Berita

Kasau: TINGKATKAN BUDAYA MALU MELANGGAR

Dibaca: 2 Oleh 15 Mei 2010Tidak ada komentar
BAe Hawk 209
#TNIAU 

Tindakan preventif setiap potensi pelanggaran disiplin maupun hukum akan lebih bermanfaat daripada tindakan kuratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini tidak mudah dilaksanakan, namun dengan niat dan semangat keteladanan Pomau dan jajaran akan dapat meningkatkan dan mengembangkan budaya malu melanggar di lingkungan satuan.

 

Demikian dikatakan Kasau Marsekal TNI Subandrio pada pembukaan Rapat Kerja Teknis Polisi Militer Angkatan Udara (Rakornis Pomau) yang disampaikan oleh Danpomau Marsma TNI Sru Andreas di Gedung Serba Guna Denma Mabesau Cilangkap, Kamis (25/6). Hadir pada Rakernis tersebut para Komandan Pomau tingkat Kotama TNI AU, Komandan Satpom Lanud serta Komandan Satuan Provost tingkat Mabesau dan Kotama TNI AU.

 

Dikatakan, tantangan tugas Pomau ke depan akan semakin komplek seiring dengan berkembangnya tatanan hukum dan transparasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu bersama instansi lain yang terkait jajaran Pomau mampu berada di garda depan dalam upaya membangun disiplin dan taat hukum di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Baca juga:  KUNJUNGAN WISATA YASARINI PUSAT KE LOMBOK

 

“Demikian pula penampilan postur Pomau sebagai institusi maupun individu prajurit dalam melaksanakan tugas hendaknya dapat dibangun ke arah postur yang lebih simpatik, luwes namun tetap berpegang pada ketentuan hukum maupun peraturan yang berlaku”, jelas Kasau.

 

Dijelaskan, dengan akan hadirnya rancangan undang-undang tentang Peradilan Militer ditengah-tengah kehidupan prajurit TNI Angkatan Udara, tentu akan terjadi perubahan-perubahan berkaitan dengan tugas, peran dan fungsi Pomau. Terhadap kemungkinan perubahan tersebut hendaknya secara proaktif dapat diantisipasi dan dipelajari sedini mungkin sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas rutin yang telah berjalan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

 

Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, telah diinstruksikan bahwa netralitas TNI merupakan harga mati yang harus dilaksanakan prajurit TNI di semua level, untuk itu Pomau dan jajarannya sebagai institusi penegak hukum dan disiplin dilingkungan kehidupan prajurit selalu waspada terhadap kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi setiap saat di lingkungan kerja maupun di satuan-satuan.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel