TNI AU. Satuan Polisi Milter Angkatan Udara Lanud Dhomber ikuti Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi TA. 2023 di lapangan Makodam IV Mulawarman, Balikpapan. Rabu, (8/03/2023).
Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi TA. 2023, dipimpin oleh Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Susilo. Dihadiri oleh Kapok Sahli Pangdam VI/Mlw Ivancius Siagian, Para Asisten dan Kabalak Kodam VI/Mlw, Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol. Thirdy Hadmiarso, Wadan Pomdam VI/Mlw Letkol Cpm Ade San Arif, Kasdim 0905/BPP Letkol Arh Erwin Hadi Santoso, Dansatpom Lanud Dhomber, Mayor Pom Eko Zain Kusnanda, Palaksa Lanal Balikpapan Mayor Laut (P) Dodit Yonatan Kristian, Polantas Polda Kaltim AKBP Roni, Asisten 3 Pemkot Balikpapan Bpk. Andy Yusril, Kadishub Kota Balikpapan Bpk. Elvin Junaidi, Sekretaris Satpol-PP Kota Balikpapan
Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Susilo selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa penggelaran operasi ini merupakan kontribusi nyata peran TNI dalam mendukung program pemerintah melalui upaya peningkatan ketaatan terhadap hukum, tingkat disiplin prajurit, dan tata tertib prajurit.
Sesuai tema yang diusung yaitu dengan Operasi Gaktib dan Yustisi TA. 2023, dengan operasi katup dan operasi yustisi tahun 2023 Polisi militer siap meningkatkan ketaatan hukum disiplin dan tata tertib prajurit guna menjadi patriot NKRI dalam rangka mendukung pembangunan nasional.
Dalam Upacara tersebut Irjen TNI membacakan amanat Panglima TNI selaku pemegang komando dan pengendalian Operasi Gaktib dan Yustisi TA. 2023, yang diantaranya, Sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh,kepolisian militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer, diantaranya adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI melalui penggelaran operasi penegakan ketertiban dan operasi yustisi.
Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data laporan operasi gaktib dan operasi yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya trend kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6 % dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55 % meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar operasi gaktib dan operasi yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI.
