------

Nomor : KEP / 28 / VIII / 1875.-

Tentang

KETENTUAN – KETENTUAN POKOK

PERUMAHAN DINAS DEPARTEMEN PERTAHANAN – KEAMANAN

 

I.                     U M U M

1.       Selama ini pengaturan perumahan dinas di lingkungan DEPHANKAM tersebar diberbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh masing –masing Angkatan / POLRI. Dengan demikian tidak terjamin adanya keseragaman dalam pengaturan.

Selain daripada itu dalam kenyataannya terdapat ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di bidang perumahan, sehingga dengan demikian tertib penggunaannya tidak terjamin.

Sejalan dengan proses integrasi dalam perkembangan DEPHANKAM dewasa ini dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan tunggal, dalam hal ini di bidang materiil (cq. Perumahan), maka dirasakan perlu adanya keseragaman dalam pengaturan dan standarisasi suatu penginkatan tertib penggunaan rumah dinas DEPHANKAM, yang dituangkan dalam suatu Keputusan.

Standarisasi yang dimaksudkan dalam Keputusan ini meliputi ketentuan – ketentuan klasifikasi, terutama dalam rangka pengadaan rumah – rumah dinas di masa – masa mendatang.

2.       Keputusan ini pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pada tanggung jawab sosial pemerintah cq. DEPHANKAM terhadap anggota DEPHANKAM yang pada dasarnya mempunyai hak untuk memperoleh dan menikmati kesejahteraan perumahan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, hal mana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1958 untuk anggota ABRI dan Peraturan Rumah – rumah Negeri tahun 1934 (B. W. R) untuk pegawai Negeri Sipil.

3.       Pengaturan perumahan dinas DEPHANKAM termasuk dalam ruang Lingkup pengaturan rumah – rumah negeri pada umumnya, mengingat rumah dinas adalah rumah milik Negara yang disediakan oleh pemerintah / DEPHANKAM sehingga peratutan – peraturan di bidang perumahan yang etrdapat dalam berbagai peraturan perundang – undangan yang hingga sekarang ini masih berlaku dipergunakan sebagai landasan (dasar hukum) dalam pengaturan rumah dinas DEPHANKAM. Oleh karena itu dalam Keputusan ini mengenai pengertian penggolongan rumah dinas disesuaikan dengan rumah negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Rumah – rumah Negeri tahun 1934 (B. W. R. Stbl. 1934, jo. Stbl. 1949 No. 388), berikut peraturan – peraturan pelaksaannya seperti yang tercantum dalam KEPPRES No. 13 tahun 1974 yang mengatur tentang kemungkinan perubahan penggolongan rumah negeri dalam rangka penertiban dan pendayagunaan rumah – rumah Negara.

4.       Departemen HANKAM dalam pengaturan masalah perumahan ini tidak bisa lepas dari pelaksanaan kebijaksanaan politik pemerintah di bidang pembangunan, terutama dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup yang telah dituangkan dalam KEPPRES No. 10 tahun 1974; dalam hal ini mengenai penertiban di bidang perumahan diatur dalam pasal 5 Keputusan Presiden tersebut.

5.       Keputusan ini merupakan induk dari semua peraturan mengenai perumahan di lingkungan Departemen HANKAM, oleh karena itu masih diperlukan ketentuan –ketentuan pelaksanaan; untuk mana wewenang pengaturannya dilimpahkan kepada KAS ANGKATAN / KAPOLRI dalam lingkungannya masing –masing sebagai eselon pelaksanaan dan kalau dianggap perlu dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dari tingkat Departemen (kecuali eselon MABES Angkatan / POLRI dan KOTAMA OPS HANKAM.

 

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

        Ayat (1)       : Yang dimaksudkan dalam ayat ini dengan perumahan dinas DEPHANKAM ialah rumah tempat tinggal yang diperuntukkan bagi anggota DEPHANKAM dan bangunan tempat tinggal lainnya yang fungsi dan sifat penggunaannya tidak semata – mata sebagai tempat tinggal. Dan yang dimaksudkan dengan milik DEPHANKAM ialah bangunan rumah yang status hukumnya adalah hak milik DEPHANKAM, sedangkan mengenai status hukum tanahnya dapat berupa hk milik atau hak – hak atas tanah lainnya menurut perundang – undangan yang berlaku.

        Ayat (2)       : Dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2) ini dimaksudkan bahwa keputusan MENHANKAM / PANGAB ini berlaku baik bagi anggota ABRI maupun Pegawai Sipil yang berstatus Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan DEPHANKAM (periksa penjelasan umum titik – titik).

Dalam pelaksanaan ketentuan – ketentuan keputusan ini harus pula diperhatikan penyesuaian dalam golongan / kepangkatan pegawai Negeri Sipil dengan kepangkatan anggota ABRI menurut peraturan perundang – undangan.

Pasal 2

        Ayat (1)       : Penggolongan rumah dinas dimaksudkan dalam ayat ini hanya terdiri dari rumah dinas golongan I, II, dan II A, penggolongan mana berdasarkan pengertian bahwa rumah dinas adalah rumah milik DEPHANKAM yang pengaturan / pengurusan dan pengawasan termasuk pemberian / penunjukkan hak menempati dilakukan oleh DEPHANKAM.

                          Pengaturan penggolongan rumah dinas DEPHANKAM ini disesuaikan pula dengan hal – hal / keadaan yang khususnya terdapat di lingkungan DEPHANKAM.

                          Mengenai penggolongan rumah dinas golongan I lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

                          Dalam penggolongan ini dibedakan dengan rumah dinas golongan II ialah rumah yang semata – mata untuk tempat tinggal, dan rumah dinas golongan II A, ialah bangunan tempat tinggal DEPHANKAM lainnya yang tidak semata –mata untuk tempat tinggal (Mess, Rumah Peristirahatan dan Guest House) dan bangunan tempat tinggal yang fungsi dan sifat penggunaannya erat hubungannya dengan tgas – tugas dari suatu kesatuan (Asrama dan rumah – rumah dinas yang berada di lingkungan Ksatrian).

                          Termasuk juga dalam rumah dinas golongan II A, adalah rumah Flat, mengingat bentuk / type bangunannya yang sukar dipisah – pisahkan dan dihuni oleh beberapa keluarga serta beberapa bagian dari sarana yang etrsedia pengurusan dan pemeliharaannya ditanggung oleh dinas (antara lain lift, tangga – tangga, sumur bor, dan lain – lain).

                          Sedangkan untuk rumah negeri golongan III berdasarkan pasal 18 ayat 1 Peraturan rumah – rumah Negeri Tahun 1934 (BWR 1934 dan KEPPRES R. I. No. 40 / 1974) pengaturan / pengurusan dan pengawasan termasuk pemberian / penunjukkan hak menempati ada pada Departemen PUTL.

                          Oleh karena itu dalam penggolongan rumah dinas ABRI tidak terdapat golongan III.

                          Rumah negeiri golongan III yang berasal dari perubahan rumah dinas golongan I dan II yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PUTL atas usul MENHANKAM / PANGAB berakibat hukum bahwa wewenang pengaturan / pengurusan dan pengawasannya termasuk pemberian / penunjukkan hak menempati rumah terseut terlepas dari MENHANKAM / PANGAB dan beralih kepada Menteri PUTL.

        Ayat (2)       : Wewenang untuk menentukan penggolongan rumah dinas golongan I, II, dan II A, hanya ada pada MENHANKAM / PANGAB.

        Ayat (3)       : Pengaturan perubahan status rumah dinas menjadi rumah negeri golongan III ini diatur berdasarkan KEPPRES No. 13 tahun 1974.

 

Pasal 3               : Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pelimpahan wewenang dari MENHANKAM / PANGAB kepada KAS ANGKATAN / KAPOLRI berlangsung dengan sendirinya (secara otomatis) dengan berlakunya Keputusan ini, sedangkan pelimpahan wewenang keapda pejabat lainnya yang dianggap perlu tidak dengan sendirinya, tetapi terlebih dahulu ditetapkan dengan Surat Keputusan tersendiri.

 

Pasal 4

        Ayat (1)       : Pengertian rumah jabatan di sini erat hubungannya dengan fungsi dan sifat jabatan tertentu di lingkungan DEPHANKAM.

                          Bagi pejabat – pejabat yang bersangkutan dengan menempati rumah jabatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya.

        Ayat (2)       : Cukup jelas

        Ayat (3)       : Cukup jelas

        Ayat (4)       : Cukup jelas

 

Pasal 5

        Ayat (1)       : Dalam pengertian rumah dinas golongan II yang dimaksudkan dengan fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan kepentingan dinas ialah bahwa rumah tersebut apabila dilihat pada fungsi dan sifat kegunaannya, dalam hal ini DEPHANKAM, sehingga penggunaannya rumah tersebut hanya diperuntukan bagi anggota DEPHANKAM sebagai perwujudan dari pada hak kesejahteraan dibidang perumahhan.

                          Termasuk dalam rumah dinas golongan II ini ialah rumah yang berbentuk MAISONETTE yaitu rumah dinas bertingkat yang berbentuk Koppel ataupun bergandeng lebih dari dua yang masing-masing diperuntukan bagi satu keluarga.

        Ayat (2)       : Cukup jelas

        Ayat (3)       : Yang dimaksud dengan ayat (3) ini dengan “mereka yang belum pernah membeli rumah dengan pasilitas pemerintah” ialah anggota DEPHANKAM yang belum pernah membeli rumah dengan pasilitas atau bantuan dari pemerintah, yaitu baik dalam rangka disposal maupun pembelian rumah dinas golongan III yang berasal dari rumah dinas golongan II menurut peraturan yang berlaku.

        Ayat (4)       : Cukup jelas.

        Ayat (5)       : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penindakan hak menempati rumah dinas dari seorang anggota kepada anggota lain tanpa melalui dinas.

        Ayat (6)       : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (3) (alternatif I)

        Ayat (7)       : Cukup jelas

        Ayat (8)       : Cukup jelas

        Ayat (9)       : Cukup jelas

        Ayat (10)     : Cukup jelas

 

Pasal 6.              : Lihat penjelasan pasl 2 (1)

 

Pasal 7.              : Yang dimaksed dengan “untuk sementara waktu”,  karena masa pada umumnya digunakan sebagai tempat persinggahan dan menginap bagi anggota tanpa keluarga dalam jangka waktu yang relatif cukup lama (menetap tidak menginap atau singgah).

                          Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat tinggal bersama maka fasilitas yang tersediapun bersifat tidak terpisah (sarana yang tersedia dipakai secara bersama-sama).

 

Pasal 8.              : Cukup jelas

 

Pasal 9.              : Cukup jelas

 

Pasal 10.           

        Ayat (1)       : Cukup jelas

        Ayat (2)       : Cukup jelas

        Ayat (3)       : Yang dimaksud dengan bagian-bagian bangunan yang bersifat umum dan vital adalah antara lain : lift, tangga-tangga, pipa-pipa induk, saluran air / WC, sumur bor, perawatan dinding luar dan lain-lain

Pasal 11             : Cukup jelas

Pasal 12             : Cukup jelas

Pasal 13             :

        Ayat (1)       : Cukup jelas

        Ayat (2)       : Cukup jelas

        Ayat (3)       : Cukup jelas

        Ayat (4)       : Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan bagi anggota yang diperhentikan dengan hormat sebagai anggota DEPHAMKAM, sebelum waktunya memperoleh hak pensiun atau tunjangan ata karena mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya.

        Ayat (5)       : Cukup jelas

        Ayat (6)       : Ketentuan dalam ayat ini merupakan ketentuan khusus, dan yang dimaksud dengan “tanpa menjalani MPP” ialah bahwa hal tersebut terjadi diluar kehendak anggota yang bersangkutan.

                          Anggota yang mengalami keadaan demikian akan merasa dirugikan oleh karena itu perlu diadakan ketentuan khusus atau pengecualian guna menampung hal-hal khusus yang dalam kenyataannya kadang-kadang terjadi. Sedangkan berdasarkan peratuan perundang-undangan yang berlaku, setiap anggota yang menjalani pensiun harus melalui Masa Persiapan Pensiun.

        Ayat (7)       : Cukup jelas

        Ayat (8)       : Yang dimaksud dengan “dipindahkan ditempat yang baru” ialah bila dipindahkan dilingkungan DEPHANKAM maupun maupun diluar DEPHANKAM (kekaryaan).

        Ayat (9)     : Cukup jelas

 

Pasal 14.

        Ayat (1)       : Mengingat bahwa keseluruhan anggota yang bertempat tinggal dalam kesatuan merupakan suatu unit operasionil diwadah seorang komandan maka pengaturan penempatan anggota dalam asrama / rumah/rumah dinas dilingkungan ksatrian harus harus diatur pula oleh komandan yang bersangkutan.

        Ayat (2)     : Cukup jelas

 

Pasal 15.          : Ketentuan pasal ini dimaksudkan/diproyeksikan untuk masa yang akan datang, hanya sedapat mungkin sejak berlakunya keputusan ini diusahakan pembangunan rumah dinas yang sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan Lampiran II.

 

Pasal 16.          : Sebagai akibat tidak adanya keseragaman dalam standarisasi rumah dinas maka dimasing-masing Angkatan/POLRI terdapat beberapa type/klasifikasi rumah dinas dengan beberapa perincian yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat dengan ketentuan klasifikasi menurut keputusan ini, maka untuk mengklasifiseer type-type rumah yang sudah ada itu dipakai sebagai kriteria ialah hal-hal yang hampir sama (mendekati) dengan ketentuan/syarat-syarat klasifikasi menurut keputusan ini.

 

Pasal 17 .         :

        Ayat (1)     : Yang dimaksed dengan “fasilitas perumahan lain yang diusahakan oleh dinas” ialah penyediaan rumah kontrak, penempatan losmen/hotel dan lain-lain

        Ayat (2)     : Terhadap rumah/bangunan tempat tinggal lainnya yang diperlakukan sebagai rumah dinas ini berlaku ketentuan rumah dinas golongan II.

 

Pasal 18.          : Ketentuan ini dimaksud untuk diproyeksikan pada masa yang akan datang dan mutlak sifatnya, maka terhadap rumah dinas menurut pasal 15 dan lampiran II ini tidak dibenarkan diadakan perobahan/penambahan lagi.

 

Pasal 19.          : Cukup jelas.

 

Pasal 20.          : Cukup jelas.

 

Pasal 21.          :

        Ayat (1)     : Yang dimaksudkan dengan rumah dinas yang klasifikasinya belum sesuai dengan kepangkatan anggota ialah rumah dinas yang pada umumnya ditempati oleh penghuni/anggota yang pangkatnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada klasifikasi rumah yang dihuninya, misalnya seorang Pamen menempati rumah Bintara atau seorang Tamtama menempati rumah Bintara.

                        Juga ketentuan peralihan ini berlaku bagi rumah-rumah pejabat (rumah dinas golongan I) yang dimaksud dalam pasl 3 yang tidak sesuai dengan ketentuan standarisasi menurut keputusan ini, tetapi berlaku sampai dinas mampu menyediakan sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan lampiran II.

        Ayat (2)     : Cukup jelas.

        Ayat (3)     : yang dimaksud dengan keadaan memaksa ialah apabila perubahan/penambahan tersebut didorong oleh kebutuhan fasilitas yang lebih besar daripada pasilitas yang tersedia dan bersifat mendesak, yang timbul sebagai akibat dari persyaratan kepangkatan, sedangkan standarisasi rumah yang dihuni belum sesuai  dengan kepangkatannya.

                        Yang dimaksud dengan  :pembiayaan dapat diatur dengan sepengetahuan dinas” ialah bahwa untuk mengadakan perubahan/penambahan tersebut berdasarkan persetujuan dinas, yang sebagian atau seluruh dapat dibebankan kepada penghuni.

                        Biaya yang ditanggung oleh penghuni, dicatat dalam SIP sebagai lampiran yang tak boleh dipisah-pisahkan, hal ini dimaksudkan agar supaya dapat dipakai sebagai dasar bagi penghuni untuk mengajukan penggantian biaya kepada dinas/penghuni baru.

 

Pasal 22.          : Cukup jelas.

 

follow-us

VIDEO