Berita

Rapat Batas Wilayah Tanah Lanud Pangeran M. Bun Yamin

Dibaca: 119 Oleh 07 Sep 2017Tidak ada komentar
TNI Angkatan Udara
#TNIAU 

Tanah aset Negara yang sekarang marak dipermasalahkan dengan pihak pihak yang meng-claim batas wilayah hak tanahnya sehingga keberadaan batas tanah yang mereka miliki / hak milik dengan bukti yang kuat tentu akan aman keberadannya. Permasalahan ini hampir terjadi diseluruh pelosok Indonesia, demikian halnya di Lanud Pangeran M. Bun Yamin yang dulu Astra Ksetra aset tanahnya ±124.000 Ha sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Maka pada Rabu (6/9), Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb. Ahmad Mulyono, S.E., M.M., menindaklanjuti pimpinan komando atas untuk menggelar rapat pertama dilaksanakan di gedung rapat mako Lanud diikuti Pemkab Tulang Bawang dan instansi terkait serta para penjabat Mabesau dan Koopsau I membahas aset tanah yang ada di border Lanud Pangeran M. Bun Yamin dan hari kedua akan dilaksanakan di Pemprov Lampung di Bandar Lampung.

Hadir pada rapat tersebut antara lain Ketum Inkopau Marsma TNI Wisnu Dewantoro, Kadisfaskonau Marsma TNI Ruslan Efendi, beserta rombongannya baik dari Mabesau/Koopsau I. Rapat ini dihadiri para undangan diantaranya Bupati Tulang Bawang diwakili Asisten Bidang Ekonomi, KABPN Tulang Bawang, Asisten Bidang pemerintahan Pemkab Tulang Bawang, Kepala kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang, Kakanwil DJKN Provinsi Lampung dan Bengkulu, Kakanwil BPN/ATR Provinsi Lampung, Kepala KPKNL Metro, Camat serta tim aset Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Dari pihak swasta diantaranya, Direktur PT. Sweet Indolampung, Direktur PT. Sugar Group Company, Direktur PT. Indolampung Perkasa, Direktur PT. Gula Putih Mataram dan Direktur PT. Brata Sena.

Baca juga:  KUKER PANGLIMA KOHANUDNAS DI PUSDIKLAT HANUDNAS SURABAYA

Adapun materi rapat membahas penelusuran kejelasan status tanah seluas ±124.000 Ha di Lanud Pangeran M. Bun Yamin Provinsi Lampung. Akhir kesimpulan rapat pihak pihak yang menguasai tanah didalam area ±124.000 Ha diantaranya PT. Sugar Group Company, menguasai tanah berdasarkan pemegang lelang dari BPPN pada tahun 2001/2002. Sedangkan PT. Centra Pertiwi Bahari (dulu PT. Brata Sena) menguasai tanah seluas 7.864,84 Ha bersasarkan pelepasan dari Menteri Kehutanan sebagian dari kawasan hutan register 47 untuk kepentingan tambak inti rakyat. Dari pihak TNI AU secara resmi akan minta dokumen lelang kepada PT. Sugar Group Company.

 

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel