Berita

SELUAS 226 HA ASET TANAH MILIK TNI AU, DIKLAIM WARGA 4 KELURAHAN SEKITAR LANUD PALEMBANG

Dibaca: 50 Oleh 06 Agu 2012Tidak ada komentar
IndonesianAF 1
#TNIAU 

Ribuan warga dari 4 kelurahan sekitar Lanud Palembang, masing-masing warga Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Talang Betutu dan Kelurahan Sukodadi, Selasa (22/5), melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kota Palembang.

Ketua DPRD Kota Palembang dan komisi yang membidangi, Komandan Lanud Palembang(Danlanud), Letkol PNB Adam Suharto didampingi Team Aset, Pemerintah Kota Palembang serta Pejabat lain yang terkait, bertempat di Gedung DPRD Kota Palembang, menerima beberapa orang perwakilan dari masyarakat pendemo yang dimotori oleh Mustakim salah satu ketua RT di Kelurahan Sukodadi. Para pendemo tersebut adalah merupakan warga masyarakat sekitar Lanud Palembang yang selama ini menduduki tanah bourders Lanud Palembang.

Mereka mendatangi kantor DPRD Kota Palembang melakukan aksi demo menuntut kejelasan status tanah yang mana sesuai KSAP No.23 Tahun 1950 adalah merupakan bourders TNI AU. Menurut pengakuan dari mereka, bahwa tanah tersebut adalah didapat dari warisan orang tua maupun dari hasil membeli dan telah mereka tempati selama beberapa kurun waktu sehingga mereka klaim sebagai tanah miliknya. Bahkan dengan beberapa bukti kepemilikan tanah berupa SKT maupun SPH yang dimiliki dan mereka yakini syah, sempat mereka tunjukkan saat melakukan aksi demo. Selain mereka mengklaim atas tanah yang mereka tempati adalah tanah miliknya, juga menuntut kepada Pemerintah Kota Palembang untuk diterbitkan sertifikat.

Setelah berbagai tuntutan disampaikan oleh para pendemo, akhirnya diambil solusi bahwa sesegera mungkin akan dibentuk Panitia Kerja (Panja) dari Komisi I DPRD Kota Palembang yang terdiri dari Komisi I DPRD, Lanud Palembang, Pemerintah Kota Palembang serta Perwakilan Masyarakat. Kemudian hasil dari Panja tersebut nantinya akan dibawa ke DPR RI. Sementara itu Danlanud yang didampingi Team Aset berpedoman bahwa bourders Pangkalan TNI AU Palembang tetap mengacu pada KSAP No. 23 Tahun 1950, yaitu Tanah-Tanah Lapangan Terbang Bekas Pendudukan Tentara Jepang, dan menyikapi permasalahan Aset Tanah Pangkalan TNI AU Palembang tersebut akan ditempuh sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melalui jalur pengadilan dan musyawarah melalui Anggota Dewan.

Baca juga:  Kasau Resmikan Monumen Pesawat Tempur Mig 17 F Lanud Sultan Hasanuddin

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel