TNI AU - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Perwira Lanud Palembang Ikuti Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional, Hukum Udara Dan Hukum Ham

By 01 Apr 2015 14:15Berita
indonesianf16pesawat0170_tniau

Hukum perang yang disebut juga hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya  dengan peradaban manusia.   Bahkan para pakar menyebutkan bahwa sebagai naluri untuk mempertahankan diri, dari kurun waktu selama 3400 tahun hanya selama 250 tahun mengalami masa damai.   Dari fakta tersebut akhirnya membawa pada keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas untuk menyelesaikan sebuah konflik sangat merugikan sendi-sendi kehidupan manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa bangsa.

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of arms conflict), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.   Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru.   Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971.   Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter.

Maka tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.   Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-19.   Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern.   Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara.   Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di Seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional.   Dan dewasa ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.

Maksud dan tujuan pembelajaran tentang Hukum Humaniter Internasional adalah untuk mengetahui bahwa hukum humaniter internasional tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan.   Hukum humaniter Internasional adalah untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.   Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu :

1).   Untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering).  

2).   Guna menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.  

3).   Untuk mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (laws of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict).

Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara yang sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum.   Dengan demikian, maka hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam  perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui.

Namun demikian secara implisit dalam pengertian perjuangan Nasional atau memperjuangkan kepentingan Nasional, tidak dapat dilepaskan dengan kemungkinan-kemungkinan adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain, bahkan pula pertentangan kepentingan antar kelompok dalam tubuh bangsa sendiri.   Dari sini timbullah situasi konflik.   Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan akomodasi, integrasi secara konsensus tanpa kekerasan.   Banyak dilakukan dengan tekanan dan kekerasan, tidak terbatas selalu dengan kekerasan senjata, tetapi dengan bentuk-bentuk kekerasan yang meliputi bidang kehidupan, apakah politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya.

Perang adalah pelaksanaan atau bentuk konflik dengan intensitas kekerasan yang tinggi.   Von Clausewitz, seorang militer dan filsuf Jerman mengatakan antara lain bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara-cara lain.   Dengan prinsip tersebut ia melihat bahwa hakekat kehidupan bangsa adalah suatu perjuangan sepanjang masa dan dalam hal ini ia identikkan politik dengan perjuangan tersebut.   Sementara Indonesia menganut pendirian bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaannya.  Dan pada hakekatnya perang adalah mematahkan semangat musuh untuk melawan.

Untuk membekali para Perwira  agar memiliki kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip Hukum Humaniter, untuk di implementasikan dalam kaidah-kaidah dalam hukum udara yang sangat relevan dan aplikatif dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian dilapangan, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan para Perwira dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan permasalahan hukum dapat di pahami dengan baik.  Untuk itu Sosialisasi Hukum Humaniter, Hukum Udara dan Hukum Ham menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap prajurit agar dapat melaksanakan tugasnya dengan berhasil dan aman.

Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional, Hukum Udara dan Hukum Ham dilaksanakan di Gedung Bima Sakti Lanud Palembang, berlangsung selama 2 hari, 31 Maret hingga 1 April 2015, oleh team dari Diskum Mabesau dan perwakilan delegasi ICRC, terdiri dari Brigjen TNI (Pur) Natsri, SH.LL.M, Kolonel Pnb. Supri Abu, SH, MH., Kolonel Sus. Damanik, SH. MH., Mayor Sus. Suharmoko, SH. MH., Mayor Sus Andre Paminto, SH Dan Dinihari Puspita.   Sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti oleh Komandan Lanud Palembang, Letkol Pnb.Sapuan, S.Sos. dan seluruh Perwira Lanud Palembang. 

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Korpaskhasau Video Koopsau 1
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Perwira Lanud Palembang Ikuti Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional, Hukum Udara Dan Hukum Ham