Berita

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI TNI AU HARUS BERTINDAK CERDAS

Dibaca: 5 Oleh 17 Jun 2010Tidak ada komentar
Sukhoi Su-27
#TNIAU 

Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) II Marsekal Muda (Marsda) TNI R. Agus Munandar minta agar para pejabat pengelola informasi jajaran Koopsau II bersikap lebih bijak dan bertindak cerdas. Menyikapi telah berlakunya UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pangkoopsau II berharap pejabat pegelola informasi jajaran Koopsau II lebih bijak dengan selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku di TNI AU/TNI.

”Saya tekankan kepada seluruh pejabat pengelola informasi jajaran Koopsau II agar dalam menjalankan tugasnya menyebarluaskan informasi kepada publik tentang TNI AU, selain mengacu pada UU 14/2008, juga untuk tetap berpedoman pada Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/01/I/2010 tentang informasi yang dikecualikan” kata Pangkoopsau II.

Pernyataan tersebut disampaikan Pangkoopsau II dalam amanat tertulis pada upacara bendera bulanan di Makoopsau II Makassar yang di bacakan Kepala Staf (Kas) Koopsau II Marsekal Pertama TNI Boy Syahril Qomar, SE. Upacara yang diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan pembukaan UUD 1945, pengucapan Sapta Marga dan pembacaan Panca Prasetya Korpri itu, diikuti seluruh warga Makoopsau II, baik militer maupun PNS.

Baca juga:  TEST KESAMAPTAAN JASMANI ITU PENTING

Dijelaskan Pangkoopsau II, UU Keterbukaan Informasi Publik yang hakikatnya merupakan sarana optimalisasi pengawaan publik terhadap penyelenggaraan negara patut untuk di respon positif. Konsekwensnya, institusi TNI AU harus mampu memberikan pelayanan informasi kepada publik secara lebih transparan. Informasi harus dibuka sebesar-besarnya namun dengan tetap memperhatikan hal-hal yang dikecualikan, yaitu yang menyangkut kerahasiaan dan keamanan negara.

Selanjutnya yang terkait dengan makin maraknya pelaksanan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pangkoopsau II minta agar para prajurit dan PNS jajaran Koopsau II yang di daerahnya sedang dilaksanakan Pilkada, untuk tetap menjaga netralitasnya. Selain sebagai bentuk profesionalisme prajurit, neralitas menurut Pangkoopsau II juga sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan Panglima TNI. Menurut orang nomor satu di Koopsau II itu, netralitas prajurit dapat ditunjukkan dengan tidak ikut memilih dan tidak memihak salah satu kontesan, termasuk juga tidak melibatkan sarana dan prasarana TNI AU dalam setiap tahapan kegiatan Pilkada dalam bentuk apapun.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel