Pustaka

Presiden Ingatkan TNI Soal ’Mark-up’ Pembelian Alutsista

Dibaca: 11 Oleh 06 Feb 2012Tidak ada komentar
P-51 Mustang, Perintis Tim Aerobatik TNI Angkatan Udara
#TNIAU 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat merespons kesimpangsiuran berita terkait pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) untuk TNI.

Ketika Parlemen Belanda mengecam pemerintahnya karena menjual besi tua Tank Leopard ke Indonesia, Presiden SBY pun mengingatkan TNI untuk berhati-hati.

“Saya sudah lama menengarai kultur mark up’ (menggelembungkan nilai kontrak, Red), kongkalingkong dengan perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kita bertekad tidak ada lagi.,” kata Presiden di Jakarta, Kamis(2/2).

Pada acara yang berlangsung di kantor kepresidenan itu, Yudhoyono, yang juga merupakan Jenderal Purnawirawan TNI AD, kemudian berkata” Saya masih mencium godaan ke arah itu. Kalau terjadi akan ditindak tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan pengadaan alutsista.“

Ungkapan tentang masih adanya gejala penggelembungan harga dalam proses pengadaan alutsista itu, dikemukakan Kepala Negara saat membuka rapat terbatas bidang poltik hukum dan keamanan, yang juga dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Politik,vHukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, serta para pjabat di lingkungan Markas Besar TNI.

Sekalipun menyebutkan kata menengarai mark up dalam proses pengadaan persenjataan bagi para prajurit TNI tersebut, ucapan sang Presiden ini tetap saja menarik untuk disimak, karena para pimpinan TNI sedang mengadakan persiapan untuk melakukan pembelian berbagai jenis persenjataan, dalam rangka mengganti sejumlah senjata para prajurit yang sudang usang sekali, atau menambah alat-alat baru yang super canggih.

Baca juga:  Giat Atase Udara RI Thailand

Sebut saja, TNI Angkatan Udara sedang menjajaki pembelian pesawat udara intai tanpa awak (UAV), yang kalau jadi dibeli dari Israel harganya tidak kurang dari US$ 6 juta per buah. Kemudian ,TNI Angkatan Darat membeli tank-tank kelas berat Leopard dari Belanda, yang nilainya juga miliaran rupiah. Karena itu, tentu saja omongan Yudhoyono tentang adanya godaan untuk terjadinya peluang mark up menjadi sangat menarik perhatian untuk direnungkan.

Pengadaan pesawat intai tanpa awak dari Israel menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya karena Indonesia belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, yang sering disebut sebagai negara zionis tersebut, tapi juga karena Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)sebenarnya sudah mampu memproduksi pesawat intai tersebut, dengan harga yang tentu dibawah US$ 6 juta.

Sementara itu, sekalipun PT Pindad yang berlokasi di Bandung disebut-sebut sudah mampu memproduksi panser dan tank terutama untuk TNI AD, pengadaan Tank Leopard tetap saja menjadi sorotan berbagai pihak di dalam negeri, karena jumlah yang ingin dibeli tidak tanggung-tanggung sekitar 100 unit, yang harga satu tanknya cukup mencengangkan US$ 280 juta.

Baca juga:  Kisah Bung Karno Jual Mobil Demi Bangun Patung Pancoran

Kalau ucapan Presiden SBY tentang mark up dan program pengadaan peralatan TNI itu direnungkan, maka apa yang sebenarnya terjadi? Terbuka lebar orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan lingkungan TNI, terutama dalam proses pengadaan alutsista, tentu mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan di tanah air yang ingin menjadi pemasok senjata serta peralatan-peralatan lainnya bagi TNI.

Apa hubungannya dengan ucapan Kepala Negara tentang masalah ini, terutama ketika mengatakan, ” Kita memberi ruang dan kesempatan kepada siapa pun yang berbisnis di bidang pengadaan alutsista sebagaimana yang dulu terjadi. Tapi jalankan bisnis itu dengan baik. Jangan ada mark up. Jangan lobi sana-sini, menggalang sana sini sehingga akhirnya harganya berlebihan”.

Tentu sebagai purnawirawan TNI-AD, Yudhoyono mengetahui adanya kebiasaan mark up sehingga akhirnya terjadi kolusi atau proses suap dari perusahaan pemasok kepada jajaran pimpinan angkatan.

Kalau upaya pengadaan tank Leopard atau yang sejenisnya dari luar negeri atau pesawat intai tanpa awak itu menjadi kenyataan, misalnya, maka yang patut dipertanyakan adalah apakah para kepada staf TNI AD dan TNI AU sanggup memberi jaminan bahwa tidak ada satu dolar atau satu rupiah pun yang masuk ke kantong para penentu kebijaksanan pembelian itu, yang berasal dari pabrik atau makelarnya.

Baca juga:  SATU WANITA DI ANTARA SERIBU PRAJURIT UN PEACEKEEPERS

Kalau misalnya para perwira Angkatan Darat atau Angkatan Udara diajak untuk meninjau ke luar negeri, maka apakah ada jenderal atau marsekal yang mampu memberi jaminan atau garansi bahwa para perwira TNI yang pergi ke luar negeri itu tidak menerima “sangu” dari para pengundangnya itu? Pertanyaan demi pertanyaan ini rasanya tidak berlebihan ditanyakan kepada pimpinan angkatan, dengan mengacu kepada kekhawatiran Presiden Yudhoyono terhadap adanya godaan melakukan mark up tersebut.

Jawaban dari para kepala staf angkatan itu tentu ditunggu-tunggu. TNI dan juga Polri harus menjadi contoh bahwa bukan zamannya lagi pengadaan alutsista, apa pun bentuk dan jumlahnya, harus berakhir secara sukses dengan mark up atau sogok-menyogok. Tetapi satu pertanyaan penting, mengapa harus membeli ke luar negeri, kalau di dalam negeri kita bisa memproduksinya? Hanya TNI yang tahu dan Presiden SBY sedang memantau hal ini. [Ant/L-8]

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/home/presiden-ingatkan-tni-soal-mark-up-pembelian-alutsista/16842

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel