Berita

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI

Dibaca: 3 Oleh 17 Jan 2012Tidak ada komentar
Sukhoi Su-27
#TNIAU 

“Upacara bendera tujuh belasan mempunyai arti yang sangat penting bagi kita semua, di samping untuk memantapkan kualitas pengabdian kita kepada Negara dan Bangsa, juga sebagai sarana komunikasi unsur pimpinan kepada satuan-satuan jajarannya, untuk menyampaikan kebijakan, guna menyongsong tugas-tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis”, amanat Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, SE dalam upacara bendera tujuhbelasan yang dibacakan Pangkosek Hanudnas II Marsma TNI Agoes Haryadi selaku inspektur upacara di lapangan Makosek Hanudnas II, Selasa (17/1).

Panglima TNI berharap agar seluruh prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya untuk tidak terlibat atau melibatkan diri dalam perkara yang bukan menjadi domain TNI meskipun terjadinya peningkatan suhu politik. “Prajurit dan PNS TNI juga harus mengikuti perkembangan situasi guna menambah ilmu pengrtahuan dan memperluas wawasan melalui media masa”, tambahnya.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis dengan segala kecenderungannya, dimana TNI sebagai alat dan komponen utama pertahanan Negara, sudah seharusnya mengkonsentrasikan diri dan memandatkan segala upaya membangun kesiapsiagaan guna menghadapi ancaman potensial maupun ancaman faktual sebagai dampak negatif dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, yang menjadi dasar pemikiran Panglima TNI untuk pelaksanaan Rapim TNI 2012.

Baca juga:  UPACARA PENGIBARAN BENDERA 17-AN DI LANUD RANAI

Dalam Rapim TNI tersebut, Panglima TNI akan menyampaikan pokok-pokok dan arah kebijakan tahun 2012 dengan harapan agar TNI dapat menyatukan visi, misi dan persepsi guna melaksanakan tugas dalam program kerja tahun 2012, dengan mereformasi birokasi dan membangun kekuatan pokok minimum TNI.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Panglima TNI menyampaikan beberapa perhatian untuk dipedomani dan dilaksanakan seluruh prajurit dan PNS TNI diantaranya guna menuntaskan proses reformasi secara nasional, program reformasi birokrasi TNI yang telah ditetapkan agar terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga institusi TNI dapat menjadi bagian dari proses pembangunan tata kelola kepemerintahan yang baik; tetap menjaga netralitas TNI dalam proses politik yang berkembang; mengembangkan trimatra terpadu dalam segala bidang; transparansi dalam proses perekruitmen prajurit maupun PNS TNI; meningkatkan profesionalitas prajurit dalam pelaksanaan tugasnya yang beresiko terjadinya pelanggaran HAM dan melaksanakan upaya-upaya dibidang reformasi birokrasi secara proporsional.

Upacara bendera tujuhbelasan tersebut diikuti para asisten dan seluruh anggota Kosek Hanudnas II baik militer maupun sipil.

Baca juga:  Kolonel Pnb Djoko Hadi Jabat Danwingtar AAU

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel