Berita

Penguasaan Aset Tanah Dephankam RI Cq Pangkalan TNI Angkatan Udara Soewondo Seluas 591.3 Ha

Dibaca: 399 Oleh 29 Agu 2016Tidak ada komentar
21722ef118dabb8b34f8ca385dddf40d
#TNIAU 

Dasar Kepemilikan :

1. Peta situasi Lanud medan Nomor 12 Tahun 1991.

2. Surat Keputusan Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 tentang lapangan-lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara.

3. Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang.

4. Surat edaran Mendagri Nomor Agr. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tentang penyelesaian tanah – tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah pendudukan Jepang serta batas waktu penyelesaian persoalan tanah tersebut sampai akhir tahun 1953.

5. Surat edaran Mendagri Nomor 593/III AGR Tanggal 7 Januari 1983 tentang terhitung sejak akhir tahun 1953, permohonan penyelesaian tanah rakyat yang diambil oleh pemerintah Jepang tidak perlu dilayani lagi.

6. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) Nomor 630.2.2518/PKM/1993 Tanggal 26 Pebruari 1963 yang menyatakan status tanah Negara di kuasai TNI AU.

7. Register Inventaris kekayaan Negara (IKN) Nomor 50506001.

 Permasalahan

1. Bahwa Tanah TNI AU yang digugat oleh Masyarakat Sarirejo hanya seluas 5,6 Ha bukan seluas 260 Ha sesuai dengan putusan PN Medan Nomor 310/Pdt.G/1989/PN.Mdn Tanggal 8 Mei 1989 antara Salimun, dkk (Penggugat) melawan Danlanud Medan / Soewondo Tergugat jo Putusan Nomor 294/Pdt/1990/PT.Mdn Tanggal 26 September 1990 jo Nomor 310/Pdt.G/1989/PN.Mdn Tanggal 18 Mei 1995.

2. Bahwa penguasaan tanah oleh Masyrakat hanya berupa Surat Keterangan tanah (SKT) yang di terbitkan oleh Camat akan tetapi tanah tersebut digugat juga oleh Azzidin,SE (Almarhum) yang mengatas namakan ahli waris Ali Idrus,demikian juga diklaim dan digugat oleh ahli waris Sultan Deli.

3. Bahwa terkait perumahan mewah yang terdahulu bagian dari aset TNI AU bukan merupakan dari aset tanah yang di klaim ataupun digugat oleh Masyarakat

Sarirejo seluas 260 Ha. Pelaksanaan ruislag dilakukan oleh TNI AU telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Penyelesaian Permasalahan Hukum, melalui jalur pengadilan

1. Putusan Pengadilan Negri Nomor 310/Pdt.G/1989/PN-Mdn. Mengabulkan bahwa penggugat dapat dinyatakan berhak atas tanah – tanah sengketa sebagai penggarap.

2 . Putusan Nomor. 294/PDT/1990/PT-MDN. Menguatkan Putusan Pengadilan Negri Nomor 310/Pdt.G/1989/PN-Mdn.

3. Putusan MARI Reg Nomor 229 K/Pdt/1991 Menolak pemohon Kasasi Pemerintah RI di Jakarta cq. Panglima ABRI di jakarta cq. Kepala Staf Angkatan Udara RI di Jakarta cq. Komandan Pangkalan TNI AU Polonia Medan.

Kesimpulan Putusan Peradilan

Baca juga:  DANLANUD SIM TERIMA KUNJUNGAN KAJATI ACEH

 Dari penyelesaian perkara perdata atas sengketa tersebut telah melalui pemeriksaan dari beberapa tingkatan Peradilan yang pada akhirnya telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan pada intinya bahwa Penggugat hanya memperoleh “hak garap” atas tanah yang di mohon “seluas 5,6 Ha”

Ketentuan Memasuki Perkarangan milik orang lain

1. Didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000 (lima ribu rupiah).

2. Pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband satu hak atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau mempunyai hak atasnya.

Unjukrasa di instalasi militer, tindakan melawan hukum

   Mengeluarkan pikiran atau menyatakan pendapat dimuka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu pengamalan hak asasi manusia yang harus di hormati setiap orang, masyarakat dan lembaga negara. Namun demikian menyampaikan pendapat dimuka umum, seperti demonstrasi juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Artinya penggunaan hak sejatinya dibatasi oleh kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dimana dalam pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, setiap orang juga harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan peghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain.

   Sesuai UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 9 dikatakan, bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah,instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api,terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional serta pada hari besar nasional. Selain itu, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

    Dalam penjelasan pasal 9 ayat 2 huruf a UU No. 9 Tahun 1998 dikatakan pula ; Yang dimaksud dengan pengecualian di lingkungan istana kepresidenan adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar.Pengecualian untuk instalasi militer meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk objek-objek vital nasional meliputi radius 500 meter daripagar luar. Sementara unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Sarirejo pada Senin, 15 Agustus 2016 yang lalu di instansi militer /TNI AU di Medan sudah melewati batas ketentuan, bahkan mereka lebih kurang 1 meter di luar pagar.

Baca juga:  Yonko 462 Paskhas Bagikan Hasil Program Ketahanan Pangan kepada Anggota dan Keluarga

    Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara-cara pengendalian dan penyelesaian demonstrasi yang sudah masuk ke tempat instalasi militer ?

Unjukrasa.

    Sesuai Pasal 1 ayat 3 UU No.9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yaitu dihadapan orang banyak, di tempat yang dapat didatangi atau dilihat publik.

Mengacu undang-undang tersebut, macam unjuk rasa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Unjukrasa oleh mahasiswa, unjukrasa yang akan dilakukan oleh mahasiswa harus dan wajib berbasiskan analisis intelektual ilmiah.

 2. Unjukrasa buruh, petani, profesional dll., macam ini berbasiskan massa penuh dan secara umum aksi ini di/tergerakkan oleh isu atau kebijakan yang merugikan diri dan komunal (kelompok) profesinya.

3. Unjukrasa gabungan buruh, tani, mahasiswa., unjukrasa dapat berlangsung masif (bisa dilakukan secara besar-besaran atau berkelanjutan) dan efektif jika aksi ini dikelola secara optimal.

4. Unjukrasa bayaran. artinya pihak manapun bisa terlibat aksi, disini hanya didasarkan deal dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

    Sebagai kegiatan massa, demonstrasi umumnya bersifat tak terkendali, oleh karena itu agar kegiatannya tidak banyak mengganggu hak-hak orang lain, pelalksanaan unjuk rasa dipandang perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan pihak kepolisian, sehingga unsur Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap dapat terjaga. Untuk itu ada prasarat bagi para pengunjuk rasa agar dalam tempo 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai harus memberitahukan secara tertulis (bukan izin) kepada pihak kepolisian, yang memuat tentang maksud dan tujuan, tempat lokasi, rute, waktu dan lama, penanggung jawab (–setiap 100 orang pengunjuk rasa minimal ada seorang sampai lima orang penanggung jawab–). Serta nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan.

Larangan & Sanksi.

   Sesuai UU No.9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ada beberapa tempat dan waktu yang dilarang untuk dijadikan atau dilakukan unjuk rasa. Tempat-tempat yang dilarang dijadikan lokasi demonstrasi adalah lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional lainnya. Sementara waktu yang dilarang adalah pada hari-hari besar nasional.

Baca juga:  Lepas Sambut Pangdam III/Siliwangi

    Sanksi terhadap para pelaku unjukrasa yang melakukan pelanggaran atas tidak dipenuhinya sarat unjuk rasa dan larangan terhadap tempat atau waktu pelaksanaan unjukrasa adalah dibubarkan. Selanjutnya apabila terdapat pelanggaran hukum yang lain, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP, KUH Perdata, Hukum Administrasi Negara atau Perundangan yang lain yang dapat diterapkan.

Peran prajurit TNI.

   Prajurit TNI tidak mempunyai peran secara langsung terhadap para pengunjukrasa diluar tempat instalasi militer atau ditempat terlarang lainnya dan memang demikian hukum positip kita. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, peran TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, sedangkan terhadap keamanan dan ketertiban masarakat termasuk pembubaran para pengunjukrasa dilaksanakan oleh Kepolisian RI (UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI) terkecuali adanya permintaan perbantuan kepada TNI. Sekarang bagaimana kalau para pengunjukrasa sudah ada yang nekat masuk kedalam area/tempat instalasi militer, seperti contoh kasus Sari Rejo Medan.

     Dalam kondisi demikian, maka prajurit TNI AU harus berpegang pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 18 UU No.9 Tahun 1998 mengamanatkan setiap orang (termasuk prajurit TNI) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan boleh menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum apabila menggunakan tempat yang dilarang oleh Undang-Undang, dan ancamannya pidana paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam lingkungan militer (TNI AU), maka pengamanannya merupakan tanggung jawab kendali penuh oleh penguasa wilayah (Panglima/Komandan) kecuali dalam hal-hal tertentu perlu bantuan Kepolisian.

3. Karena yang dihadapi adalah masyarakat sipil, maka pembubarannya tidak boleh dengan cara anarkhis tetapi dikedepankan pendekatan persuasif.

4. Apabila pengunjukrasa tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atas nama penguasa yang berwenang karena berunjuk rasa ditempat yang terlarang, dapat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu (Pasal 218 KUHP), dan jika dengan sengaja melawan petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah, juga dapat dipidana (Pasal 212 KUHP), atau pelanggaran pidana lain. Dalam hal ini perlu dikomunikasikan dengan kepolisian wilayah setempat dalam penanganannya.

5. Unjukrasa sangat rentan dengan provokasi sehingga penanganan terhadap para pengunjuk rasa ditempat instalasi militer tidak boleh ada keraguan sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang proporsional.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel