halaman

BAB VIII : TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KOMANDO DAN KENDALI

Dibaca: 436 Oleh 10 Jan 2010Tidak ada komentar
21722ef118dabb8b34f8ca385dddf40d
#TNIAU 

 

40. Umum.   Tataran kewenangan yang diatur dalam Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa ini mengatur kewenangan Kepala Staf Angkatan Udara, eselon staf pembantu pimpinan, dan para panglima/komandan kotama dalam rangka pelaksanaan pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara secara terarah, teratur, terkoordinasi, dan terkendali.  

 

41. Tataran Kewenangan dan Tanggung Jawab Dalam Pembinaan Kekuatan dan Kemampuan TNI Angkatan Udara.   Kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara tatarannya diatur sebagai berikut  :

 

a. Eselon Pimpinan.  Kepala Staf TNI Angkatan Udara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara.

b. Eselon Staf Pembantu Pimpinan.   Eselon staf pembantu pimpinan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka pembinaan kekuatan melalui fungsi-fungsi TNI Angkatan Udara sebagai berikut  :

1) Pembinaan Fungsi Intelijen.   Pembinaan fungsi intelijen dilaksanakan dalam bentuk usaha kegiatan, tindakan dan pekerjaan dalam mencari dan mengumpulkan bahan keterangan (info) serta menyajikan produk intelijen secara tepat dan cepat dengan kecermatan yang tinggi guna mendukung keberhasilan berbagai tugas TNI Angkatan Udara.   Pembinaan fungsi intelijen meliputi intelijen udara,  pengamanan tubuh TNI Angkatan Udara  dan persandian

Baca juga:  GEDUNG VIP

2) Pembinaan Fungsi Operasi.   Pembinaan fungsi operasi dilaksanakan dalam bentuk usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencapai kesiapan operasional yang tinggi dari satuan-satuan Angkatan Udara.   Pembinaan fungsi operasi meliputi operasi dan latihan, kemampuan khusus, pasukan khas, dukungan operasi, hukum, Pernika, keselamatan terbang dan kerja, kelaikan udara, navigasi udara, pencarian dan pertolongan, pemberdayaan wilayah pertahanan udara dan potensi dirgantara serta operasi polisional Angkatan Udara.

3) Pembinaan Fungsi Personel.   Pembinaan fungsi personel dilaksanakan dalam bentuk usaha, kegiatan, dan tindakan untuk menghasilkan personel yang profesional, bermoral, bermotivasi dan berdedikasi serta memiliki jiwa kejuangan dan kesiapan fisik yang tinggi agar dapat melaksanakan tugas-tugas TNI Angkatan Udara.   Pembinaan fungsi personel meliputi administrasi, pendidikan, perawatan dan kesehatan personel.

4) Pembinaan Fungsi Logistik.   Pembinaan fungsi logistik dilaksanakan dalam bentuk usaha, kegiatan dan tindakan untuk mewujudkan tersedianya materiil,  fasilitas  dan jasa  yang siap  dan  mampu mendukung  kebutuhan dan kesiapan satuan operasional TNI Angkatan Udara. Pembinaan fungsi logistik meliputi pengadaan, pembekalan, pemeliharaan, fasilitas dan konstruksi, komunikasi dan elektronika, dukungan kesehatan serta angkutan.

Baca juga:  PHATOLA SKADIK 402

5) Pembinaan Fungsi Manajemen.   Pembinaan fungsi manajemen dilaksanakan dalam bentuk usaha, kegiatan dan tindakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi TNI Angkatan Udara secara tertib, efektif dan efisien.   Pembinaan fungsi manajemen meliputi administrasi umum, perencanaan strategis, program dan anggaran, keuangan, organisasi, peranti lunak, informasi dan pengolahan data serta penelitian dan pengembangan.

6) Pembinaan Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan.   Pembinaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan dalam bentuk usaha, kegiatan dan tindakan untuk terciptanya tertib administrasi dan taat asas dalam penyelenggaraan fungsi TNI Angkatan Udara.

c. Eselon Pelaksana (Kotama).   Kewenangan dan tanggung jawab pembinaan kekuatan dan kemampuan secara terbatas, dilaksanakan oleh para panglima/komandan  kotama TNI Angkatan Udara.

 

42. Tataran Kewenangan Komando dan Pengendalian.   Tataran kewenangan komando dan pengendalian dilaksanakan pada OMP dan OMSP :

a. Pada Operasi Militer Perang.

1) Presiden.  Berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan TNI Angkatan Udara, melalui panglima TNI, untuk menghadapi ancaman bersenjata setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Baca juga:  Arsip Galeri Fotografi

2) Panglima TNI.  Berwenang menetapkan atau membentuk Komando Operasi, mengerahkan kekuatan TNI Angkatan Udara untuk operasi, memegang komando dan pengendalian operasi yang bersifat strategis.

3) Panglima Komando Operasi. Memegang komando dan pengendalian operasi terhadap satuan TNI Angkatan Udara yang berada di bawah komandonya dan dapat mendelegasikan kewenangan komando dan pengendalian taktis kepada Komandan satuan bawah.

b. Operasi Militer Selain Perang.   Komando dan pengendalian unsur kekuatan TNI Angkatan Udara yang dilibatkan dalam OMSP disesuaikan dengan perintah penugasan dari Panglima TNI.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel