TNI AU - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Diskumau Beri Pencerahan PP Pengamanan Wilayah Udara di Makohanudnas

DSC_8747

TNI AU. Kepala Staf Komando Pertahanan Udara Nasional (Kaskohanudnas) Marsma TNI Arief Mustofa, MM., mewakili Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud) Republik Indonesia bagi perwira Kohanudnas dan Kosekhanudnas I di ruang Roesmin Nuryadin Kohanudnas Halim Perdanakusuma Jakarta,  Rabu (8/8). Sosialisasi diberikan perwira Staf Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) didampingi perwira Hukum dari Markas Kohanudnas.

Panglima Kohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., dalam sambutannya menyatakan,”Sesuai Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 10 poin B disebutkan tugas TNI AU adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi. Guna pelaksanaannya TNI AU melimpahkannya kepada Kohanudnas dan satuan jajarannya yaitu 4 Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) yaitu Kosekhanudnas I sampai IV dan 20 Satuan Radar (Satrad) sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Hanud dalam memonitor pergerakan pesawat udara di wilayah udara masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya disampaikan, “Selama ini tugas pengamanan wilayah udara yang dilaksanakan Kohanudnas termasuk penanganan pelanggaran wilayah nasional oleh pesawat asing hanya berdasarkan pada Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara (Protap Opshanud) dan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) yang berlaku di internal TNI saja. Oleh karena itu dengan disahkannya PP No 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara pada tanggal 13 Februari 2018 lalu, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kohanudnas khususnya dan TNI AU pada umumnya, karena Kohanudnas telah punya payung hukum yang kuat. PP Pengamanan Wilayah Udara sendiri merupakan tindak lanjut UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan,” ungkapnya.

Sementara itu Kadiskumau Marsma TNI S. Damanik, S.H.,M.H., dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdiskumdirga Kolonel Pnb. DR. Supri Abu, SH, M.H., menyebutkan,”Wilayah udara dan ruang angkasa sangat penting sebagai wahana kedaulatan maupun wahana kepentingan nasional. Setiap negara mempunyai wilayah udara nasional, untuk membina potensi dirgantaranya. Guna pengawakannya diperlukan sumber daya manusia yang memahami berbagai aturan hukum udara, sehingga nantinya mampu mensosialisasikan kepada masyarakat luas sekaligus bisa mencegah terjadinya penyimpangan,” tegasnya.

Materi pencerahan meliputi dua sesi pertama Kepala Hukum Kohanudnas Kolonel Sus Yuwono Agung, S.H.M.H., berjudul “Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara pad Bab I-II”. Dijelaskan latar belakang peraturan pemerintah tersebut juga beberapa pengertian pokok, wujud pengamanan wilayah udara, kerjasama militer dan sipil serta pengaturan ruang udara nasional. Pemateri kedua Kolonel Pnb DR Supri Abu, SH, M.H., membahas Bab III sampai Bab V meliputi pelanggaran wilayah kedaulatan, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara. Dijelaskan juga mengenai perbandingan dengan negara Australia, Amerika dan Cina dalam hal menegakkan kedaulatan hukum udara serta hukuman bagi para pelanggarnya. Usai paparan dilaksanakan tanya jawab saran dan komentar dari para peserta.

Leave a Reply

Verifikasi CAPTCHA *

Diskumau Beri Pencerahan PP Pengamanan Wilayah Udara di Makohanudnas