Berita

“WATER TRAINING” di Rumpin

Dibaca: 112 Oleh 26 Mei 2010Tidak ada komentar
c130 hercules indonesian air force approaching
#TNIAU 

Water Training di Rumpin

Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Profesionalisme Prajunt TNI AU

 

 

Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan penerbang-penerbang TNI AU khususnya penerbang helikopter untuk melakukan rnanuver-manuver di atas air rnenjadi dasar dibuatnya water training di Rumpin. Manuver-manuver yang dilakukan di atas air seperti halnya search and rescue (SAR), water jumping, under water support and rescue dan Survival air membutuhkan sarana water training. Tetapi di sisi lain kebutuhan untuk rneningkatkan kemampuan para penerbang ini ternyata tidak sejalan dengan rnasyarakat, karena banyaknya penolakan oleh masyarakat. Hal ini wajar karena sebagian masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan status dan tanah tersebut dan bagaimana pentingnya water training bagi TNI AU.

 

Kronologis keberadaan Aset tanah TNI AU di Rumpin.

 

Sejarah keberadaan aset tanah TNI AU di Rumpin mendasari kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 perihal Penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Penduduk Jepang serta Surat Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor; 023/KSAP/5O tanggal 25 Mei 1950. Dalarn KSAP tersebut dikatakan bahwa:

 

Lapangan-lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut yang rnenjadi milik Angkatan Udara Republik indonesia.

 

Aset tanah TNI AU di Rumpin merupakan air strip peninggalan Jepang. Aset ini pada awalya dibawah pengawasan Almarhurn Raden Martaka Satria Hasbullah yang menjadi pengawas dari aset tanah TNI AU di Rumpin. Atas jasa Almarhum RMS Hasbullah maka pada tanggal 20 Agustus 1956 Komandan Lanud Atang Sendjaja pada saat itu Kapten Udara Soekanto memberikan tanda penghargaan kepada beliau.

Baca juga:  GERAKAN BERSIH DI LANUD SURABAYA

 

Pada saat itu Rumpin merupakan detasemen di bawah pembinaan dan pengawasan Lanud Atang Sendjaja yang dijabat oleh Perwira Perwakilan dari Lanud Atang Sendjaja. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Detasemen Rumpin Letnan Muda Udara II R. Tjahjono Nomor : Rmp/112/5/II tanggal 13 Juni 1963 terdapat 3 perusahaan perkebunan yang overlapping dengan aset TNI AU di Rumpin yaitu :

 

Perkebunan Janlappa milik Tan Soen Liong beradministrateur Djatimoersalim.

 

Perkebunan Tjikoleang milik Muntaco Jakarta dengan admistratur Sarmada.

 

PT. Tarogong milik Song What Jakarta dengan wakil adminstratur Diding.

 

Perkebunan-perkebunan tersebut setiap melakukan penyadapan getah karet, penebangan kayu selalu meminta ijin dari Komandan Delasemen Rumpin hal ini dapat dilihat dari surat PT. Cikoleaug Nomer : 033/AG/64 tanggal 18 April 9964 perihal Ijin Sadap. Dalam surat tersebut Moh. Sarmada pegawai Perkebunan Nasional PT. Tjikoleang meminta agar diperbolehkan untuk menyadap pohon karet di aset tanah TNI AU di Rumpin.

 

Selain untuk kebutuhan latihan penerbangan Air Strip Rumpin juga digunakan untuk tempat latihan penerjunan pasukan. Pada tanggal 24 Juli 1964 Air Strip Rumpin pernah dijadikan tempat latihan terjun oleh Bataljon II Pasukan Gerak Tjepat (PGT) yang dipimpin oleh Majoor Udara Radix Soedarsono.

 

Sedangkan Keberadaan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) di Rumpin tidak terlepas adanya keterkaitan antara TNI AU dan Pemimpin LAPAN. Pada tahun 1971 Direktur Jendral Lapan pada saat itu Komodor Udara J.Salatun melalui Surat Lapan Nomor : LPN/032/1/2/S-344 tanggal 19 Oktober 1971 meminta ijin kepada TNI AU untuk menggunakan Air Strip Rumpin untuk LAPAN. Kasau rnengijinkan melalui surat MABAU/0656/7/2/Ops-234 tanggal 30 Oktober 1971, pada prinsipnya TNI AU tidak keberatan di pakai LAPAN, dengan catatan masih dipergunakan sebagai air strip untuk alternate/emergency base bagi latihan-latihan penerbang Curug Penerbad, Pelita Air Service dan Lanud Atang Sendjaja.

Baca juga:  Rangkaian Peringatan HUT ke-75 TNI AU, Lanud SMH Gelar Donor Darah

 

Permasalahan aset di Rumpin menjadi polemik pada saat Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 591/194/Kpts/Huk/2003 tanggal 12 Juni 2003 telah ditetapkan pembàgian/pengalokasian aset tanah eks HGU PT Cikoleang seluas 90 Ha untuk keperluan Pemda Kabupaten Bogor, LAPAN, Pemerintah Desa Sukamulya Kec. Rumpin dan para penggarap yang pada dasarnya lokasinya terletak di dalam kawasan lahan seluas 450 Ha. Kebijakan Bupati tersebut sangat merugikan TNI AU dan pembagian tanah negara kepada pihak lain hanya dapat diberikan apabila status tanah sebagai tanah negara bebas sedangkan tanah Rumpin status tanah tidak bebas (dikuasai dan dimiliki oleh Dèphan c.q. TNI AU).

 

Pembangunan Water Training

 

Permikiran pembangunan Water Training didasari kesulitan untuk mencari lokasi yang ideal untuk latihan dengan menggunakan media air bagi aircrew helikopter. Dengan pertimbangan tersebut Komandan Lanud Atang Sendjaja mengajukan rencana pembangunan water training Nomor B/116/III/2006 tentang permohonan ijin pembuatan “Water training” di Rumpin. Ditindaklanjuti oleh Surat Pangkoopsau I Nomor B/358-II/01/16/Kum tanggal 25 April 2006 tentang permohonan pembuatan water training. Berdasarkan hasil peninjauan Tim Teknis Aset Mabes TNI AU bersama Tim Aset Koopsau I dan tim aset Lanud Atang Sendjaja, maka pimpinan TNI AU menyetujui permohonan pembuatan water training melalui surat Asisten Logistik Kasau Nomor : B/533-04/21/60/Disfasonau dan telah disetujui oleh Kepala Staf TNI AU dalam disposisi Kasau Takah nomor 04/21/02/Spri C-29 tanggal 7 Juni 2006.

 

Fasilitas water training dibangun di atas laban seluas ± 10 Ha, water training akan berwujud kolam air berbentuk persegi panjang dengan dimensi panjang 400 meter, lebar 250 meter dengan kedalaman 10 s/d 15 meter. Keresahan masyarakat terhadap issu yang berkembang bahwa TNI AU akan menguasai tanah seluas 1000 Ha perlu diluruskan, karena dari awal TNI AU menyadari bahwa di tanah tersebut terdapat pemukiman penduduk yang sangat dihargai keberadaannya Bagi TNI AU kesejahteraan masyarakat adalah hal yang utama dan TNI AU berusaha untuk sekecil mungkin menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan dengan masyarakat Rumpin.

Baca juga:  Kasau Terima KKIP

 

Pembangunn fasilitas water training ini juga sebagai penunjang dari Rencana Pemindahan Detasemen Bravo Paskhas dari Bandung ke Rumpin Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kasau Nomor : Kep/15/IX/2006 dan Instruksi Kasau Nomor : Ins/08/IX/2006 tanggal 11 September 2006. Dasar pemikiran dipindahkannya Detasemen Bravo Paskhas dari Bandung ke Rumpin untuk mempercepat akses ke Ibukota. Pasukan ini merupakan pasukan elite TNI AU yang mempunyai komampuan anti teror, pengendalian tempur dan pengendalian pangkalan, dengan kemampuan tersebut maka apabila sewaktu-waktu digerakkan dapat lebih mudah diakses menuju Lanud Halim Perdanakusuma untuk dapat ditugaskan diseluruh wilayah Indonesia.

 

Dengan dibangunnya water training sebagai tempat latihan bagi para penerbang dan Paskhasau diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapan prajurit TNI AU. Adanya penolakan dari sebagian masyarakat Desa Sukamulya terhadap keberadaan water training dapat dipahami oleh TNI AU sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Tetapi kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari prajurit TNI AU akan bermuara pada peningkatan kemampuan pertahanan negara Indonesia itu sendiri.

 

Sumber : Pentak ATS, Bogor

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel