Berita

PENERTIBAN RUMAH DINAS TNI AU KOMPLEKS DWIKORA CILANGKAP, CIMANGGIS BERDASAR HUKUM

Dibaca: 561 Oleh 06 Des 2012Tidak ada komentar
Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala
#TNIAU 

       Penertiban perumahan dinas TNI Angkatan Udara di Kompleks Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok, yang dilakukan personel TNI Angkatan Udara adalah berdasar hukum.

       Tindakan penertiban rumah tersebut, didasarkan pertimbangan bahwa para purnawirawan, warakawuri dan anak-anaknya sudah tidak berhak tinggal di perumahan dinas dan masih banyak personel TNI AU aktif yang belum mendapatkan perumahan dinas.

       Para penghuni sebelumnya melalui kuasa hukumnya Mandailing, Tri & Rekan telah mengajukan gugatan bahkan kasasi ke Mahkamah Agung RI yang menyatakan menolak para penggugat, yaitu :

1)     Pengadilan Negeri Depok (Nomor Perkara 120/PDT/G/2007/PN.DPK).

a)     Alasan gugatan adalah penggugat telah menguasai, memelihara dan memanfaatkan tanah yang berasal dari tanah milik adat yang ditelantarkan oleh pemilik asalnya selama lebih dari 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga berdasarkan Keppres RI No. 32 Tahun 1979 jo Permendagri No 3 Tahun 1979 maka Penggugat mempunyai hak proritas utama untuk mendapatkan sertifikat tanah (Hak Atas Tanah).

b)     Diskumau selaku kuasa hukum TNI AU dalam proses persidangan di pengadilan menolak dengan tegas gugatan para penghuni karena mereka tidak punya kapasitas (legal standing) sebagai penggugat.

c)     Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 23 April 2008 telah memutuskan dengan inti putusan gugatan penggugat tidak diterima (NO)/TNI AU menang dengan pertimbangan karena para penggugat tidak punya kapasitas sebagai penggugat.

d)     Terhadap putusan tersebut para Penggugat menyatakan Banding, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 333/Pdt/2008/PT Bdg tanggal 9 Februari 2009 dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok dan para Penggugat menyatakan Kasasi.

e)     Bahwa sesuai Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor 36K/Pdt/2010 tanggal 9 Juni 2010 dengan amar putusan menolak Kasasi para Penggugat (TNI AU menang).

f)     Bahwa dengan adanya putusan Kasasi tersebut maka perkara tersebut telah berkuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

2)     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Nomor Perkara 103/G/2007/PTUN-BDG)

a)     Alasan gugatan Sertifikat Hak Pakai No. 2/Kel Cilangkap seluas 5.740 meter persegi dan Hak Pakai No 3/Kel Cilangkap seluas 173.595 meter persegi tidak sah, para Penggugat mohon pembatalan sertifikat tersebut.

b)     Diskumau selaku kuasa hukum TNI AU dalam proses persidangan di pengadilan menolak dengan tegas gugatan para penghuni karena mereka tidak punya kapasitas (legal standing) sebagai penggugat.

c)     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Juni memutuskan bahwa gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)/TNI AU menang.

d)     Terhadap putusan tersebut Para Penggugat menyatakan Banding, dan berdasarkan Putusan Banding PTUN Jakarta No. 178/B/2008/PTUN Jo No. 103/G/2007/PTUN-BDG tanggal 24 Desember 2008, menguatkan putusan PTUN Bandung tanggal 12 Juni 2008 (TNI AU menang).

e)     Terhadap Putusan PTUN Jakarta, Penggugat mengajukan Kasasi dengan Reg No. 73 K/TUN/2009 dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Mei 2010 dengan amar putusan menyatakan menolak Kasasi para Penggugat (TNI AU menang).

3)     Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Nomor Perkara 219/Pdt-G/2008/PN-JKT TIMUR).

a)     Alasan gugatan bahwa Penggugat telah menguasai, memelihara dan memanfaatkan dengan itikad baik selama 40 tahun dan sertifikat Hak Pakai No. 2/Kel Cilangkap seluas 5.740 meter persegi dan Hak Pakai No. 3/Kel Cilangkap seluas 173.595 meter persegi tidak sah, maka para Penggugat mohon pembatalan sertifikat tersebut.

Baca juga:  LANUD PALEMBANG SAMBUT RAMADHAN 1434 H/2013 M

b)     Diskumau selaku kuasa hokum TNI AU dalam proses persidangan di pengadilan menolak dengan tegas gugatan para penghuni karena mereka tidak punya kapasitas (legal standing) sebagai penggugat.

c)     Pengadilan Negeri Jakarta Timur 39 Juni 2009 telah memutuskan dengan inti putusan gugatan penggugat tidak diterima NO/TNI AU menang dengan pertimbangan karena para penggugat tidak punya kapasitas sebagai penggugat.

4)     Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor Perkara 164/Pdt-G/2009PN-JKT Pusat). Dengan Penetapan Perkara Nomor 164/Pdt-G/2009/PNJkt Pusat tanggal 9 November 2009 Gugur.

5)     Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Nomor Perkara 335Pdt-G/2012/PN-JKT TIMUR. Dalam proses.

Inventaris Kekayaan Negara

       Tanah/bangunan Rumah Dinas Kompleks TNI AU Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok berjumlah 114 rumah, 73 dihuni purnawirawan, 6 rumah anak purnawirawan dan 35 personel aktif baik prajurit maupun PNS TNI AU ini merupakan tanah/bangunan milik Dephan cq TNI AU dengan registrasi Inventaris Kekayaan Negara nomor 50101026 dan 50101027.

       Memiliki luas tanah 179.335 meter persegi yang dibagi menjadi dua persil yaitu seluas 5.740 meter persegi sertifikat hak pakai no : 2/Kelurahan Cilangkap tanggal 7 Mei 1999 dan 173.595 meter persegi sertifikat hak pakai no : 3/Kelurahan Cilangkap tanggal 12 Mei 1999, dua sertifikat ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat nomor 1235/HP/KWBPN/1998 tanggal 31 Maret 1999.

       Oleh karena itu purnawirawan dan warakawuri beserta anak cucunya yang mengklaim dan menggugat tanah dan bangunan Kompleks TNI AU Dwikora Kelurahan Cilangkap Kodya Depok tidak mempunyai kapasitas/kualitas sebagai penggugat dengan alasan antara lain : penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terkait kepemilikan/penguasaan obyek gugatan perkara yaitu tanah TNI AU Kompleks Dwikora Kalurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok. Penggugat bukan pemilik, bukan ahli waris dari pemilik, bukan penguasa dan juga bukan penggarap atas tanah maupun bangunan yang menjadi obyek perkara.

       Mereka para penggugat yang terdiri atas purnawirawan/pensiunan personel TNI AU, para istri (warakawuri) serta anak-anak dari purnawirawan/pensiunan tersebut, bertempat tinggal di Kompleks TNI Dwikora ini karena dulunya dinas di TNI AU sehingga dapat menempati rumah tersebut.

       Secara hukum para penggugat (purnawirawan dan warakawuri beserta anak cucunya) sudah tidak memiliki hak apapun untuk tinggal di rumah dinas Kompleks Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok, apalagi untuk memiliki atau menguasai.

       Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, namun kedua Pengadilan tersebut tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Outvankelijk Venklaarrd).

       Sebenarnya permasalahan yang ada merupakan masalah intern TNI Angkatan Udara dengan para purnawirawan dan Warakawuri beserta anak cucunya yang masih menempati rumah dinas TNI AU di Kompleks Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok yang tidak mempunyai hak lagi untuk tinggal, mengingat mereka telah puluhan tahun sudah pensiun, karena rumah dinas hanya diperuntukkan bagi anggota TNI AU yang masih aktif.

Baca juga:  KUKER STAF MENKO POLHUKAM DI LANUD SULAIMAN

       Apa yang dilakukan TNI Angkatan Udara semuanya didasarkan pada hukum yang berlaku yaitu sesuai Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Administrasi Keprajuritan ABRI, Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/28/VIII/1975 tentang Ketentuan Pokok-pokok Perumahan Dinas Departemen Hankam dan surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor : Skep/101/VI/2004 tentang Petunjuk Teknis Penggelolaan Panggon/Rumah Dinas di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

       Rumah Dinas TNI AU Kompleks Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok hanya diperuntukan bagi anggota TNI AU yang masih aktif dan penempatan Rumah Dinas atas namanya sendiri. Jadi jelas secara hukum para Purnawirawan dan Warakawuri beserta anak cucunya sudah tidak memiliki hak apapun untuk tinggal di rumah dinas TNI AU Kompleks Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok, apalagi untuk memiliki atau menguasai.

       Penertiban yang di lakukan oleh TNI Angkatan Udara sudah sesuai dengan Undang-undang RI Nomor.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 96/PMK. -06/2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pememidahtanganan Barang Milik Negara. Berdasarkan ini TNI AU merupakan Pemilik/Pengguna Tanah dan bangunan yang berkewajiban untuk memanfaatkan dan mengamankan baik secara fisik/hukum aset negara tersebut.

       Adapun tanah Kompleks TNI AU Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok adalah harta kekayaan milik Negara yang telah tercatat dalam daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan nomor Registrasi 50101026 dan 50101027 sedangkan Sertifikat tanahnya didasarkan pada Surat keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor : 1235/HP/KW BPN/1998 tanggal 31 Maret 1998.

Sesuai Tahapan

       Penertiban Sertifikat ini sudah sesuai dangan tahapan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : Undang-undang RI Nomor : 26 Tahun 1988, Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1965, Peraturan Menteri Agraria/KA BPN Nomor 4 Tahun 1988 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KA BPN Nomor : 6 tahun 1998, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973,, dan Surat Kepala BPN Nomor : 500-1255 Tanggal 4 Mei 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang. Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah Dikuasai Oleh Instansi Pemerintah.

       Dalil Purnawirawan penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Dephan cq. TNI AU adalah tidak beralasan karena berdasarkan pasal 50 huruf di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan : “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara atau Daerah”

       Bedasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka terhadap obyek sengketa yang merupakan barang tidak bergerak milik Negara tidak boleh dilakukan penyitaan. Oleh karena itu pengajuan Sita Jaminan dari para penggugat tidak mempunyai dasar hukum maka ditolak.

       Rumah dinas Kompleks TNI AU Dwikora Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kodya Depok yang dihuni oleh para purnawirawan dan Warakawuri beserta anak cucunya adalah Rumah Negara/Rumah Dinas Golongan II yang tidak bisa dialihkan statusnya, hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor : 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan : “Rumah Negara Golongan II Adalah Rumah Negara yang mempunyai Hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai negeri apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara”.

Baca juga:  Komandan Wingdiktekkal menutup Pendidikan Sehar GSEMBSC

       Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomr : 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, menyebutkan : Pasal 15 ayat (3) : “Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess/Asrama ABRI tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III”, Pasal 15 ayat (1) : “Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III”.

       Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertahanan RI nomor : SE/64/M/IX/2000 tanggal 19 September 2000 pada nomor 2 point a dan c menyatakan :

1)     Sampai saat ini tidak ada kebijaksanaan pimpinan untuk penjualan rumah dinas Dephan/TNI yang digolongkan suatu asrama atau rumah-rumah dinas dalam suatu Ksatrian secara orang per orang, tetapi melalui tukar menukar asset tanah dan bangunan.

2)     Untuk mencegah habisnya asset rumah dinas Dephan/TNI dan untuk kepentingan perumahan generasi yang akan datang apabila penghuni menginginkan memiliki rumah dinas yang ditempatinya dapat ditempuh dengan cara tukar menukar (ruilslag) apabila asset milik Dephan/TNI sudah tidak dipergunakan lagi oleh dinas, namun jika dinas masih memerlukan maka tukar menukar tersebut tidak dapat dilaksanakan.

       Adapun dasar kebijakan pimpinan Dephan/TNI untuk mempertahankan asset rumah dinas adalah :

1)     Keterbatasan anggaran Negara yang digunakan untuk membangun rumah dinas.

2)     Masih banyak Prajurit/PNS Dephan/TNI aktif yang tidak mendapatkan fasilitas rumah sehingga harus tinggal diluar/kontrak.

3)     Dilingkungan TNI rumah dinas disediakan tidak sekedar untuk tempat tinggal semata, tetapi berfungsi pula untuk pemusatan kekuatan dalam rangka menunjang tugas pokok TNI.

       Berdasarkan Perpres Nomor 11 tahun 2008 tentang cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara para Purnawirawan dapat membeli rumah yang telah mereka huni. Padahal hak untuk dapat membeli rumah negara tersebut tidak bersifat otomatis, karena Peraturan Presiden tersebut mensyaratkan pengalihan status rumah negara, melalui tahapan berikut :

1)     Penghuni mengajukan usul pengalihan status rumah negara golongan III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.

2)     Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan hasil kajian terlebih dahulu kepada pimpinan instansi.

3)     Pimpinan instansi mempertimbangkan usul pengalihan status rumah negara dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap pengalihan status rumah negara dimaksud.

       Berdasarkan Perpres diatas, apabila Dinas TNI AU tidak menyetujui usul pengalihan status rumah negara tersebut maka pengalihan status rumah negara tidak dapat dilaksanakan. Bahwa didasarkan atas pertimbangan masih banyaknya personel TNI AU aktif yang membutuhkan rumah dinas, maka TNI AU tidak akan menyetujui pengalihan status rumah negara di Kompleks Dwikora Cimanggis Depok.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara

                             ttd

                      Azman Yunus
                  Marsekal Pertama TNI

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel