Berita

KEPEMILIKAN SUDAH JELAS, MENGAPA HARUS DIPERMASALAHKAN ?

Dibaca: 203 Oleh 25 Jun 2010Tidak ada komentar
Sukhoi Su-27
#TNIAU 

Penyalahgunaan hak sering terjadi dan bisa saja dialami oleh siapa pun. Salah satu yang tak kalah maraknya yaitu tuntutan hak kepemilikan oleh Para Purnawirawan terhadap asset tanah dan bangunan rumah dinas khususnya milik TNI AU. Begitu juga yang dilakukan oleh Para Purnawirawan TNI AU di Simogunung. Mereka yang awal mulanya saat berdinas aktif di TNI AU menempati rumah dinas TNI AU di Jl. Raya Simogunung Desa Simogunung Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya, namun setelah pensiun mereka malah ”mengklaim” jika tanah dan rumah dinas TNI AU tersebut adalah milik dari Para Purnawirawan tersebut. Padahal atas tanah tersebut secara prosedur hukum telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 03 tanggal 27 April 1998 yang terletak di Jl. Raya Simogunung Desa Simogunung Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Surabaya seluas 54.030 m2 A.n. Dephankam R.I. C.q. TNI AU.

Sebagai upaya untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah dan rumah dinas TNI AU di Simogunung, maka Para Purnawirawan yang dikoordinir oleh Kolonel (Purn) Sarbaini Kamil Sip, Mpd dkk. (77 orang) melalui Kuasa Hukumnya Orong Sabon Hendrikus, SH. mengajukan gugatan atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 03 tanggal 27 April 1998 tersebut ke PTUN Surabaya dalam Gugatan perkara No. 03/G/2010/ PTUN.Sby terhadap Tergugat I Kanwil BPN Prov. Jatim, dan Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Baca juga:  Halal Bihalal Pusdiklat Paskhas

Selanjutnya mengingat strategisnya akibat hukum atas Putusan Pengadilan terhadap Gugatan Perkara tersebut, maka Pihak TNI AU berdasarkan Surat Kuasa Hukum Kepala Staf TNI AU kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 03/G/2010/PTUN.Sby tanggal 12 Maret 2010 mengajukan Permohonan Menjadi Pihak Dalam Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN.Sby. dan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan PTUN Surabaya Nomor : 03/G/2010/PTUN.Sby tanggal 29 Maret 2010 dinyatakan Pihak TNI AU diterima masuk /diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 03/G/ 2010/PTUN.Sby dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi.

Mengingat obyek perkara tersebut merupakan asset TNI AU C.q. Lanud Surabaya yang telah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor: 50605024-00001 s/d 50605024-00144, maka Komandan Lanud Surabaya Kolonel Pnb Johannes Berchmans SW, telah memberikan arahan bahwa kita wajib mengamankan asset tersebut dan dalam menghadapi proses persidangan dilaksanakan secara ”all out” sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses persidangan gugatan tersebut Pihak TNI AU telah mengajukan 16 (enam belas) alat bukti berupa surat, menyampaikan fakta-fakta Hukum termasuk pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (di lokasi obyek perkara pada tanggal 31 Mei 2010), serta untuk mendukung dalam pembelaan Hukum TNI AU maka sebagai Pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dalam persidangan tersebut.

Baca juga:  Tarian Khas Merauke, Sambut Kuker Kasau di Lanud Dma

Setelah menjalani beberapa kali persidangan maka pada sidang ke-11 yaitu pad tanggal 10 Mei 2010 melalui salah satu dari Kuasa Hukum TNI AU A.n. Mayor Sus M. Aziz Arifin, SH. (Kepala Hukum Lanud Surabaya) mengajukan Kesimpulan terhadap perkara nomor 03/G/2010/PTUN.Sby.

Dengan demikian, seluruh rangkaian proses persidangan atas perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN.Sby akan ditentukan pada tanggal 24 Juni 2010 yakni pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim PTUN Surabaya

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel