TNI AU - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Ceramah Hukum di Lanud Silas Papare TNI Harus Netral dalam Pemilu 2019

By 25 Jan 2019 Berita
16

TNI AU.  Terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pelaksanaannya bersamaan dengan Pemilu Legislatif, agar seluruh anggota militer maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar memegang teguh komitmen netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu yang akan digelar pada bulan April mendatang. Kamis, (24/1).

Dalam ceramah Hukum yang dibawakan oleh Kakum Lanud Silas Papare Kapten Sus M.Guntur, SH mengatakan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan, jangan mudah percaya dan terpengaruh oleh maraknya pemberitaan media sosial yang tidak bertanggung jawab (Hoax), cermati dan pastikan setiap informasi yang didapat dan jangan sampai ikut menjadi penyebar hoax,” ujarnya.

“Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari netralitas TNI dan sumbangsih pengamanan yang kita laksanakan. Meskipun kita memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Bagi PNS dan yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan sanksi berat bila tidak netral, PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai posisi yang penting dalam mendukung tugas pokok TNI AU.

“Untuk mencapai keberhasilan tugas tersebut, tentu sangat dibutuhkan PNS yang profesional, dengan memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi, disiplin, merupakan kesadaran dan kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan. Namun apabila peraturan perundangan tersebut tidak ditaati atau dilanggar, maka akan diberikan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggarannya.”

“Pada tahun 2019, kita akan menghadapi tahun politik yaitu pemilihan Presiden RI, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Seluruh Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk PNS yang mempunyai hak politik untuk memilih. Meskipun PNS mempunyai hak politik tersebut, namun harus tetap mengutamakan sikap netralitas dalam Pemilu karena PNS dibatasi oleh PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, yang menyebutkan PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dengan partai politik,” ujar Kakum.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Ceramah Hukum di Lanud Silas Papare TNI Harus Netral dalam Pemilu 2019