BeritaFoto

Sosialisasi Hukum dan Kepolisian Militer di Lanud Sulaiman

By 26 Mar 2019 No Comments
IMG_4198
#TNIAU #TNI-AU

TNI AU. Jajaran Kodiklatau yang dipimpin Kakum (Kepala Hukum) Kodiklatau Kolonel Sus Peni Saptaning, S.H.,M.H., mewakili Paban I Ren Ditum Kodiklatau Kolonel Tek Asmawie Prawiro beserta staf memberikan sosialisasi tentang hukum dan kepolisian militer  kepada para personel Lanud Sulaiman dan perwakilan dari Skadron Pendidikan, baik militer maupun pegawai negeri sipil,  Senin (25/3), yang dilaksanakan di Gedung Balai prajurit Cendrawasih Lanud Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

Kakum Kodiklatau menyampaikan bahwa maksud dari sosialisasi tentang hukum dan kepolisian militer di Lanud Sulaiman ini adalah dalam upaya memperbaiki mental dan meningkatkan jiwa disiplin anggota untuk pencapaian tugas dan fungsi yang dibebankan kepada para personel TNI AU.

“Harapan yang didapat merupakan solusi terbaik yang bermuara kepada pembenahan dan peningkatkan kinerja, terutama yang berkaitan pada disiplin anggota yang penuh kesadaran, kepatuhan, ketaatan terhadap hukum, baik pidana maupun disiplin, “ tambah Kakum Kodiklatau.

Sementara itu, Komandan Lanud Sulaiman Kolonel B.Benny K,SH.,MAvMgt.,MAIR dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kadispers Letkol Adm Agus Basuki, S.T., M.M., menyampaikan harapannya agar para personel Lanud Sulaiman jangan sampai melanggar aturan dan norma hukum karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan nama baik institusi.

Letkol Pom I Putu Nova,S.T., selaku Kasi Idik Mapom Kodiklatau menyampaikan materi tentang kepolisian militer dalam pengantar paparannya menyatakan bahwa disiplin merupakan modal utama bagi prajurit TNI. Disiplin juga menjadi nafas bagi prajurit. Tanpa disiplin, maka prajurit  tidak ubahnya seperti gerombolan. Setiap militer dalam menunaikan tugas  dan  kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi hukum dasar militer. Untuk itu, disiplin harus melekat kuat dalam diri setiap prajurit. “Disiplin prajurit harus terus dijaga, dipelihara. dan ditingkatkan,” jelas Kasi  Idik Mapom Kodiklatau.

Dikatakan pula bahwa disiplin prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Perpang TNI Nomor 44 tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, dan Perpang TNI nomor 45 tahun 2015 tentang atasan yang berhak menghukum.

Selain itu djelaskan pula pengertian  tentang disiplin militer, perilaku disiplin, kapan harus bersikap disiplin, pelanggaran disiplin berdasarkan Undang-Undang Nomor  25 tahun 2014 pasal 8 a, materi tentang disiplin berlalu lintas termasuk didalamnya tentang faktor penyebab laka lantas dan kerugian personel akibat laka lantas dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.

Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya menurut pasal 1 ayat 3 berdasarkan Perkasau Nomor 25 tahun 2016 dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu ankum yang berwenang penuh, yang berwenang terbatas, dan ankum yang berwenang sangat terbatas.

Demikian penjelasan Letkol Sus Sebastian Kadiaman, S.H., selaku Kasigakkum Kum Kodiklatau yang juga menyampaikan tentang jenis hukuman disiplin berdasarkan pasal 17 ayat 1 dapat berupa  hukuman teguran, hukuman ringan maksimal 14 hari , dan hukuman berat maksimal 21 hari. “Dalam hal-hal khusus, jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf b dan c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 hari,” jelasnya.

Selain itu dijelaskan pula tentang Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 34 tahun 2018 tentang sanksi administratif bagi Prajurit TNI Angkatan Udara. “Sanksi administratif  adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karier seorg prajurit TNI AU yang meliputi pendidikan dan kenaikan pangkat, ” tambahnya.

Dijelaskan pula tentang penerapan sanksi administratif  berdasarkan pasal 9, golongan atau jenis penahanan pidana, penerapan pengurangan sanksi administratif karena terpidana memiliki prestasi khusus, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan ankum.

Leave a Reply