Berita

YURIDIKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN DI DALAM PESAWAT SERTA PENEGAKKAN HUKUM UDARA

Dibaca: 248 Oleh 28 Agu 2014Tidak ada komentar
indonesianf16pesawat0170 tniau
#TNIAU 

Kejahatan penerbangan adalah suatu perbuatan yang di samping mengancam keselamatan baik jiwa maupun harta manusia, juga merupakan tindakan yang sangat mengganggu serta menghambat pengembangan lalu lintas udara internasional maupun nasional serta juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penerbangan menjadi kurang.

Oleh karena itu, kejahatan penerbangan wajib dinyatakan sebagai tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan bagi seluruh umat manusia, sehingga pencegahan serta pemberantasannya perlu diusahakan oleh setiap Negara dengan mengancam hukuman yang berat bagi si pelaku dimanapun ia berada, demikian dikatakan Dansatpom Lanud Iswahjudi, Letkol Pom Arnolis Lona, Pada Briefing pagi di Ruang briefing Tedy Kustari, mengenai yuridiksi hukum pidana terhadap pelanggaran di dalam pesawat serta penegakkan hukum udara, Rabu (27/8). 

Sedangkan Penegakkan Hukum Udara, berkaitan dengan tugas pokok TNI Angkatan Udara, Letkol Pom Arnolis Lona menjelaskan bahwa sesuai pasal 10 Undang-undang no 34 tahun 2004 yaitu, Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, dan Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. 

Baca juga:  MAULID NABI DI PUSDIKLAT HANUDNAS SURABAYA

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Tugas TNI AU seperti yg diamanatkan dalam UU No. 34 Th 2004, seyogyanya TNI AU diberi wewenang dan tanggung jawab dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap pelanggaran di wilayah udara, termasuk kawasan udara terlarang, terbatas dan daerah berbahaya sesuai dengan tugas pokoknya.

Sedangkan untuk mengimplementasikan pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan dan hukum di ruang udara nasional tersebut, peran TNI AU (Kohanudnas) sangat dibutuhkan, karena memiliki kemampuan deteksi, identifikasi dan penindakan terhadap seluruh wahana udara yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara Republik Indonesia. 

Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan dan hukum di ruang udara yang sangat luas di masa mendatang, dibutuhkan Alutsista dalam jumlah dan kemampuan yang memadai, disamping itu dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan TNI Angkatan Udara, seharusnya diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap beberapa tindak pidana yang sifatnya merupakan kejahatan terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara di Ruang Udara (Defence Crime), serta penyidikan terhadap pelanggaran hak terbang di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sebagaimana kewenangan yg dberikan kepada instansi yg berwenang melaksanakan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan.

Baca juga:  Panglima Komando Operasi TNI AU I Kuker ke Lanud Suryadarma

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel