Berita

PANGLIMA TNI: PERHATIAN KHUSUS HYBRID WAR

Dibaca: 4 Oleh 19 Feb 2013Tidak ada komentar
M 458 NA B 25 Mitchell Indonesian Airforce 7168661149
#TNIAU 

“Beberapa Negara maju telah mengarahkan perhatian secara khusus akan tren ancaman baru yang populer disebut perang hibrida atau hybrid war.”, jelas Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, SE dalam sambutannya yang dibacakan Komandan Wingdiktekkal Kolonel Tek Sigit Priyono GSC, S.IP., M.Sc saat upacara bendera 17-an di lapangan Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Senin (18/2).

Dikatakan, hybrid war merupakan strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman cyber warfare, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi. Menurutnya, TNI harus mampu merespon dan segera beradaptasi dengan situasi yang berkembang agar dapat mengantisipasi serta mengatasinya secara lebih cepat dan tepat.

“Salah satu responnya, pengadaan pesawat tempur sergap Super Tucano yang sejalan dengan pengadaan pesawat Counter Insurgency (Coin) TNI Angkatan Udara guna mengantisipasi kemungkinan berkembangnya aksi insujersi dan aksi terorisme.”, ujarnya. Hal tersebut juga dilakukan matra darat dan laut dalam pembelian dan pengadaan alutsista guna menghadapi ancama perang hibrida.

Baca juga:  Personel Lanud Ngurah Rai Dukung Penerbangan RTAF

Memperhatikan masalah terorisme di Indonesia, lanjutnya, diharapkan semua komponen bangsa memilki naluri keamanan dan fokus pada upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme melalui aksi kepedulian dan kewaspadaan akan situasi lingkungannya yang kini beralih ke arah serangan tradisional dalam memperjuangkan ideologi sesuai kepentingannya.

“Untuk itu, kata keterpaduan, koordinasi dan komunikasi antar matra serta segenap institusi terkait merupakan kata kunci yang paling penting.”, katanya. Lanjut dijelaskan, semakin kuat keterpaduan dan koordinasi yang dilakukan, maka upaya yang ditempuh dalam mengatasi segala permasalahan di daerah semakin efektif. Hal ini sesuai UU No.34 tahun 2004 tentang TNI dan dioperasionalkan sesuai Instruksi Presiden No.2 tahun 2013 dalam penanganan gangguan keamanan secara terpadu, termasuk konflik sosial dan terorisme.

Diakhir amanatnya, Panglima TNI mengharapkan untuk mendesiminasikan dan mensosialisasikan “Lima Belas Butir Kebijakan Panglima TNI” yang telah ditetapkan pada Rapim TNI 2013 dan menjabarkannya dalam program kerja satuan pada tataran praksis sesuai kondisi dan karakter daerah masing-masing.

 

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel