BeritaBerita KotamaKohanudnas

Dr Connie Rahakundini : Kohandunas Perlu Bertransformasi

Dibaca: 109 Oleh 31 Mei 2018Tidak ada komentar
Dr Connie Rahakundini : Kohandunas Perlu Bertransformasi
#TNIAU 

TNI AU. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) yang diwakili Kas Kohanudnas Marsma TNI Arif Mustofa membuka kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI di Kohanudnas semester I tahun 2018 bertema “Melaui Komunikasi Sosial TNI, Kita Pelihara Netralitas dan Kemanunggalan Dengan Rakyat Untuk Mewujudkan TNI Yang Siap Melaksanakan Tugas Pokok”. Tampil sebagai pembicara Abhan, SH (Kepala Bawaslu RI) dan Dr Connie Rahakundini (Pengamat Militer Indonesia) bertempat di aula Leo Wattimena Markas Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Rabu (30/5). Tampak hadir Danpuspomau Marsma TNI Agung Handoko, Pangkosekhanudnas I Marsma TNI S.Chandra Siahaan, Dirdok Kodiklatau Marsma TNI Erwin Buana, para pejabat TNI AU, para lurah, perwakilan dari SMA-SMA yang berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, perwira menengah dan PNS Makohanudnas serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Pangkohanudnas menyampaikan,”Kohanudnas melaksanakan program Komsos TNI ini sebagai salah satu metode menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap Kohanudnas, TNI, Bangsa dan Negara. Mengingat bangsa kita saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, maka tema yang diangkat adalah mengenai netralitas TNI. Pada hakekatnya netralitas TNI merupakan amanat untuk pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-undang RI nomor 34/2004 tentang TNI. Netralitas TNI adalah TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Apabila ada prajurit TNI yang akan mengikuti pemilu/pilkada maka harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif sebelum pelaksanaan pemilu/pemilukada”, tegasnya.

Baca juga:  Wakil Ketua PIA AG Cabang 3/Daerah I Lanud Ats Diserahterimakan

Dr Connie Rahakundini selaku pengamat militer Indonesia sebagai pembicara pertama  menyampaikan makalah, “Kemanunggalan TNI dan Rakyat dalam Wilayah Kohanudnas Pada Sistem Keamanan dan Pertahanan Ruang Udara, Angkasa dan Maya”. Menurutnya perubahan konstelasi politik kawasan dan dunia melahirkan tatanan dunia baru yang ditandai dinamika yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi, baik melalui ancaman terorisme, perang siber dan kerawanan di laut dan ruang udara serta maya. Hal ini menuntut Kohanduans untuk bertransformasi.  Transformasi itu merupakan tuntutan seiring adanya dinamika regional dan global yang turut mengubah beberapa sektor strategis tidak terkecuali militer dengan munculnya Revolution In Military Affair (RMA), RMA dimaknai sebagai perubahan aplikasi teknologi persenjataan militer dalam menghadapi ancaman, tantangan dan konflik,”ujarnya.

Ditambahkannya, “Dalam mendukung poros maritim dunia, Indonesia memerlukan kekuatan TNI AU yang mumpuni dan Kohanudnas perlu memodernisasi kemampuan alutsistanya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga sudah saatnya Indonesia kini menetapkan Zona Indentifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Melalui ADIZ akan memudahkan Kohanudnas melakukan indentifikasi setiap pergerakan pesawat asing yang akan mendekati wilayah RI serta dapat  melaksanakan tugasnya penegak hukum dan penegak kedaulatan negara RI di Udara. Dalam kaitannya dengan cyber atau dunia maya nasional yang berkembang saat ini, seharusnya berada di bawah kendali TNI Angkatan Udara.  Untuk itu, Kohanudnas harus memiliki kemampuan mengawasi wilayah udara, angkasa dan dunia maya, kemampuan menindak ancanam dan resiko dari wilayah udara, kecepatan ketepatan dalam tindakan preventif dan kuratif di wilayah udara”, katanya.

Baca juga:  Bekmatpus Peduli, Gelar Aksi Donor Darah untuk Tumbuhkan Kepedulian Kepada Sesama

Sedangkan Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bapak Abhan, SH menyampaikan makalah, ”Peran dan Sinergitas Bawaslu dengan TNI dalam Pemilu Serentak 2018”, Menurutnya urgensi netralitas PNS, anggota TNI dan Polri dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis diperlukan untuk mencegah PNS, TNI dan Polri dari tarik-menarik kepentingan politik dan digunakan sebagai alat politik, menjaga keutuhan serta kekompakan PNS, TNI dan Polri.  Diharapkan dengan netralitas PNS, TNI dan Polri dalam Pemilu tersebut tugas-tugasnya tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tidak diskriminatif kepada seluruh rakyat, tegasnya.”

Kegiatan diakhiri  dengan tanya jawab dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari Kaskohanudnas kepada para pemakalah.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel