TNI AU. Medan, (Pen-Kosek I). Komandan Komando Sektor I Marsekal Pertama TNI Mohammad Nurdin yang diwakili oleh Asisten Intelijen Kolonel Sus Tri Wahyu Asmoro Putro menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi T.A 2023 yang mengangkat tema “Dengan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi T.A 2023 Polisi Militer Siap meningkatkan Ketaatan Hukum Disiplin dan Tata Tertib Prajurit Guna Menjadi Patriot NKRI Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”, yang dilaksanakan di Lapangan Makodam I Bukit barisan. Rabu, (08/03/2023).
Diawal kata sambutan Panglima TNI Yudo Margono, S.E., M.M., yang dibacakan oleh Kepala staf Kodam I/BB Brigjen TNI Rifky Nawawi , S.E., S.I.P., mengatakan sesuai visi misi TNI dalam mewujudkan Prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh, Kepolisian Militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer diantaranya adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi Prajurit dan PNS TNI melalui penggelaran operasi penegakan ketertiban dan operasi yustisi. Upaya penegakan hukum dan disiplin Prajurit menjadi hal yang sangat penting, berdasarkan data laporan operasi gaktib dan operasi yustisi Polisi Militer tahun 2022 masih ditemukan adanya trend kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6% dan pelanggaran pidana desersi sebesar 13,55% meningkat dari tahun sebelumnya.
Sasaran penyelenggaraan operasi Gaktib dan operasi Yustisi tahun ini adalah, meningkatkan didiplin tata tertib serta kepatuhan segenap Prajurit TNI, menindak Prajurit TNI yang melanggar hukum disiplin dan tata tertib, mencegah arogansi Prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI dimasyarakat.
Panglima TNI juga mengingatkan akan netralitas TNI menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, prajurit TNI agar tidak terserat kearah polarisasi politik. Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh Prajurit TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak.
