Berita

TNI AU DUKUNG AMNESTI PAJAK

Dibaca: 1 Oleh 28 Sep 2016Tidak ada komentar
Sukhoi Su-27
#TNIAU 

Komitmen TNI Angkatan Udara pada Tax Amnesty melalui langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan TNI Angkatan Udara akan berjalan seiring dengan cita-cita tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

       Demikian sambutan Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna yang disampaikan Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja pada sosialisasi Tax Amnesty di Mabesau Cilangkap, Senin (26/9).

        Dikatakan, melalui sosialisasi amnesti pajak ini nantinya dapat menyadarkan kita akan ketaatan dan kepatuhan kewajiban bayar pajak dan tertib melaporkan hartanya melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan masing-masing, sehingga prajurit TNI Angkatan Udara dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum untuk sadar dan taat terhadap kewajiban bayar pajak.

     Patut disyukuri, bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melalui masa transisi demokrasi secara damai. Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang demokratis telah dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar konstitusional melalui undang-undang.

       Dengan hadirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tersebut diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, jelasnya.

Baca juga:  DANLANUD RSN BESERTA DANREM 031/WB SAKSIKAN FINAL PIALA DUNIA

       Sementara Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur Harta Indra Tarigan mengatakan bahwa, Tax Amesty bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat lainnya.  Menurutnya, pajak menurut Undang-undang adalah suatu kontribusi wajib masyarakat atau wajib pajak yang diberikan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tanpa memberikan kontribusi langsung dapat digunakan untuk kesejahtraan masyarakat secara luas.

       Sebagai prajurit TNI dan PNS setiap bulannya mendapatkan penghasilan yang diterima dari bendaharawan, tetapi tidak tertutup kemungkinan mendapat penghasilan dari  usaha-usaha lain. Penghasilan tersebut bisa dalam bentuk aset, dari aset inilah yang akan menjadi objek penghasilan pajak’

        Pajak di kelola oleh dua instansi yaitu Direktorat jenderal Pajak, yang dikelolanya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak barang mewah, sedangkan pajak kendaraan, pajak PBB perkotaan/.padesaan, pajak iklan, pajak restoran itu semua dikelola oleh Pemda, jalas Harta Indra Tarigan.

 

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel