Gubernur mengungkapkan bahwa stunting merupakan masalah kesehatan serius yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak apabila dalam 1.000 hari pasca lahir tidak mendapatkan gizi yang cukup.

Pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen. Dengan demikian perlu strategi khusus melalui berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak serta memastikan anak-anak mendapat gizi yang cukup dan berkualitas.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan seperti saat ini, kick off yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menurunkan angka stunting, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5.3/3161/BANGDA dan Surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor KH.02/02/D/716/2024.

Gubernur menegaskan 10 hal penting terkait pencegahan stunting di Provinsi Kaltara diantaranya pentingnya pendampingan bagi calon pengantin, ibu hamil, dan bayi untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, posyandu menjadi ujung tombak dalam memantau pencegahan stunting di Kaltara serta perlu kolaborasi semua pihak untuk memastikan program penurunan stunting dapat terlaksana dengan efektif.

“Gubernur  mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan posyandu dan kegiatan pencegahan stunting lainnya agar masa depan ibu dan anak-anak kita bisa lebih baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir Perwakilan TP-PKK Provinsi Kaltara, Komandan Lanud Anang Busra Kolonel Pnb Bagus Hariyadi B., unsur Forkopimda Kaltara, Koordinator Program BKKBN Prov. Kaltara, DR. Moh. Tohirin Hasan, M.Pd., serta hadir secara virtual Sestama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si. (dkisp)