Berita

Danlanud Sultan Hasanuddin Mengadakan Rapat Dengan Komisi III DPRD Maros

Dibaca: 13 Oleh 10 Nov 2014Tidak ada komentar
IndonesianAF 1
#TNIAU 

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Dody Trisunu didampingi tim aset Lanud Sultan Hasanuddin, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Ketua Komisi III DPRD Maros Akbar Endra terkait dengan pernyataannya di Media cetak Tribun Timur Makassar pada 6 November lalu, yang mengklaim kepemilikan aset tanah khususnya jalan Dakota yang berada dilingkungan Lanud Sultan Hasanuddin itu milik pemerintah Kabupaten Maros.

Danlanud Marsma TNI Dody Trisunu dengan tegas membantah dan menyatakan didepan para peserta rapat dengar pendapat yang dihadiri Wakil Bupati Maros Drs. H. Harmil Mattotorang, MM, Ketua Komisi III bidang kesejahteraan Akbar Endra, Kapolres dan Dandim Maros, Kepala Dinas PU Kabupaten Maros dan para Wartawan Media cetak maupun elektronik, bahwa aset tanah sepanjang jalan Dakota komplek Lanud Sultan Hasanuddin adalah tanah negara yang dipercayakan TNI AU khususnya Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Skep Panglima Perang tahun 1950, Sertifikat hak pakai (Dephan) nomor 6 tahun 1976, Sertifikat hak pakai nomor 14 tahun 1996, dan Sertifikat tentang gambar situasi nomor 324 tahun 1996.

Baca juga:  PERSONEL LANUD HLM HARUS SELALU WASPADA

Danlanud juga menyatakan bahwa jalan Dakota Lanud Sultan Hasanuddin tidak pernah ditutup, namun dibatasi untuk masyarakat umum, dengan mempertimbangkan beberapa alasan diantaranya untuk keamanan obyek vital karena jalan tersebut terlalu dekat dengan kegiatan penerbangan militer, lebar jalan yang terbatas ditambah dengan ramainya kegiatan anak-anak sekolah sehingga pada waktu-waktu tertentu sangat padat, mengakibatkan terganggunya kelancaran kegiatan operasi Lanud, disamping itu jalan Dakota merupakan jalur VIP/VVIP bagi para pejabat yang datang dari maupun keluar Makassar, Sulawesi Selatan.

Setelah kurang lebih dua jam diskusi atau dengar pendapat, Danlanud kembali menegaskan bahwa “Kepemilikan aset tanah jalan Dakota adalah milik Lanud Sultan Hasanuddin, namun saya tetap memberikan akses jalan untuk masyarakat umum yang melewati jalan tersebut, jadi bukan menutup jalan tapi membatasi karena memperhatikan keamanan obyek vital, kelancaran kegiatan operasi Lanud Sultan Hasanuddin. Meski aset jalan ini milik TNI AU, namun tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, karena saya yakin bersama rakyat TNI kuat”, tegas Danlanud. (penhnd/2014).

Baca juga:  Danlanud Adisutjipto hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-74

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel