Pustaka

Mewujudkan TNI AU Menjadi “The First Class Air Force”

Dibaca: 75 Oleh 11 Okt 2013Tidak ada komentar
indonesianf16pesawat0170 tniau
#TNIAU 

Mewujudkan TNI AU Menjadi "The First Class Air Force"

“Kekuatan udara merupakan unsur penting dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia” (Pernyataan Presiden RI-1 Ir. Soekarno pada saat bertemu dengan para saudagar di Banda Aceh pada tahun 1946).

Tanggal 9 April 2010 ini, TNI AU merayakan Hari Jadi-nya yang ke-64 tahun. Peringatan, seharusnya menjadi momen berharga untuk merenung dan mengevaluasi semua kegiatan dan kejadian yang telah dilaksanakan, memperbaiki semua kekurangan dan melanjutkan semua keberhasilan yang sudah dicapai, untuk mewujudkan “hari ini yang lebih baik dari hari kemarin, hari esok yang lebih baik dari hari ini.”

Sejarah mencatat, TNI AU lahir dari “rahim perjuangan” bangsa Indonesia, serta tidak terlepas dari sejarah kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kumandang Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya NKRI sebagai negara berdaulat, merdeka dari penjajahan Kolonial Hindia Belanda, Jepang, dan Sekutu yang telah menguasai wilayah Indonesia hampir tiga setengah abad lamanya.

TNI AU tumbuh dan berkembang melanjutkan pengabdian kepada ibu pertiwi, bersama-sama dan manunggal dengan rakyat. Sejak kelahirannya, TNI Angkatan Udara terus berupaya mewujudkan Indonesia menjadi Negara yang besar dan berdaulat penuh di wilayah udara. Terwujudnya Indonesia yang terhormat dan bermartabat merupakan salah satu manisfestasi dan aktualisasi dari tugas-tugas TNI AU dalam menegakkan kedaulatan di wilayah udara nasional, baik di masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

Sebagai salah satu komponen bangsa yang besar, TNI AU gigih berupaya dan bekerja keras, untuk mengatasi semua persoalan yang dihadapi, sebagaimana yang sedang dilakukan untuk memulihkan diri dari krisis yang lalu. Dengan optimisme kebersamaan dan bekerja keras, InsyaAllah TNI AU akan mampu membangun masa depan yang lebih baik.

Tidak pernah ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang besar. Oleh karena itu, pada momen ulang tahun ini marilah kita merenung sejenak, apa dan dimana kurangnya TNI AU dari segala segi. Faktor-faktor penting apa saja yang dapat menyokong terwujudnya TNI AU menjadi “The First Class Air Force”. Banyak pemikiran menuju arah ke sana. Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan sebuah mimpi besar dari salah seorang mantan petinggi TNI AU, Marsekal Muda TNI (Purn) Mardjono SW dalam bukunya yang berjudul “TNI AU yang Handal dan Ideal”. Dalam hal ini, penulis sangat sependapat bahwa hanya dengan kekuatan udara yang handal dan kuatlah negeri ini akan terjamin keutuhannya. Kawan  dan lawan pun akan segan dan menghormati serta memberikan peluang bagi terciptanya kejayaan tanah air seperti harapan Bapak AURI Rd. Suryadi Suryadarma.

Baca juga:  Menhan: Tak Ada Broker dalam Pembelian Sukhoi

Alat Pengindera

Menurut Marsda TNI (Purn) Mardjono SW, untuk menciptakan stabilitas di kawasan maupun stabilitas nasional NKRI, maka komponen dan kapabilitas kekuatan udara yang perlu dimiliki adalah mencakup peralatan/persenjataan yang dapat digunakan sebagai alat pengindera, pemukul dan pengendali.

TNI AU membutuhkan alutsista yang berfungsi sebagai pengindera. Karakter geografis NKRI dengan luasnya wilayah perairan, dan terpecah-pecahnya wilayah daratan, menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap berbagai ancaman, baik yang menyangkut ancaman kekerasan (pembajakan udara/laut, sabotase/terror obyek vital), ancaman pelanggaran wilayah (penerbangan gelap) dan pengintaian terhadap wilayah Indonesia, ancaman sumber daya (pemanfaatan wilayah udara oleh negara lain, perusakan/pencemaran laut, dan ekosistemnya), ancaman pelanggaran hukum (migrasi ilegal, penyelundupan manusia, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan laut, serta berbagai jenis penyelundupan).

Mengingat keamanan wilayah, baik udara maupun laut, di samping dapat merugikan ekonomi, politik, dan keamanan nasional, juga memiliki dimensi gangguan terhadap berbagai bentuk ancaman. Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan harus segera diatasi, melalui penyiapan peralatan pengindera yang mampu melakukan pengintaian dan pengamatan terhadap berbagai ancaman yang akan/telah masuk melalui wahana udara dan laut, ke seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Karena itu, cukup relevan bagi Indonesia apabila dilihat dari kondisi geografisnya, dapat meningkatkan peralatan pengindera untuk tugas pengintaian dan pengamatan udara TNI AU.

Saat ini TNI AU memiliki 3 buah pesawat Boeing B-737 Intai Strategis, dan CN-235 Intai Taktis. Sehingga ke depan, untuk penambahan kekuatan diperlukan pengadaan 4 pesawat intai strategis setingkat B-737 dan 4 Hawkeye E-2C atau sejenisnya, 1 Skadron Intai Taktis minimal setingkat CN-235, serta 1 Skadron UAV (Unmanned Aircraft Vehicles).

Selain itu, mengingat perkembangan teknologi senjata strategis, khususnya peluru kendali, baik yang berupa ballistic atau  cruiser, maka sudah saatnya dipikirkan untuk pemanfaatn satelit pengindera yang mampu mendeteksi setiap pergerakan di permukaan, maupun di atas permukaan, baik yang berada atau yang menuju wilayah NKRI.

Alutsista Pemukul

Situasi dan perkembangan hubungan antarbangsa secara global mulai memasuki era baru. Era baru ini dapat dirasakan dan dicermati berupa adanya penurunan rasa aman dan meningkatnya gejala ancaman akibat adanya hubungan antar negara yang semakin kurang kondusif dan semakin tidak seimbang dengan timbulnya berbagai kondisi dan isu keamanan internasional. 

Baca juga:  Empat Kastaf Jadi Warga Kehormatan Korpaskhas

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di kawasan Asia Tenggara maupun di Pasifik Selatan berupa masalah keamanan regional yang berkaitan dengan berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, pelanggaran wilayah udara, keamanan jalur komunikasi laut, dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah keamanan tradisional seperti

terorisme, perampokan, dan pembajakan, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, ataupun penangkapan ikan ilegal. Berbagai aspek akan dipengaruhi oleh kekuatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang dan sebagainya, karena adanya kepentingan mereka di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, sesuai peran TNI AU dalam bidang pertahanan, yaitu melaksanakan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa perlu meningkatkan kemampuan pemukul serta bersumber pada alutsista udara, sebagai kekuatan penangkal untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Kekuatan pemukul digunakan untuk menghancurkan kekuatan musuh dengan penyerangan udara ke udara, udara ke darat, udara ke permukaan dan bawah air serta untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan di udara.

Saat ini kekuatan pemukul yang dimiliki TNI AU bertumpu pada 2 Skadron Hawk 100/200 (Skadron Udara 1 dan Skadron Udara 12) dan 6 pesawat Su-27/30 (Skadron Udara 11) serta didukung oleh 1 pesawat tanker C-130 BT (Skadron Udara 32), dan pesawat Kodal jenis Fokker F-27 (Skadron Udara 2) atau C-130 Hercules (Skadron Udara 31 dan 32).

Dalam upaya menyiapkan perangkat pemukul agar memiliki daya tangkal yang tinggi, maka untuk mengaplikasikan doktrin TNI AU yang berkaitan dengan pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan, ke depan perlu adanya penambahan 2 skadron sekelas F-18 multirole, 2 skadron tempur SU-27/30 atau yang setingkat untuk menggantikan 1 skadron A-4 yang telah di-grounded tahun 2004, satu skadron sekelas A-10 untuk menggantikan pesawat OV-10 Bronco yang juga telah di-grounded pada tahun 2007.

Selain itu, mengingat dalam setiap penyelesaian konflik secara politis akan dipengaruhi oleh kemampuan militer negara yang bersangkutan, maka sudah saatnya dipikirkan untuk penggunaan persenjataan strategis berupa rudal balistik, yang ditempatkan ke arah sasaran strategis atau “centre of gravity” kekuatan musuh.

Alutsista Pengendali

Luas wilayah udara nasional yang harus mendapat perlindungan dan mengacu pada perang modern, dimana wahana udara menjadi alat yang efektif dalam perencanaan penyiapan dan pelaksanaan perang, menuntut peran unit-unit komando dan pengendalian kekuatan udara untuk mampu mengendalikannya.  Pengendalian udara dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah udara nasional dari setiap gangguan dan ancaman udara, diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan udara yang memadukan setiap unsur pertahanan udara.

Baca juga:  Sukhoi T-50 Akan Mulai Diterima AU Rusia Pada 2013

Oleh karena itu, kekuatan udara yang diharapkan adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan dimensi ketiga atau udara, sehingga musuh tidak dapat menggunakan kekuatannya secara efektif, dan sekaligus mampu meniadakan faktor ancaman udara musuh.

Saat ini kekuatan pertahanan udara untuk mengendalikan dan menguasai ruang udara nasional bertumpu pada 16 radar EW/GCI (10 EW dan 6 GCI), 1 skadron pesawat F-16, dan 1 skadron pesawat F-5 dan 1 skadron pesawat Sukhoi 27/30. TNI AU ke depan juga perlu penambahan kekuatan dengan 15 radar EW/GCI, 2 pesawat AWACS atau yang sejenisnya yang dapat berfungsi sebagai “gap filler” dan pesawat KODAL, 2 skadron buru sergap setingkat F-16, serta memungkinkan untuk penggunaan satelit surveillance, pertahanan udara, serangan udara, intelijen, dan dukungan operasi udara.

Ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI yang datang dari luar negeri, sasaran akhirnya adalah penguasaan wilayah darat, penguasaan wilayah laut, dan wilayah udara merupakan sasaran antara dari suatu sasaran pembantu. Antisipasi terhadap skenario dari ancaman bagi keutuhan wilayah NKRI dari dalam negeri sasarannya adalah penguasaan wilayah darat. Setelah berhasil, kemudian mengembangkan penguasaan wilayah laut dan wilayah udara, pada semua tingkatan konflik (low and high intensity operation).

Berdasarkan karakteristik air power dan relevansinya dengan konstelasi geografis Indonesia, serta mengingat bahwa perang udara tidak bisa dipisahkan menjadi bagian yang kecil, dan dipahami bahwa tidak ada batasan di daratan maupun di lautan selain radius aksi dari kemampuan air power sendiri, maka kesemuanya itu menjadi satu kesatuan dan mutlak membutuhkan kesatuan komando.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan dan penggunaan kekuatan air power membutuhkan organisasi dan doktrin yang dapat dipedomani secara berdaya guna dan tepat guna oleh pelaksana operasi udara, baik di tingkat Markas Besar, Kotama maupun di tingkat pelaksana bawah.*

Referensi :

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel