Berita

Kasau : Wasrik Bukan Mencari Kesalahan

Dibaca: 25 Oleh 24 Jun 2015Tidak ada komentar
c130 hercules indonesian air force approaching
#TNIAU 

Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) yang rutin dilaksanakan oleh Itjen TNI atau aparat pengawasan fungsional lain, bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan dari obyek pemeriksaan, melainkan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana masing-masing satuan kerja (Satker) telah bekerja melaksanakan program yang dirancang dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas waktu dan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Demikian dikatakan Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna dalam sambutannya yang dibacakan Wakasau Marsdya TNI Bagus Puruhito pada Taklimat Akhir Wasrik Irjen TNI Periode II TA 2015 Unit Organisasi (UO) Mabes TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Balakpus di Auditorium Denma Mabesau Cilangkap, Rabu (24/6).

Dikatakan, Melalui kegiatan Wasrik rutin Itjen TNI Periode II TA 2015, bahwa seluruh satker jajaran Mabesau memperoleh manfaat dengan mengetahui kekurangan masing-masing dalam menjalankan roda organisasi, terutama yang berkaitan dengan ketaatan terhadap segala ketentuan yang menjadi pagar pelindung dari penyimpangan. Sekecil apapun temuan tim wasrik, pasti berguna sebagai upaya untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan yang lebih besar dan sekaligus harus dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi guna optimalisasi kinerja pada masa selanjutnya. Itulah makna dari pelaksanaan Wasrik Rutin Itjen TNI, yang memberikan peluang bagi kita untuk memperbaiki setiap kekeliruan dalam pelaksanaan program kerja.

Baca juga:  PEMBERIAN VITAMIN A DI LANUD ISWAHJUDI

“Menyempurnakan kinerja dengan menghindari setiap penyimpangan dalam melaksanakan program kerja, merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi Angkatan Udara pada umumnya dalam mengemban tugas sebagai alat pertahanan negara”, ujar Kasau.

Sementara Irjen TNI Latjen TNI Syafril Mahyudin menyampaikan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kemhan dan TNI pada tahun 2014, dari hasil pemeriksaan tersebut BPK RI telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Ini merupakan suatu penurunan dibandingkan dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2013.

Beberapa hal yang menyebabkan turunnya penilaian terhadap laporan keuangan tersebut adalah belum optimalnya pelaksanaan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan No. 67 PKM 05 Tahun 2013 dan No 15 tahun 2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dilingkungan Kemhan dan TNI. Belum tertibnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas dana devisa Kemhan dan TNI, pengelolaan dana pelayanan masyarakat umum di Rumah Sakit Kemhan, TNI juga belum memadai, serta terdapat pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir TA 2014.

Baca juga:  Via Vallen Meriahkan Bulan Dirgantara Lanud Sultan Hasanuddin

Temuan yang menonjol sehubungan dengan penyelenggaraan BPJS adalah dari aspek organisasi terjadi perubahan organisasi dari satuan kesehatan atau klinik mejadi PPK-I, Rumkit Tk Il, lll, lV mejadi PPK-II dan Rumkit Tk I menjadi PPK-III, sehingga kalau dihitung di lingkungan UO angkatan, jumlah Satkes sebelum BPJS 646 Satkes dan setelah BPJS menjadi 762 Satkes. Sedangkan aspek personel perubahan organisasi menuntut adanya pemenuhan personel paramedis dan tenaga medis sesuai persyaratan yang ditetapkan BPJS. Apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi dukungan dana kapitasi yang diterima PPK-I. Selain itu, dari aspek anggaran sejak diberlakukannya BPJS penerimaan operasional kesehatan mengalami peningkatan seperti di UO TNI AD 74,50%, UO TNI AL 42,93% dan UO TNI AU 116,35%, namun dana tersebut pada umumnya digunakan oleh pasien bukan dari prajurit, PNS dan keluarganya, jelas Irjen TNI.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel