Berita

TNI AU TIDAK PERNAH MEMBELI ATAUPUN MEMBEBASKAN TANAH

Dibaca: 207 Oleh 26 Mei 2010Tidak ada komentar
9b842766a265b99c2bf19666b186f743
#TNIAU 

Danlanud padang :

TNI AU TIDAK PERNAH MEMBELI ATAUPUN MEMBEBASKAN TANAH

 

“TNI AU tidak pernah membeli ataupun membebaskan tanah, TNI AU hanya menerima warisan/aset tanah milik negara yang diamanatkan kepada TNI AU untuk dikelola guna kepentingan pertahanan udara nasional”, demikian disampaikan Danlanud Padang, Letkol Pnb Sugiharto Prapto dalam rapat dengan Komisi I DPRD Sumatera Barat mengenai permasalahan tanah seluas 33 Ha yang berada di daerah Dadok Tunggul Hitam, Padang, yang hingga saat ini masih belum ada penyelesaian antara Lanud Padang dengan masyarakat yang menempati tanah tersebut, (Jumat, 28 Sept 2007)

 

Danlanud juga menyampaikan bahwa Lanud Padang tidak akan merugikan ataupun mengambil hak-hak masyarakat yang berada disekitar Lanud Padang, namun Lanud Padang akan mempertahankan semua Aset TNI AU yang nyata-nyata sudah jelas keabsahannya, serta akan terus maju apabila ada aset tanah TNI AU tersebut dirampas, diduduki atau dikuasai oleh pihak lain.

 

Rapat dengan Komisi I DPRD Sumbar ini dihadiri oleh pejabat pemprov Sumbar antara lain, Sekda Sumbar, Muspida tingkat I, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, Polda, dan puluhan perwakilan warga yang menempati tanah yang dipermasalahkan itu, dalam rapat tersebut BPN selaku Legalisator dalam pengesahan sertifikat tanah menyampaikan bahwa, BPN menyadari kekeliruannya mengenai penerbitan 39 sertifikat tanah yang terjadi pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1996 BPN sudah mengajukan permohonan pembatalan atas 39 sertifikat tanah tersebut kepada BPN pusat, namun hingga saat ini permohonan tersebut juga belum dikabulkan. Kekeliruan pembuatan 39 sertifikat tanah terjadi karena BPN hanya memproses persyaratan-persyaratan yang diwajibkan untuk pembuatan sertifikat tanah tanpa melakukan uji materil terhadap tanah tersebut. Sehingga pembuatan 39 sertifikat tanah diatas tanah milik TNI AU yang keabsahannya jelas ada legalisasinya, yaitu adanya HPL I tahun 1974 yang dipegang oleh Lanud Padang.

Baca juga:  SISWA SEKKAU ANGKATAN 92 KUNJUNGI MUSEUM LANUD HALIM

 

Mengenai kekeliruan BPN tersebut Wakil Ketua Komisi I sangat menyayangkannya, karena, adanya 2 sertifikat tanah yang berada pada lahan tanah yang sama, sehingga Komisi I DPRD Sumbar menilai bahwa permasalahan tanah ini merupakan kesalahan yang terjadi karena kekeliruan yang dilakukan oleh BPN, bukan kesalahan dari pihak Lanud Padang yang memegang HPL I tahun 1974, ataupun masyarakat yang menempati tanah tersebut dengan memegang sertifikat tanah yang dibuat pada tahun 1993.

 

Dalam menyelesaikan masalah tanah antara Lanud Padang dan warga masyarakat tersebut, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Sekertaris Daerah/Sekda mengatakan bahwa, Pemprov Sumbar siap untuk membantu menyelesaikan masalah tanah ini, dimana, Pemprov akan menyelesaikan terlebih dahulu masalah ini dengan Komisi I DPRD Sumbar, kemudian dengan BPN Padang dan BPN Padang Pariaman, dan kemudian menyelesaikannya dengan BPN pusat, setelah hal tersebut terselesaikan baru kemudian akan diselesaikan dengan pihak Lanud Padang dan warga masyarakat yang menempati tanah itu. Hal ini dilakukan karena Sekda menilai, permasalahan ini terjadi karena adanya kekeliruan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional. Sekda juga menegaskan bahwa, penyelesaian kasus tanah ini akan diselesaikan sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2007, dalam tenggang waktu penyelesaian itu Sekda mengharapkan kedua belah pihak untuk bersabar dan tetap menjaga hubungan silahtuhrahmi agar tidak ada terjadi kekerasan dalam penyelesaian masalah tanah di daerah Tunggul Hitam tersebut

Baca juga:  Rayakan Natal, Umat Nasrani Lanud Abd Adakan Anjangsana

 

Sedangkan dari perwakilan warga masyarakat mengatakan bahwa, pada dasarnya mereka setuju terhadap langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah, mereka menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada pemerintah, dan mereka siap menerima apaun keputusan nantinya, dengan catatan keputusan yang diambil tersebut merupakan keputusan yang adil buat mereka.

 

Permasalahan tanah di Tunggul Hitam ini merupakan permasalahan yang telah lama terjadi antara Lanud Padang dengan warga masyarakat. Permasalahan ini muncul yaitu pada tahun 1993, dimana Lanud Padang mengajukan permintaan pengukuran kembali terhadap tanah aset Lanud yang termasuk di dalam HPL I, setelah pengukuran dilaksanakan ternyata tanah yang berada di Tunggul Hitam dengan luas 33 Ha yang ditempati oleh warga masyarakat tersebut, termasuk di dalam HPL I milik Lanud Padang. Sehingga pada tahun 1996, BPN yang telah mengeluarkan 39 sertifikat atas tanah tersebut mengajukan pembatalan kembali atas sertifikat itu kepada BPN Pusat, dan hingga saat ini permasalahan tersebut belum juga terselesaikan.

 

Selama rapat dengan Komisi I DPRD Sumbar ini, Danlanud didampingi oleh para staf yang terkait, yaitu, Kasi Fasint, Kakum, Pjs Kaintelpam, dan Kapentak Lanud Padang. ***Pentak Lanud Padang

Baca juga:  Sertijab Dua Pejabat Seskoau

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel