Berita

Unjuk Rasa di Instalasi Militer, Tindakan Melawan Hukum

Dibaca: 587 Oleh 25 Agu 2016Tidak ada komentar
indonesianf16pesawat0170 tniau
#TNIAU 

Mengeluarkan pikiran atau menyatakan pendapat dimuka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu pengamalan hak asasi manusia yang harus dihormati setiap orang, masyarakat dan lembaga negara.

Namun demikian menyampaikan pendapat dimuka umum, seperti demonstrasi juga harus mempehatikan hak-hak orang lain. Artinya penggunaan hak sejatinya dibatasi oleh kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dimana dalam pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, setiap orang juga harus tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan peghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain.

Selain itu, juga ada tempat-tempat yang secara legal dilarang digunakan untuk berdemonstrasi, seperti instalasi militer. Namun demikian, tidak jarang demonstrasi juga dilaksanakan di dekat instalasi militer, seperti yang dilakukan warga Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, kota Medan pada Senin 15 Agustu 2016 lalu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara-cara pengendalian dan penyelesaian demonstrasi yang sudah masuk ke tempat instalasi militer ?

Unjukrasa.

Sesuai Pasal 1 ayat 3 UU No.9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yaitu dihadapan orang banyak, di tempat yang dapat didatangi atau dilihat publik.

Baca juga:  DANWINGDIKUM BUKA KIBI ANGKATAN 56 DI LANUD ABD

Mengacu undang-undang tersebut, macam unjuk rasa dapat dikelompkan sebagai berikut :

1. Unjuk rasa oleh mahasiswa, unjukrasa yang akan dilakukan oleh mahasiswa harus dan wajib berbasiskan analisis intelektual ilmiah.

2. Unjuk rasa buruh, petani, profesional dll., macam ini berbasiskan massa penuh dan secara umum aksi ini di/tergerakkan oleh isu atau kebijakan yang merugikan diri dan komunal (kelompok) profesinya.

3. Unjuk rasa gabungan buruh, tani, mahasiswa., unjukrasa dapat berlangsung masif (bisa dilakukan secara besar-besaran atau berkelanjutan) dan efektif jika aksi ini dikelola secara optimal.

4. Unjuk rasa bayaran. artinya pihak manapun bisa terlibat aksi, disini hanya didasarkan deal dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Sebagai kegiatan massa, demonstrasi umumnya bersiat tak terkendali, oleh Karen aitu agar kegiaanya tidak mengganggu hak-hak orang lain, pelaksanaan unjuk rasa dipandang perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan pihak kepolisian, sehingga unsur Kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap dapat terjaga. Untuk itu ada prasarat bagi para pengunjuk rasa agar dalam tempo 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai harus memberitahukan secara tertulis (bukan izin) kepada pihak kepolisian, yang memuat tentang maksud dan tujuan, tempat lokasi, rute, waktu dan lama, penanggung jawab (–setiap 100 orang pengunjuk rasa minimal ada seorang sampai lima orang penanggung jawab–). Serta nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan.

Baca juga:  FUN BIKE (SEPEDA SANTAI) Di Bali

Larangan & Sanksi.

Sesuai UU No.9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ada beberapa tempat dan waktu yang dilarang untuk dijadikan atau dilakukan unjuk rasa. Tempat-tempat yang dilarang dijadikan lokasi demonstrasi adalah lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional lainnya. Sementara waktu yang dilarang adalah pada hari-hari besar nasional.

Sanksi terhadap para pelaku unjukrasa yang melakukan pelanggaran atas tidak dipenuhinya sarat unjuk rasa dan larangan terhadap tempat atau waktu pelaksanaan unjukrasa adalah dibubarkan. Selanjutnya apabila terdapat pelanggaran hukum yang lain, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP, KUH Perdata, Hukum Administrasi Negara atau Perundangan yang lain yang dapat diterapkan.

Peran prajurit TNI.

Prajurit TNI tidak mempunyai peran secara langsung terhadap para pengunjukrasa diluar tempat instalasi militer atau ditempat terlarang lainnya dan memang demikian hukum positip kita. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, peran TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, sedangkan terhadap keamanan dan ketertiban masarakat termasuk pembubaran para pengunjukrasa dilaksanakan oleh Kepolisian RI (UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI) terkecuali adanya permintaan perbantuan kepada TNI. Sekarang bagaimana kalau para pengunjukrasa sudah ada yang nekat masuk kedalam area/tempat instalasi militer, seperti contoh kasus Sari Rejo Medan.

Baca juga:  PERESMIAN MESS ELANG DAN BUKA PUASA DI WINGDIKTEKKAL

Dalam kondisi demikian, maka prajurit TNI AU harus berpegang pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 18 UU No.9 Tahun 1998 mengamanatkan setiap orang (termasuk prajurit TNI) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan boleh menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum apabila menggunakan tempat yang dilarang oleh Undang-Undang, dan ancamannya pidana paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam lingkungan militer (TNI AU), maka pengamanannya merupakan tanggung jawab kendali penuh oleh penguasa wilayah (Panglima/Komandan) kecuali dalam hal-hal tertentu perlu bantuan Kepolisian.

3. Karena yang dihadapi adalah masyarakat sipil, maka pembubarannya tidak boleh dengan cara anarkhis tetapi dikedepankan pendekatan persuasif.

4. Apabila pengunjukrasa tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atas nama penguasa yang berwenang karena berunjuk rasa ditempat yang terlarang, dapat diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu (Pasal 218 KUHP), dan jika dengan sengaja melawan petugas yang sedang menjalankan tugas yang sah, juga dapat dipidana (Pasal 212 KUHP), atau pelanggaran pidana lain. Dalam hal ini perlu dikomunikasikan dengan kepolisian wilayah setempat dalam penanganannya.

5. Unjuk rasa sangat rentan dengan provokasi sehingga penanganan terhadap para pengunjuk rasa ditempat instalasi militer tidak boleh ada keraguan sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang proporsional.

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel