Berita

Pemeriksaan BPK RI di Lanud Sulaiman

Dibaca: 13 Oleh 22 Feb 2021Tidak ada komentar
Pemeriksaan BPK RI di Lanud Sulaiman
#TNIAU 

TNI AU. LANUD SLM. Pemeriksaan tim BPK RI adalah dalam rangka mengemban salah satu fungsi manajemen, yaitu melaksanakan pemeriksaan untuk mengukur sejauh mana program kerja yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui apakah sudah mencapai sasaran yang diharapkan.

Hal tersebut disampaikan Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Mohammad Nurdin pada saat entry briefing penerimaan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dipimpin Bapak Carlos Leo (Kasubtim I), beserta  dua anggota BPK Ibu Kristi Widiyaningsih, S.E., Ak., dan bapak Widi Yudha B, S.Hut., untuk melaksanakan salah satu tugasnya di Lanud Sulaiman, bertempat di  ruang rapat staf I Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung, Senin (22/02/2021).

”Oleh sebab itu, berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan  ini saya minta  kepada  para perwira yang menjadi objek pemeriksaan dapat mendukung kegiatan ini serta menyiapkan dan memberikan data-data yang diperlukan kepada tim berkaitan dengan tentang Laporan Keuangan,” kata Danlanud.

Ketua Subtim I pada sambutan yang disampaikan dalam bentuk  paparan (sesuai dengan standar yang berlaku di BPK RI) menjelaskan bahwa dasar hukum pelaksanaan pengawasan pemeriksaan oleh BPK tentang Laporan Keuangan UO (Unit Organisasi) Kemhan TA 2020, khususnya TNI AU, khususnya lagi UO Lanud Sulaiman berdasarkan pada pasal 23 E ayat 5 UUD 1945 yang menjelaskan tentang kedudukan BPK RI, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan yang lebih khusus lagi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa pengawasan, pemeriksaan, pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh BPK RI.

Dijelaskan pula tentang hasil permeriksaan tentang Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adversed Opinion),  dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer Of Opinion).

# Sulaiman Beriman (Bersih, Integritas, Nyaman)

 

Baca juga:  KARBOL AAU IKUTI TES PSIKOLOGI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel