Berita

PANGLIMA TNI : TNI TIDAK BOLEH BERPOLITIK PRAKTIS DAN HARUS NETRAL

Dibaca: 3 Oleh 19 Jul 2010Tidak ada komentar
BAe Hawk 209
#TNIAU 

Isu yang sedang berkembang saat ini adalah isu hak pilih TNI kembali mengemuka dan menjadi bahan pembicaraan elit politik dan masyarakat luas. Bagi TNI, masalah hak pilih ini sudah menjadi komitmen kita, sesuai amanah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 39 yang menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis dan harus berada pada posisi netral.

 

Demikian amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang dibacakan Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Imran Baidirus S.E pada upacara bendera 17-an bulan Juli di Apron Lanud Supadio, Senin (19/7).

 

Menurut Panglima TNI, permasalahan hak pilih TNI, kita serahkan kepada pemerintah dan legislatif. Untuk itu, saya ingatkan kepada seluruh prajurit agar tidak terbawa arus polemik mengenai masalah hak pilih ini.

 

Menyinggung masalah dinamika lingkungan strategis dan ketersedian alokasi APBN untuk TNI, Panglima TNI menyatakan hal ini merupakan tantangan yang berat bagi TNI. Maka untuk menghadapi tantangan dan tuntutan tersebut, saat ini TNI sedang merancang Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) guna menjawab semua kemungkinan yang mengancam terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta tumpah darah Indonesia.

Baca juga:  TNI JANGAN TERGERUS ARUS NEGATIF GLOBALISASI

 

Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh seluruh pejabat dan anggota di satuan kerja jajaran Lanud Supadio, Skadron Udara 1, Batalyon 465 Paskhas dan para Pegawai Negeri Sipil.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel