TNI AU. LANUD SLM.   Tim penilai internal Kodiklatau melaksanakan kegiatan pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),  di Ruang Rapat Wingdik 200/Lek Lanud Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung, Kamis (24/7/2025).

Kegiatan pendampingan pengisian LKE tersebut dibuka oleh Paban IV/RB Ditum Kodiklatau Kolonel Adm Syamsu mewakili Direktur Umum (Dirum) Kodiklatau Marsma TNI Sri Duto Dhanisworo, S.A.P., M.Si. Beliau didampingi oleh Komandan Wingdik 200/Lek Kolonel Lek Supriyadi, S.Kom., M.Han., mewakili Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Meito Datau, M.Han. 

Dirum Kodiklatau dalam sambutan yang dibacakan Paban IV/RB Ditum Kodikatau menyampaikan bahwa  kegiatan pendampingan pengisian LKE pada dasarnya  memuat tentang semua kegiatan dan prosedur yang sudah terlaksana. Adapun sasaran  yang hendak dicapai dari kegiatan ini, yaitu tercapainya pemahaman yang sama bagi seluruh satuan terkait reformasi-birokrasi, khususnya format laporan LKE yang dioperasionalkan oleh satuan pengguna di lingkungan TNI Angkatan Udara. Selain itu, terwujudnya Zona Integritas yang lebih praktis dan mudah dipahami sehingga tercapainya predikat WBK/WBBM baik dari Mabesau maupun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  

Sementara itu, Danlanud Sulaiman dalam sambutan yang dibacakan Danwingdik 200/Lek menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan pendampingan dapat menjadi forum pembelajaran, evaluasi, dan perbaikan. “Masukan serta koreksi dari Tim Penilai Internal sangat kami butuhkan, agar kami dapat menyempurnakan data, dokumentasi, serta implementasi program yang sesuai dengan indikator yang ditetapkan,” kata Danwingdik 200/Lek.

Pada kesempatan tersebut, tim penilai internal Kodiklatau menjelaskan enam poin penting dalam LKE, yaitu adanya manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.