Berita

Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Peta Risiko di Koopsau II

Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Peta Resiko di Koopsau II
#TNIAU 

TNI AU. Komando Operasi TNI Angkatan Udara II melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Peta Risiko di Kotamaops TNI wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2019, yang berlangsung di Gedung Serba Guna Suryadi Suryadarma Makoopsau II, Selasa (24/9/2019).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Staf Koopsau II Marsma TNI Andi Kustoro juga dihadiri oleh Ketua Tim Itjen TNI Kolonel CAJ Sulistiyono, S.Sos., dan rombongan, serta peserta Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Peta Risiko.

Pangkoopsau II Marsda TNI Donny Ermawan, T. M.D.S., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Staf Koopsau II Marsma TNI Andi Kustoro mengatakan, bahwa tuntutan perubahan dan peningkatan kapabilitas organisasi memunculkan risiko dan sekaligus peluang bagi organisasi. Risiko berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi organisasi. Risiko yang berskala rendah tidak menimbulkan akibat baru, namun risiko berskala besar dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan dan misi organisasi bahkan menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk mengidentifikasi risiko organisasi, menyusun peta risiko dan memitigasi risiko agar tidak terjadi hal yang bersifat memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan organisasi.

Demikian pula zona integritas merupakan program nasional dalam upaya membangun pemerintahan yang baik dan bersih dari segala bentuk KKN. hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)  dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah, kata Pangkoopsau II.

Lebih lanjut Pangkoopsau II mengatakan bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Inti dari semua itu adalah bermuara pada pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal telah menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel