Berita Kotama

Perkembangan Pangkalan Udara ULIN Banjarmasin

By 26 Jan 2010 No Comments
1280px-Photo_20031215_122634
#TNIAU #TNI-AU

A. Inspeksi Kalimantan ( Ikal )

Setelah lima tahun Indonesia merdeka situasi keamanan dalam negeri selalu tidak aman, guna menghadapi pemberontakan dalam negeri maka dilaksanakanlah operasi-operasi militer baik melalui darat, laut maupun udara. Kegiatan operasi udara yang dilaksanakan tentu harus didukung kesiapan pangkalan udara setempat, guna mengetahui kesiapan pangkalan udara setempat yaitu pangkalan yang ada di wilayah seluruh kalimantan maka sekitar tahun 1950 tercetuslah Inspeksi Kalimantan yang tugas utamanya adalah mengkoordinir pangkalan-pangkalan udara diseluruh Kalimantan untuk mendukung dan menghadapi kegiatan operasi baik operasi darat maupun operasi udara.

Kegiatan Inspeksi Kalimantan dipusatkan di Pangkalan udara Banjarmasin, selain mendukung dan menghadapi kegiatan operasi juga mendukung dan menunjang rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun jembatan udara lokal di Kalimantan, maka pada bulan Maret tahun 1958 dilakukan persetujuan pembelian pesawat de Havilland Otter dari negara Kanada.
Kemudian pada tanggal 24 Januari 1959, diresmikanlah pembukaan jembatan udara lokal diseluruh wilayah Kalimantan serta sekaligus menetapkan Kapten Udara Yusran yang mewakili KSAU pada saat itu, menjadi perwira operasi AURI di Kalimantan. Pembukaan Jembatan udara lokal di Kalimantan pada saat itu merupakan sebagai titik tolak awal terselenggaranya penerbangan perintis di Kalimantan dan sekarang masih tetap ada, yang dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan Dirgantara Air Service ( DAS ).

B. Detasemen Angkatan Udara

Dari hasil wawancara dengan para sesepuh TNI Angkatan Udara Sebagai pelaku sejarah pada saat itu, didapatkan informasi bahwa sekitar Tahun 1951 di Banjarmasin telah ada perwakilan Angkatan Udara dengan nama Detasemen Penghubung Angkatan Udara yang berkedudukan di kota Banjarmasin. Tugas utama dari Detasemen Penghubung Angkatan Udara melayani penerbangan DAUM yang landing di Banjarmasin satu bulan sekali. DAUM Flight dengan menggunakan pesawat Dakota dan rute yang ditempuh dari Jakarta ke hampir seluruh Kota-kota di Wilayah Indonesia. Disamping tugas mendukung penerbangan DAUM juga sebagai jembatan komunikasi dan Informasi antara Banjarmasin dan Kota-kota lain di Indonesia. Detasemen Penghubung Angkatan Udara dipimpin oleh seorang anggota berpangkat sersan mayor udara, dan membawahi perwakilan Angkatan Udara Warukin di Kota Tanjung yang personelnya dikirim dari Banjarmasin secara bergantian.

Dari perkembangan terakhir pada waktu itu mengenai organisasi Pangkalan-Pangkalan Angkatan Udara agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugas maka dilaksanakan perubahan penetapan kedudukan beberapa Pangkalan Angkatan Udara dan Detasemen Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, maka KSAU Laksamana Muda Udara S. Suryadarma mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 156 tanggal 1 Maret 1958 tentang Nama-Nama Pangkalan Angkatan Udara dan Detasemen Angkatan Udara dan menetapkan Angkatan Udara Banjarmasin dimana pusat perkantorannya di Kota Banjarmasin ( Sekarang Hotel Arum ) dijadikan sebagai Detasemen Angkatan Udara Banjarmasin.

C. Komando Regional Udara ( Korud )

Menghadapi konfrontasi militer terhadap Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat serta meningkatkan peranan Angkatan Udara, maka KSAU mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor Skep 401 tanggal 9 April 1960 tentang pembentukan organisasi Angkatan Udara. Dalam surat keputusan ini Panglima Angkatan Udara memegang langsung pimpinan atas komando operasi, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri / Panglima Angkatan Udara Nomor 17 tanggal 1 April 1965 AURI hanya ada dua komando antara lain Komando Fungsional dan Komando Regional Udara.

Komando Regional Udara ( Korud ) secara administratif membawahi pangkalan pangkalan yang ada di daerah dan komando regional udara ini secara resmi berdiri tepatnya pada tanggal 10 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari terbentuknya kabinet kerja sebagai perwujudan dekrit Presiden / Panglima Tertinggi ABRI tanggal 5 Juli 1959, maka Pimpinan AURI R Suryadarma mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 0101 / 1960 tanggal 9 April 1960 tentang pembentukan Organisasi Angkatan Udara.

Dari pembentukan organisasi baru di tubuh Angkatan Udara maka dibentuklah Komando Regional Udara, dimana wilayah negara Republik Indonesia dibagi menjadi delapan Komando Regional udara yang antara lain sebagai berikut :

1. Komando Regional Udara ( Korud ) I daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Sumatera kecuali pulau-pulau Biliton dan Natuna. Komando Regional Udara I semula berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Palembang, namun kemudian pada tahun 1963 dipindahkan ke Medan.

2. Komando Regional Udara ( Korud ) II daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Kalimantan ditambah dengan pulau-pulau Biliton dan Natuna, sedangkan Markas Komando Regional Udara II berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Banjarmasin.

3. Komando Regional Udara ( Korud ) III daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Sulawesi dan Nusa Tenggara kecuali pulau Bali dan Lombok, sedangkan Markas Korud III berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Hasanuddin Makassar.

4. Komando Regional Udara ( Korud ) IV daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Kepulauan Maluku dan Irian Barat, sedangkan Markas Korud IV berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Patimura Ambon.

5. Komando Regional Udara ( Korud ) V daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Jakarta Raya termasuk Kemayoran, sedangkan Markas Korud V berkedudukan di Jakarta.

6. Komando Regional Udara ( Korud ) VI daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Jawa Barat ditambah dengan Karesidenan Pekalongan dan Banyumas, sedangkan Markas Korud VI berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung.

7. Komando Regional Udara ( Korud ) VII daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Yogyakarta dan sekitarnya, sedangkan Markas Korud VII berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto Yogyakarta.

8. Komando Regional Udara ( Korud ) VIII daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Jawa Timur dan Jawa Tengah ( kecuali daerah karesidenan Banyumas dan Pekalongan ) pulau Bali dan Lombok, sedangkan Markas Korud VIII berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Malang.

Adapun Komando Regional Udara II yang bermarkas di Pangkalan Angkatan Udara Banjarmasin memiliki tugas yang antara lain mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna mendukung keperluan operasi udara opensif yang dipimpin dari pusat.

Disamping memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas operasionil dalam rangka pertahanan udara, juga berfungsi sebagai kesenjataan opensif bilamana negara dalam keadaan bahaya maka secara ex officio dapat merangkap selaku penguasa perang daerah udara. Komando Regional Udara II yang berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Banjarmasin tidak bertahan lama kemudian pada tahun 1963 Markas Komando Regional Udara II tersebut atas keputusan Panglima Angkatan Udara selanjutnya di pindahkan ke Medan.

D. Komando Wilayah Udara ( KOWILU )

Pada tahun 1962 dengan terbentuknya organisasi Komando Wilayah Pertahanan ( Kowilhan ) maka dibentuk pula Komando Wilayah Udara ( Kowilu ) di Kalimantan yang dipimpin langsung oleh seorang Panglima Komando Wilayah Udara ( Pangkowilu ).

Dengan demikian guna meningkatkan efektifas kerja maka sarana dan fasilitas perkantoran yang tadinya berada di kota Banjarmasin dipindahkan segera ke Landasan Ulin, mengingat selama berada di Banjarmasin sarana fasilitas perkantoran bersifat sementara karena masih menggunakan rumah penduduk untuk pusat kegiatan perkantoran tepatnya dibelakang Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin ( sekarang telah menjadi Sekolah Perawat Kesehatan ).

Sebelum melaksanakan pemindahan sarana fasilitas perkantoran ke Landasan Ulin dua tahun sebelumnya yaitu tahun 1960 telah dibangun sarana fasilitas perkantoran dan perumahan dalam rangka mendukun
g pelaksanaan kegiatan operasi udara diantaranya pembangunan perumahan untuk Komando Pasukan Gerak Tjepat ( Kopasgat ) di Pangkalan Udara Ulin, perumahan untuk personel staf Lanu dan perumahan untuk para pejabat Pangkalan Udara Ulin Banjarmasin.

Dalam perjalanan sejarah di tubuh organisasi Komando Wilayah Udara maka pada tahun 1962 Detasemen Angkatan Udara Banjarmasin kemudian ditingkatkan menjadi Pangkalan Udara ( Lanu ) Ulin Banjarmasin yang merupakan satuan pelaksana di bawah Komando Wilayah Udara Banjarmasin.

E. Komando Daerah Udara ( KODAU )

Mengingat dengan terbentuknya Komando Wilayah Pertahanan ( Kowilhan ) maka pembentukan dan pembagian wilayah Udara di Indonesia dengan menganut sistem Komando Wilayah Udara (Kowilu) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada pada saat itu, dengan demikian perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali adanya kejelasan mengenai batas-batas daerah secara administratif dengan menyesuaikan batas-batas daerah Komando Wilayah Pertahanan ( Kowilhan ). Agar batas-batas Wilayah Komando tersebut menjadi jelas maka KSAU Laksamana Madya Udara Suwoto Sukendar menetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 7 Pebruari 1970 tentang Penetapan Komando yang ada di Daerah bernama Komando Daerah Udara (Kodau) beserta batas-batas daerah administratifnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Komando Daerah Udara ( Kodau ) merupakan :

a. Komponen Angkatan Udara di dalam Komando Wilayah Pertahanan yang berwenang atas pengendalian operasinya di pegang oleh Panglima Komando Wilayah Pertahanan setempat.

b. Satuan pembinaan administratif dan logistik Angkatan Uadara yang meliputi perlengkapan dan penyiapan pangkalan-pangkalan Angkatan Udara dalam daerah administratifnya, pelayanan / pengamanan kesatuan-kesatuan fungsionil Angkatan Udara, kesatuan-kesatuan udara Komando Utama Hankam, kesatuan-kesatuan organik maupun non organik Komando Daerah Udara dan Instalasi-instalasi Angkatan Udara yang pengendalian administratifnya dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ).

2. Panglima Komando Daerah Udara ( Pangkodau ) secara operasionil bertanggung jawab langsung kepada Panglima Komando Wilayah Pertahanan ( Pangkowilhan ) yang bersangkutan sedangkan secara administratif bertangung jawab langsung kepada Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ). Dengan demikian secara yuridis formal maka pangkalan-pangkalan Angkalan Udara yang terletak di dalam daerah administratif Komando Daerah Udara masing-masing merupakan bagian organik dari pada Komando Daerah Udara yang bersangkutan, sedangkan wilayah yang menjadi kedudukan Komando Daerah Udara dan sekaligus bertanggungjawab terhadap daerah administratifnya yang antara lain meliputi :

a. KODAU I mempunyai daerah administratif di Sumatera dan sekitarnya sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Medan.

b. KODAU II mempunyai daerah administratif Kalimantan dan sekitarnya sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Banjarmasin.

c. KODAU III mempunyai daerah administratif Sulawesi dan sekitarnya sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Makassar.+
d. KODAU IV mempunyai daerah administratif Jawa Timur termasuk Madura dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Surabaya.

e. KODAU V mempunyai daerah administratif Jawa Barat termasuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Jakarta.

f. KODAU VI mempunyai daerah administratif Nusa Tenggara termasuk Bali, Lombok dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Denpasar.

g. KODAU VII mempunyai daerah administratif Maluku, Irian Barat dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Biak.

A. Inspeksi Kalimantan ( Ikal )

Setelah lima tahun Indonesia merdeka situasi keamanan dalam negeri selalu tidak aman, guna menghadapi pemberontakan dalam negeri maka dilaksanakanlah operasi-operasi militer baik melalui darat, laut maupun udara. Kegiatan operasi udara yang dilaksanakan tentu harus didukung kesiapan pangkalan udara setempat, guna mengetahui kesiapan pangkalan udara setempat yaitu pangkalan yang ada di wilayah seluruh kalimantan maka sekitar tahun 1950 tercetuslah Inspeksi Kalimantan yang tugas utamanya adalah mengkoordinir pangkalan-pangkalan udara diseluruh Kalimantan untuk mendukung dan menghadapi kegiatan operasi baik operasi darat maupun operasi udara.

Kegiatan Inspeksi Kalimantan dipusatkan di Pangkalan udara Banjarmasin, selain mendukung dan menghadapi kegiatan operasi juga mendukung dan menunjang rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun jembatan udara lokal di Kalimantan, maka pada bulan Maret tahun 1958 dilakukan persetujuan pembelian pesawat de Havilland Otter dari negara Kanada.
Kemudian pada tanggal 24 Januari 1959, diresmikanlah pembukaan jembatan udara lokal diseluruh wilayah Kalimantan serta sekaligus menetapkan Kapten Udara Yusran yang mewakili KSAU pada saat itu, menjadi perwira operasi AURI di Kalimantan. Pembukaan Jembatan udara lokal di Kalimantan pada saat itu merupakan sebagai titik tolak awal terselenggaranya penerbangan perintis di Kalimantan dan sekarang masih tetap ada, yang dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan Dirgantara Air Service ( DAS ).

B. Detasemen Angkatan Udara

Dari hasil wawancara dengan para sesepuh TNI Angkatan Udara Sebagai pelaku sejarah pada saat itu, didapatkan informasi bahwa sekitar Tahun 1951 di Banjarmasin telah ada perwakilan Angkatan Udara dengan nama Detasemen Penghubung Angkatan Udara yang berkedudukan di kota Banjarmasin. Tugas utama dari Detasemen Penghubung Angkatan Udara melayani penerbangan DAUM yang landing di Banjarmasin satu bulan sekali. DAUM Flight dengan menggunakan pesawat Dakota dan rute yang ditempuh dari Jakarta ke hampir seluruh Kota-kota di Wilayah Indonesia. Disamping tugas mendukung penerbangan DAUM juga sebagai jembatan komunikasi dan Informasi antara Banjarmasin dan Kota-kota lain di Indonesia. Detasemen Penghubung Angkatan Udara dipimpin oleh seorang anggota berpangkat sersan mayor udara, dan membawahi perwakilan Angkatan Udara Warukin di Kota Tanjung yang personelnya dikirim dari Banjarmasin secara bergantian.

Dari perkembangan terakhir pada waktu itu mengenai organisasi Pangkalan-Pangkalan Angkatan Udara agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugas maka dilaksanakan perubahan penetapan kedudukan beberapa Pangkalan Angkatan Udara dan Detasemen Angkatan Udara sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, maka KSAU Laksamana Muda Udara S. Suryadarma mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 156 tanggal 1 Maret 1958 tentang Nama-Nama Pangkalan Angkatan Udara dan Detasemen Angkatan Udara dan menetapkan Angkatan Udara Banjarmasin dimana pusat perkantorannya di Kota Banjarmasin ( Sekarang Hotel Arum ) dijadikan sebagai Detasemen Angkatan Udara Banjarmasin.

C. Komando Regional Udara ( Korud )

Menghadapi konfrontasi militer terhadap Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat serta meningkatkan peranan Angkatan Udara, maka KSAU mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor Skep 401 tanggal 9 April 1960 tentang pembentukan organisasi Angkatan Udara. Dalam surat keputusan ini Panglima Angkatan Udara memegang langsung pimpinan atas komando operasi, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri / Panglima Angkatan Udara Nomor 17 tanggal 1 April 1965 AURI hanya ada dua komando antara lain Komando Fungsional dan Komando Regional Udara.

Komando Regional Udara ( Korud ) secara administratif membawahi pangkalan pangkalan yang ada di daerah dan komando regional udara ini secara resmi berdiri tepatnya pada tanggal 10 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari terbentuknya kabinet kerja sebagai perwujudan dekrit Presiden / Panglima Tertinggi ABRI tanggal 5 Juli 1959, maka Pimpinan AURI R Suryadarma mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 0101 / 1960 tanggal 9 April 1960 tentang pembentukan Organisasi Angkatan Udara.

Dari pembentukan organisasi baru di tubuh Angkatan Udara maka dibentuklah Komando Regional Udara, dimana wilayah negara Republik Indonesia dibagi menjadi delapan Komando Regional udara yang antara lain sebagai berikut :

1. Komando Regional Udara ( Korud ) I daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Sumatera kecuali pulau-pulau Biliton dan Natuna. Komando Regional Udara I semula berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Palembang, namun kemudian pada tahun 1963 dipindahkan ke Medan.

2. Komando Regional Udara ( Korud ) II daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Kalimantan ditambah dengan pulau-pulau Biliton dan Natuna, sedangkan Markas Komando Regional Udara II berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Banjarmasin.

3. Komando Regional Udara ( Korud ) III daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Sulawesi dan Nusa Tenggara kecuali pulau Bali dan Lombok, sedangkan Markas Korud III berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Hasanuddin Makassar.

4. Komando Regional Udara ( Korud ) IV daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Kepulauan Maluku dan Irian Barat, sedangkan Markas Korud IV berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Patimura Ambon.

5. Komando Regional Udara ( Korud ) V daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Jakarta Raya termasuk Kemayoran, sedangkan Markas Korud V berkedudukan di Jakarta.

6. Komando Regional Udara ( Korud ) VI daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Jawa Barat ditambah dengan Karesidenan Pekalongan dan Banyumas, sedangkan Markas Korud VI berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung.

7. Komando Regional Udara ( Korud ) VII daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Yogyakarta dan sekitarnya, sedangkan Markas Korud VII berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Adisutjipto Yogyakarta.

8. Komando Regional Udara ( Korud ) VIII daerah hukumnya meliputi daerah Angkatan Udara di Jawa Timur dan Jawa Tengah ( kecuali daerah karesidenan Banyumas dan Pekalongan ) pulau Bali dan Lombok, sedangkan Markas Korud VIII berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Malang.

Adapun Komando Regional Udara II yang bermarkas di Pangkalan Angkatan Udara Banjarmasin memiliki tugas yang antara lain mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna mendukung keperluan operasi udara opensif yang dipimpin dari pusat.

Disamping memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas operasionil dalam rangka pertahanan udara, juga berfungsi sebagai kesenjataan opensif bilamana negara dalam keadaan bahaya maka secara ex officio dapat merangkap selaku penguasa perang daerah udara. Komando Regional Udara II yang berkedudukan di Pangkalan Angkatan Udara Banjarmasin tidak bertahan lama kemudian pada tahun 1963 Markas Komando Regional Udara II tersebut atas keputusan Panglima Angkatan Udara selanjutnya di pindahkan ke Medan.

D. Komando Wilayah Udara ( KOWILU )

Pada tahun 1962 dengan terbentuknya organisasi Komando Wilayah Pertahanan ( Kowilhan ) maka dibentuk pula Komando Wilayah Udara ( Kowilu ) di Kalimantan yang dipimpin langsung oleh seorang Panglima Komando Wilayah Udara ( Pangkowilu ).

Dengan demikian guna meningkatkan efektifas kerja maka sarana dan fasilitas perkantoran yang tadinya berada di kota Banjarmasin dipindahkan segera ke Landasan Ulin, mengingat selama berada di Banjarmasin sarana fasilitas perkantoran bersifat sementara karena masih menggunakan rumah penduduk untuk pusat kegiatan perkantoran tepatnya dibelakang Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin ( sekarang telah menjadi Sekolah Perawat Kesehatan ).

Sebelum melaksanakan pemindahan sarana fasilitas perkantoran ke Landasan Ulin dua tahun sebelumnya yaitu tahun 1960 telah dibangun sarana fasilitas perkantoran dan perumahan
dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasi udara diantaranya pembangunan perumahan untuk Komando Pasukan Gerak Tjepat ( Kopasgat ) di Pangkalan Udara Ulin, perumahan untuk personel staf Lanu dan perumahan untuk para pejabat Pangkalan Udara Ulin Banjarmasin.

Dalam perjalanan sejarah di tubuh organisasi Komando Wilayah Udara maka pada tahun 1962 Detasemen Angkatan Udara Banjarmasin kemudian ditingkatkan menjadi Pangkalan Udara ( Lanu ) Ulin Banjarmasin yang merupakan satuan pelaksana di bawah Komando Wilayah Udara Banjarmasin.

E. Komando Daerah Udara ( KODAU )

Mengingat dengan terbentuknya Komando Wilayah Pertahanan ( Kowilhan ) maka pembentukan dan pembagian wilayah Udara di Indonesia dengan menganut sistem Komando Wilayah Udara (Kowilu) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada pada saat itu, dengan demikian perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali adanya kejelasan mengenai batas-batas daerah secara administratif dengan menyesuaikan batas-batas daerah Komando Wilayah Pertahanan ( Kowilhan ). Agar batas-batas Wilayah Komando tersebut menjadi jelas maka KSAU Laksamana Madya Udara Suwoto Sukendar menetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 7 Pebruari 1970 tentang Penetapan Komando yang ada di Daerah bernama Komando Daerah Udara (Kodau) beserta batas-batas daerah administratifnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Komando Daerah Udara ( Kodau ) merupakan :

a. Komponen Angkatan Udara di dalam Komando Wilayah Pertahanan yang berwenang atas pengendalian operasinya di pegang oleh Panglima Komando Wilayah Pertahanan setempat.

b. Satuan pembinaan administratif dan logistik Angkatan Uadara yang meliputi perlengkapan dan penyiapan pangkalan-pangkalan Angkatan Udara dalam daerah administratifnya, pelayanan / pengamanan kesatuan-kesatuan fungsionil Angkatan Udara, kesatuan-kesatuan udara Komando Utama Hankam, kesatuan-kesatuan organik maupun non organik Komando Daerah Udara dan Instalasi-instalasi Angkatan Udara yang pengendalian administratifnya dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ).

2. Panglima Komando Daerah Udara ( Pangkodau ) secara operasionil bertanggung jawab langsung kepada Panglima Komando Wilayah Pertahanan ( Pangkowilhan ) yang bersangkutan sedangkan secara administratif bertangung jawab langsung kepada Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ). Dengan demikian secara yuridis formal maka pangkalan-pangkalan Angkalan Udara yang terletak di dalam daerah administratif Komando Daerah Udara masing-masing merupakan bagian organik dari pada Komando Daerah Udara yang bersangkutan, sedangkan wilayah yang menjadi kedudukan Komando Daerah Udara dan sekaligus bertanggungjawab terhadap daerah administratifnya yang antara lain meliputi :

a. KODAU I mempunyai daerah administratif di Sumatera dan sekitarnya sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Medan.

b. KODAU II mempunyai daerah administratif Kalimantan dan sekitarnya sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Banjarmasin.

c. KODAU III mempunyai daerah administratif Sulawesi dan sekitarnya sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Makassar.+
d. KODAU IV mempunyai daerah administratif Jawa Timur termasuk Madura dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Surabaya.

e. KODAU V mempunyai daerah administratif Jawa Barat termasuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Jakarta.

f. KODAU VI mempunyai daerah administratif Nusa Tenggara termasuk Bali, Lombok dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Denpasar.

g. KODAU VII mempunyai daerah administratif Maluku, Irian Barat dan sekitarnya, sedangkan Markas Komandonya berkedudukan di kota Biak.

Leave a Reply