Berita

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI TNI BAGI PRAJURIT DAN PNS TNI AU DI SUBANG

Dibaca: 4 Oleh 18 Mei 2010Tidak ada komentar
21722ef118dabb8b34f8ca385dddf40d
#TNIAU 

Komandan Pangkalan TNI AU Sam Ratulangi, Letkol Pnb Ir. Yudy Mandega Sarwono, memberikan sosialisasi reformasi birokrasi TNI bagi Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil TNI AU kepada anggota Lanud Sam Ratulangi bertempat di Balai Prajurit Lanud Sam Ratulangi, Kamis (29/10).

 

Dalam sambutannya Danlanud Sam Ratulangi, Letkol Pnb Ir. Yudy Mandega Sarwono, menekankan, agar seluruh anggota meningkatkan kinerja agar terus bekerja, dan berprestasi, dengan tetap memegang prinsip Disiplin, dan tepat waktu. Dalam paparannya sekitar 2 jam Danlanud, menguraikan secara rinci mengenai proses, tujuan, sasaran, garis besar pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan 9 program kegiatan reformasi birokrasi TNI sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER /15/M.PAN/7/2008. Ditekankan bahwa reformasi birokrasi TNI bertujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya seperti terwujudnya integritas moral dan soliditas personel TNI dalam melaksanakan tugas pokok, meningkatnya profesionalisme, nilai juang dan disiplin prajurit serta terciptanya rasa aman dalam masyarakat juga terjaganya kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga:  KICAU MANIA BERLAGA DI LANUD IWJ

 

Sedangkan tujuan khususnya antara lain terwujudnya organisasi TNI yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan lain-lainnya. Dari tujuan jangka panjang dan pendek tersebut implementasinya adalah adanya reformasi birokrasi terhadap terlaksananya 9 langkah program dan kegiatan reformasi TNI. 9 langkah itu adalah arahan strategis, menajemen perubahan, penataan sistem, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Unit Organisasi, Penyususnan peraturan dan pengawasan internal. Dari tiap-tiap langkah tersebut disusun sasaran startegis, langkah-langkah kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan rencana tindak lanjut. Dengan perbaikan tersebut serta adanya reformasi TNI maka organisasi TNI layak mendapatkan renumerasi/perbaikan penghasilan diwujudkan dalam tunjangan kinerja. latar belakang perbaikan penghasilan adalah penghasilan saat ini tidak memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga mendorong terjadinya korupsi, struktur gaji kurang memenuhi prinsip equity karena gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi, struktur gaji terendah dan tertinggi terlalu kecil (1: 3,3) dan sistem pensiun yang kurang menjamin kesejahteraan masa tua.

 

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel