Berita

Pembekalan Diswatpersau Kepada Personel Lanud Sulaiman

Dibaca: 70 Oleh 10 Des 2014Tidak ada komentar
IndonesianAF 1
#TNIAU 

Bertempat di gedung balai prajurit Cendrawasih Lanud Sulaiman, Margahayu Bandung, sebanyak 205 personel perwakilan perwira, bintara, tamtama, dan PNS, baik dari Lanud maupun satuan jajaran Depohar 40, Depohar 70, Makorpaskhas, dan Pusdiklat Paskhas, Rabu (10/12/2014), mengikuti sosialisasi pembekalan tentang pemisahan prajurit TNI AU bagi pejabat personel dan prajurit yang memasuki masa pensiun.

Kepala Dinas Logistik Letkol Kal Suhendro saat membacakan sambutan tertulis Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Djamaluddin, M.Si(Han)., menyampaikan bahwa pembinaan personel TNI AU merupakan kegiatan yang berkesinambungan, terpadu, dan tidak terpisahkan yang meliputi lima daur pembinaan personel mulai dari fungsi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan.

Disampaikan pula bahwa pembinaan personel baik prajurit TNI AU maupun PNS bertujuan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas personel yang mampu secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapi dalam rangka mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, efisien, dan modern.

Sementara itu, Kolonel Adm I Wayan Suantika selaku Kasubdis Diajurit saat membacakan sambutan tertulis Kadisminpersau Marsekal Pertama TNI Anastasius Sumadi menyampaikan bahwa pemisahan prajurit TNI AU merupakan suatu proses kegiatan pemberhentian prajurit mulai dari pemberitahuan awal dengan surat dan telegram diakhiri dengan dikeluarkannya keputusan pensiun.

Baca juga:  Koperasi Denhanud 473 Paskhas Dengan 3S

Dalam pemisahan ini meliputi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan rawatan purna dinas (Masa Pesiapan Pensiun). “Pemberhentian dengan hormat bagi prajurit akan memberikan dampak yang sangat berarti bagi keluarga ataupun bagi personel yang bersangkutan,” kata Kolonel Adm I Wayan Suantika.

Tetapi sebaliknya pemberhentian dengan tidak hormat bagi seorang prajurit berakibat bagi yang bersangkutan tidak akan menerima rawatan purna dinas sesuai dengan aturan yang berlaku. “Begitu pula dengan pemberian masa persiapan pensiun (MPP) diharapkan sebelum prajurit melaksanakan pensiun sudah dapat beradaptasi dengan kehidupan masyarakat,” jelasnya lagi.

Usai menyampaikan sambutan dilanjutkan dengan pemaparan tentang materi pemisahan prajurit yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan organisasi dan hak prajurit dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap prajurit untuk dapat melanjutkan pengabdiannya di luar lingkungan TNI AU. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai, diantaranya adalah terwujudnya TNI AU yang proporsional dan profesional, terwujudnya keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan perorangan, terpenuhinya perawatan dan pelayanan purna dinas selama menjalani kehidupan di luar lingkungan TNI AU, dan terciptanya hubungan yang harmonis antara prajurit yang masih aktif dengan prajurit yang telah purnadinas.

Baca juga:  TNI AU Biak Peringati Hari Bhakti ke 69 Dengan Laksanakan Donor Darah

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan pula tentang lima daur pembinaan pesonel yang meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. Prosedur dan kriteria persyaratan tentang prajurit yang berhak mendapatkan pensiun, dasar-dasar aturan tentang petunjuk pelaksanaan pemisahan prajurit, serta penekanan kepada para pejabat personel agar dalam pengusulan pemberhentian dengan hormat, dengan tidak hormat, dan MPP agar melengkapi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Serta selalu melaksanakan koordinasi dengan Kotama dan Disminpersau tentang tindak lanjut usulan.

Pembekalan selanjutnya berupa materi tentang penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil TNI AU tahun anggaran 2014, yaitu bagaimana penilaian bagi anggota PNS dalam mencapai prestasi kerja yang baik untuk mendukung karir PNS. Dasar hukum sistem penilaian adalah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang tujuannya untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai negeri sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja.

Adapun unsur sasaran kinerja pegawai meliputi kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Penilaian prestasi kerja PNS secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati. Selain itu, unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja harus dievaluasi, relevan, dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap PNS yang dinilai.

Baca juga:  41 ANGGOTA BATALYON 465 PASKHAS NAIK PANGKAT

Jadi, penilaian prestasi kerja PNS adalah untuk mewujudkan pegawai yang profesional dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi.Setiap PNS harus memiliki rencana dan target kerja setiap tahunnya sesuai dengan bidang tugas berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel