TNI AU. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menghadiri Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Maya by Artotel, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi DPN, Marsma TNI Agus Wahyudi, S.E., M.M., serta dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan berbagai instansi terkait di wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam pemaparannya, Marsma TNI Agus Wahyudi, S.E., M.M., menegaskan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterpaduan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPN serta arah kebijakan umum pertahanan negara menjadi penting untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan program pembangunan nasional maupun daerah.
Sementara itu, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, M.Pd., menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung ketahanan nasional melalui pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sosialisasi ini juga menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan negara, mulai dari dinamika geopolitik hingga ancaman nonmiliter yang berkaitan dengan ketahanan pangan, penanggulangan bencana, dan perubahan iklim.
Kehadiran Danlanud Sjamsudin Noor dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Udara, khususnya Lanud Sjamsudin Noor, untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan. Melalui koordinasi dan kolaborasi yang solid, diharapkan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara dapat berjalan secara terpadu guna menjaga stabilitas wilayah serta mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
