TNI AU - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Komandan Lanud Sam Ratulangi Manado Sebagai Narasumber Acara FKK Hukum Internasional

By 02 Apr 2018Berita
IMG_7972.JPG

TNI AU.   Dalam rangka menyiapkan konsep serta upaya menghadapi tantangan pengamanan wilayah udara di Indonesia, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukkam menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Konsultasi Hukum Internasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan  Senin  (2/4) di Hotel Aryaduta Manado.

Pada kesempatan tersebut hadir sebagai nara sumber adalah Kol Pnb Supriabu, S.H., M.H, Kasubdiskum Dirga Diskum TNI AU, Kol Nav Insan Nanjaya, S.H., M.Avn Mgt Komandan Lanud Sam Ratulangi Manado, Dr Devy Sondakh, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan Sdr Moeji Soebagyo, S.SiT Manager Pengendalian Pelayanan APP-TWR.

Kol Pnb Supriabu sebagai nara sumber pertama memberikan materi tentang Pengamanan Wilayah Udara, Kol Nav Insan Nanjaya memberikan materi tentang Air Defence Identification Zone (ADIZ) sedangkan Dr Devy dan Sdr Moeji memberikan materi tentang drone serta pengoperasiannya dikaitkan dengan pengamanan wilayah udara.

Kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi hukum dari berbagai universitas di Manado, Asisten I Pemprov Sulut, Wakapolda Sulut, Kajati Prov Sulut, Wadan Lantamal VIII Manado dan Kasdam XIII Merdeka. Acara ini digunakan oleh Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Pulhukkam untuk mendapatkan aspirasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut maka penegakan hukum di wilayah udara telah mendapatkan dasar hukum yang tepat agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui kendala terutama dari sisi hukum. Para peserta banyak memberikan masukan dan saran terutama karena PP tersebut masih dirasakan kurang terutama dari penegakan kedaulatan Negara dan perlindungan terhadap rahasia Negara (intelijen).

Leave a Reply

Verifikasi CAPTCHA *

Komandan Lanud Sam Ratulangi Manado Sebagai Narasumber Acara FKK Hukum Internasional