Berita

Penyuluhan Hukum di Lanud El Tari

Dibaca: 42 Oleh 02 Nov 2017Tidak ada komentar
TNI Angkatan Udara
#TNIAU 

Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-71 Polisi Militer Angkatan Udara, Satuan Polisi Militer Lanud El Tari telah mengadakan penyuluhan Hukum disiplin Prajurit dalam berlalu lintas yang disampaikan oleh Dansatpom Lanud El Tari Mayor POM Trie Gunadi Oetomo dan Sosialisasi Bantuan Hukum (Bankum) yang disampaikan oleh Kakum Lanud El Tari Kapten Sus M. Guntur S.H. kegiatan tersebut dihadiri oleh Danlanud El Tari Kolonel Pnb Ronny Irianto Moningka, S.T.,M.M., para Pejabat Lanud El Tari, Satrad 226 Buraen dan Kipan C Yonko 466 Paskhas, Kamis (02/11).

Sebelum penyuluhan hukum dimulai Danlanud El Tari Kolonel Pnb Ronny Irianto Moningka, S.T.,M.M menyampaikan kepada seluruh anggota Lanud El Tari, Satrad 226 Buraen dan Kipan C Yonko 466 Paskhas agar memanfaatkan momentum penyuluhan hukum ini untuk bertanya apabila selama ini memiliki unek-unek ataupun masalah hukum yang belum terjawab. Baik masalah aset tanah maupun permasalahan lainnya yang perlu adanya pemahaman bersama untuk ditanyakan kepada narasumber. “Sekali lagi dengan adanya penyuluhan hukum ini saya berharap seluruh yang hadir pada hari ini bisa mengerti dan memahami tindakan apa yang akan diambil berikutnya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari sebagai seorang prajurit TNI”.

Baca juga:  KASAU TINJAU LANUD SULTAN HASANUDIN

Kemudian dalam ceramahnya Dansatpom Lanud El Tari menyampaikan materi tentang pelanggaran hukum disiplin prajurit dalam berlalu lintas, didalam pelanggaran disiplin prajurit dasar yang dipakai yaitu UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin prajurit, kemudian UU RI No.27 tetang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Kep Panglima TNI Kep/01/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas Kepolisian Militer di Lingkungan TNI. Dari dasar tersebut seluruh jajaran personel TNI AU yang ada di Wilayah NTT ini diharapkan dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menekan angka pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota, yaitu dengan mematuhi segala peraturan yang sudah disahkan menurut undang-undang yang berlaku di Lingkungan TNI. Contohnya dalam berkendara tidak dilengkapi STNK melanggar pasal 288 dengan denda Rp. 500.000,- kemudian berkendara tidak menggunakan helm melanggar pasal 291 dengan denda Rp. 250.000.-, berkendara tanpa dilengkapi kaca spion, klakson, knalpot, dapat didenda Rp. 250.000.- inilah beberapa contoh pelanggaran berlalu lintas tang tidak tertib dan disiplin oleh karena itu dihimbau untuk tidak mencoba untuk melanggar segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Baca juga:  P 5 POD ACMI LANUD ROESMIN NURJADIN SIAP DIUJI COBA

Sedangkan dari Kakum Lanud El Tari menjelaskan tentang Bantuan Hukum (Bankum) bagi seluruh Prajurit TNI AU, bahwa Bankum ini adalah segala tindakan baik dilakukan diluar maupun didalam pengadilan untuk membantu menyelesaikan perkara atau masalah yang sedang terjadi. Bantuan Hukum ini bisa dilaksanakan melalui mediasi, pendampingan, pembelaan dan penyusunan perjanjian.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel