TNI AU. Menggala. TNI berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis serta tidak memihak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden/Wapres, Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024 mendatang.

Merupakan sikap TNI untuk fokus pada tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 34 tahun 2024 tentang TNI yakni menegakkan kedaultan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Pangeran M.Bun Yamin Mayor Pas Arif Rahman Hakim saat memberikan sosialisasi tentang Netralitas TNI kepada para prajurit dan PNS Lanud Pangeran M. Bun Yamin di Gedung Arkaloka, Astra Ksetra, Menggala, Tulang Bawang, Lampung, Kamis (18/1/2024).

"Salah satu implementasi tidak terlibatnya TNI dalam kegiatan politik praktis ialah Netralitas TNI yaitu bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," ujar Kadisops.

Kadisops menambahkan, komitmen TNI untuk tidak berpolitik praktis merupakan keputusan politik yang bertujuan agar TNI lebih fokus pada penataan internal organisasi menuju jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.

Selain memberikan sosialisasi tentang Aturan pelibatan dalam pengamanan, Pilpres, Pemilu, dan Pemilukada juga disampaikan tentang tindak pidana Pemilu oleh Dansatpom Kapten Pom Ilham Silas Prasaja, dan Netralitas TNI oleh Kaintel Kapten Sus Feri Hermawanto.

Melalui sosialisasi ini diharapkan para prajurit dan PNS Lanud BNY dapat memperolah wawasan pengetahuan yang utuh tentang Netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 serta peran penting TNI dalam proses pengamanan pesta demokrasi.