Berita

Setelah Berlarut-Larut Akhirnya Warga Dengkol Akui Tanah TNI AU

Dibaca: 11 Oleh 16 Agu 2016Tidak ada komentar
indonesianf16pesawat0170 tniau
#TNIAU 

Pengakuan tanah milik TNI AU terutama yang dipercayakan kepada Lanud Abdulrachman Saleh seluas 3.064.620 M2 di daerah desa Dengkol kec. Singosari kab. Malang. Akhirnya berhasil memenuhi titik terang setelah diadakan mediasi antara TNI AU dan warga dengkol yang tidak mengakui.

Mediasi yang dilakukan oleh Bupati Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Bpk. Sanusi serta pejabat Forkompinda antara lain Danlanud Abd, Danrem 083, Dandim 0818, Kapolres Kab Malang, Kepala BPN, Kepala Kajari, Perwakilan Pengadilan, ketua Komisi A DPRD Malang, Camat Singosari dan pejabat lainnya. Menghasilkan keputusan yang selama ini di harapkan. Warga Dengkol yang diwakili oleh Tokoh Masyarakat, Bp, Bariroh, Kepala Desa Supriyadi, Bpk Suwaji, Bpk pujiono selaku ketua BPD serta sejumlah masyarakat desa Dengkol.

Berdasarkan sertifikat hak pakai No. 1. Tahun 1990 tanggal 29 September 1990 an. Dephankam c.q TNI AU menetapkan pengelola dan penguna adalah TNI AU dan telah terdaftarkan di (IKN) no. Reg. 50603001 telah berketetapan hukum tetap. Setelah warga dengkol mengajukan jalur hukum dan telah ketiga kalinya dimenangkan oleh TNI AU baik TUN tanggal 4 April 2007 maupun di MA yang tertanggal 22 Agustus 2013.

Baca juga:  Olahraga Bersama dan Senam Barbel TNI/Polri bersama Pemda Sultra

Kasus yang telah menjerat warga dengkol dengan menyerang pos Pengamanan TNI AU pada selasa malam juga telah ditetapkan 1 orang sebagai tersangka an. Muslimin. Dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI AU bagi mereka yang diwajibkan lapor kepada pihak kepolisian akan ditinjau kembali.

Dalam rapat hari ini senin (15/8) di Kantor Bupati Malang di Kepanjen ada beberapa ketetapan yang diambil “1.Dimohon kesadaran masyarakat tentang staus tanah desa dengkol adalah syah dan inkrah milik TNI AU 2. Sertifikat no. 1 tahun 1990 sudah berkekuatan hukum tetap dan syah demi hukum selanjutnya TNIU AU juga akan membuka ruang untuk tetap bekerjasama yang teknis akan ditentukan kemudian.3, Sosialisasi penegakan hukum oleh Biro hukum Pemda, dibantu kepolisian dan kecamatan. 4. Pemetaan sekaligus pemberian batas pagar oleh BPN dan pihak terkait.” Demikian disampaikan Wakil Bupati malang sanusi.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel