TNI AU - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Ceramah Hukum di Bekmatpus Sesdiskumau: TNI Harus Netral dalam Pemilu 2019

By 15 Feb 2019 Berita
IMG-20190214-WA0066

 

HALIM PERDANAKUSUMA, DISPENAU.  Tahun 2019 adalah tahun politik dan anggota TNI harus bisa betul-betul berpegang teguh pada komitmen netralitas dalam pemilihan umum (pemilu) yakni pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Dinas Hukum Angkatan Udara (Sesdiskumau) Kolonel Sus Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., saat memberikan ceramah hukum kepada anggota Perbekalan Materiel Pusat (Bekmatpus) Dismatau, baik militer maupun PNS di ruang Serbaguna Bekmatpus Dismatau, Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Lebih lanjut Sesdiskumau menyampaikan, netralitas TNI merupakan amanat reformasi internal TNI, sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sesuai peraturan perundang-undangan, TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

“Implementasi netralitas TNI dalam pemilu dilakukan dengan cara mengamankan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilu,” ujar Sesdiskumau.

Ditambahkannya, baik satuan, perorangan maupun fasilitas TNI tidak boleh dilibatkan pada rangkaian kegiatan pemilu dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu.

“Khusus bagi keluarga prajurit TNI (istri/suami/anak prajurit TNI) hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut,” tegasnya.

Selain membahas tentang netralitas TNI dalam pemilu, Sesdiskumau juga memberikan ceramah tentang tindakan pelanggaran hukum seperti desersi, narkoba, asusila, perzinahan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Kepala Bekmatpus Letkol Kal A. K. Tarigan, S.E., mengatakan, kegiatan ceramah hukum ini dilakukan sebagai upaya preventif dan antisipatif dari Bekmatpus Dismatau dalam rangka melindungi diri sendiri dan keluarga dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Ceramah Hukum di Bekmatpus Sesdiskumau: TNI Harus Netral dalam Pemilu 2019