Berita

KEBEBASAN PERS, DI ERA REFORMASI

Dibaca: 234 Oleh 06 Des 2012Tidak ada komentar
9b842766a265b99c2bf19666b186f743
#TNIAU 

Era reformasi yang ditandai dengan transparansi dan demokartisasi serta terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 32 tentang penyiaran, memberikan peluang seluas-luasnya bagi kemerdekaan Pers Indonesia, sehingga pers tidak lagi merasa khawatir untuk dicabut ijinnya, meskipun informasi datang dari berbagai penjuru tidak lagi satu arah sebagaimana pada masa orde baru.

Mencermati hal tersebut Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Iswahjudi Mayor Sus Wahyudi, S.Sos., memberikan pencerahan tentang pemberian keterangan Pers bagi pejabat Lanud Iswahjudi, pada briefing pagi di ruang rapat Teddy Kustari, Rabu (5/12).

Kewenangan pemberian keterangan Pers bagi para pejabat Lanud diatur melalui Kep Kasau Nomor Skep/265/X/2004, menjelaskan bahwa seorang Komandan Lanud mempunyai kewenangan memberikan keterangan pers terbatas tentang apa yang terjadi di lingkungan Lanud dan dari batasan tersebut harus mendapat arahan Pangkoopsau.

Sementara kewenangan untuk menjelaskan kebijakan Komandan Lanud, mengkonfirmasi hal-hal yang memerlukan kejelasan berita, menginformasikan berita resmi Lanud dan merespon setiap pemberitaan yang berkaitan dengan Lanud menjadi kewenangan pejabat Penerangan Lanud.

Dijelaskan pula bahwa seseorang/sekelompok orang memiliki Hak Jawab, yaitu hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Disamping itu ada pula hak Koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi/ membeteulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Baca juga:  48 Casis Bintara PK Gelombang I TA. 2021 Lanud ZAM Laksanakan Tes Samapta

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel