TNI AU. Morotai - Pen LWM. Dalam semangat membangun pertahanan nasional yang kuat dan berpijak pada sinergi dengan masyarakat lokal, Lanud Leo Wattimena Morotai melaksanakan mediasi dengan Perangkat Desa Wawama dan masyarakat, khususnya para pemilik pohon kelapa di atas tanah negara yang dikelola Kementerian Pertahanan c.q. TNI Angkatan Udara di Kantor Desa Wawama, Morotai Selatan, Morotai, Senin (21/04/2025).
Pertemuan dipimpin oleh Komandan Lanud Leo Wattimena Kolonel Pnb Sukarno, pertemuan ini berlangsung kondusif dan secara kekeluargaan.
Agenda utama ialah penyamaan persepsi dan penandatanganan surat persetujuan pembuatan sertipikat atas lahan negara yang akan digunakan untuk pembangunan Satuan Radar (Satrad) TNI AU di wilayah Morotai.
Dalam sambutannya, Komandan Lanud Lwm menyampaikan bahwa pembangunan Satrad merupakan bagian dari amanah strategis dari pimpinan pusat TNI AU.
Danlanud menambahkan bahwa Lanud LWM melaksanakan tugas bukan hanya untuk pertahanan negara, tapi juga demi kemajuan daerah. Morotai memiliki posisi strategis dan pembangunan ini akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal.
Danlanud juga menekankan pentingnya penyelesaian administrasi sebagai dasar hukum agar proses pembangunan dapat segera berjalan dan kompensasi kepada masyarakat dapat disalurkan sesuai ketentuan serta berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama atas tanaman yang telah lama mereka kelola. Namun, semua itu tentu harus didahului dengan prosedur yang sah secara hukum.
Kepala Desa Wawama, Bapak M. Rifai Boboleha, dalam pertemuan ini menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Satrad.
Ia menegaskan bahwa pihak desa telah menandatangani surat persetujuan, dengan harapan proses ini membawa manfaat bagi warganya.
Senada dengan itu, Ketua Komite Perjuangan Masyarakat Lingkar Bandara (KPMLB), Bapak Luther Jaguna, juga menyampaikan dukungan dengan harapan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Lanud Leo Wattimena juga memastikan bahwa seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka, legal, dan persuasif, mengedepankan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Hal ini mencerminkan kepemimpinan Kolonel Sukarno yang humanis, visioner, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.
Pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan dokumen persetujuan, foto bersama, serta diskusi terbuka yang semakin menguatkan kolaborasi antara TNI AU dan masyarakat. Dokumen yang telah ditandatangani akan segera diserahkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai bagian dari proses legalisasi lahan.
